2024-03-28T10:32:03Z
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/oai
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/8700
2018-03-13T22:01:30Z
administratum:ART
PENGEMBANGAN PENGATURAN PENGANGKUTAN MULTIMODA DALAM HUKUM PENGANGKUTAN NIAGA DI INDONESIA
Randang, Virginia Gladys
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Tanggung jawab pengelola pengangkutan multimoda dalam sistem pengangkutan di Indonesia, adalah dengan memberikan layanan angkutan antarmoda/multimoda dengan berupaya untuk mewujudkan pelayanan one stop service angkutan penumpang dan barang melalui keterpaduan sistem seperti single ticket untuk angkutan penumpang dan single seamless service (S3) yaitu single operator, single tariff, dan single documen untuk angkutan barang, melalui kerjasama dengan perusaahaan multimoda lainnya yang terkait. Pengelola pengangkutan multimoda perlu berupaya agar didukung antara lain oleh keterpaduan jaringan prasarana, keterpaduan jaringan pelayanan dan keterpaduan layanan yang diberikan kepada konsumen selama penggunaan jasa pengangkutan multimoda. Kata kunci: pengangkutan, multimoda, pengaturan, niaga
LEX ADMINISTRATUM
2015-07-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8700
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8700/8264
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/8702
2018-03-13T22:01:30Z
administratum:ART
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Simanjuntak, William A.
Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dari peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah, di samping itu untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, juga digunakan pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kaitannya dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun kelompok dalam wilayah negara atau lintas wilayah negara meningkat seperti kejahatan penyuapan, teroris, penyelundupan tenaga kerja, narkotika, pencucian uang, korupsi dan masih banyak lagi kasus pencucian uang yang telah memberikan peluang lembaga perbankan ikut terlibat. Implementasi tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi dalam penegakannya telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, diikuti dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002. Pemerintah telah banyak berupaya dengan baik pembenahan regulasi maupun aparat penegak hukum dalam rangka khusus berkaitan dengan kejahatan tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi yang telah melanda dan menyentuh semua lini kehidupan masyarakat. Namun negara Indonesia masih dalam kategori negara yang korup. Kata kunci: pencucian uang, korupsi.
LEX ADMINISTRATUM
2015-07-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8702
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8702/8266
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/8703
2018-03-13T22:01:30Z
administratum:ART
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK UMUM NASIONAL DI MANADO
Kopitoy, Yusuf
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur bahwa Bank sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat. Dengan fungsi tersebut, salah satu kegiatan pokok bank yaitu menyalurkan dana bagi masyarakat dengan cara kredit. Dasar pemberian kredit adalah perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah.Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan bagaimana ketentuan hukum mengenai pembuatan perjanjian kredit dalam praktik Perbankan nasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif didapatkan hasil yaitu hasil penelitian terhadap proses dan prosedur pada Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI pada umumnya sama yaitu prosesnya terdiri dari lima tahap. Tahap pertama nasabah melengkapi syarat-syarat. Tahap yang kedua nasabah diberikan formulir berupa surat pengakuan. Tahap yang ketiga yaitu tandatangan persetujuan antara kedua belah pihak.Tahap yang keempat yaitu persetujuan dari pimpinan bank untuk pencairan kredit sedangkan tahap yang kelima yaitu pencairan kredit. Kata kunci:Â Perjanjian kredit, bank umum.
LEX ADMINISTRATUM
2015-07-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8703
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8703/8267
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/8704
2018-03-13T22:01:30Z
administratum:ART
KAJIAN HUKUM TENTANG KEADILAN TRANSISIONAL DAN PENEGAKAN HUKUM HAM DALAM ERA DEMOKRASI
Kamea, Steven
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang berpedoman pada norma hukum yang berlaku dalam suatu wilayah seperti peraturan perundang-undangan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Penelitian yang bersifat kualitatif, adalah menganalisa secara mendalam dan dari segala segi atau komprehensif. Adapun penelitian deskriptif adalah menggambarkan atau mendeskripsikan kebijakan pemerintah era reformasi dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu. Sumber data primer dan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, brosur, majalah yang terkait dengan pokok penelitian sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan konsep dasar hukum penguatan institusi penegakan HAM dalam era demokrasi, terjadinya peristiwa sidang istimewa (TAP MPR No. XVII/MPR/1998, mengenai hak asasi manusia). Penegakkan hukum dalam era demokrasi telah menjadi tolak ukur yang fundamental bagi legitimasi politik yang tumbuh berkembang sesuai jawabannhya dan ciri-cirinya ini mempunyai makna/ nilai strategis hasil perubahan UUD 1945 sebagai dasar atas pelaksanaan asas negara hukum demokratis terutama ditambahnya pasal-pasal hak asasi manusia (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945); di bentuknya MK dan KY sebagai perwujudan perlindungan negara batas hak-hak konstitusi, selebihnya bahwa UUD 1945 merupakan dasar bagi terciptanya sebuah sistem negara hukum sekaligus sebagai pedoman dalam pembentukan UU di bawahnya seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR dengan demikian penguatan institusi penegak hukum HAM yang tidak terlepas dengan praktisi penegak hukum HAM khususnya (polisi, jaksa, hakim, pengacara), secara kelembagaan Komnas HAM merupakan institusi yang mandiri, kuat dan progresif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, penguatan institusi yudisial (jaksa) sesuai UU. No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan dalam pelembagaannya/ reformasi yang dengan kewenangan besar, strategis maka dalam penguatan kejaksaan mutlak dilakukan, secara sistematis, terbuka mampu memerankan diri sebagai lembaga penegak hukum HAM progresif, begitu juga terhadap penegak hukum (kehakiman) perlu penguatan profesionalitas hakim untuk lebih ermat, hati-hati, berkualitas dan profesional dalam membuat pertimbangan hukum dan mengambil keputusan. Pengauatan MK, dimana MK sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan strategis mengawal demokrasi, negara hukum dan melindungi HAM yang putusannya bersifat final dan mengikat diharapkan mampu meningkatkan progresifitas MK sebagai pencipta hukum atau pencipta norma-nomra daripada sebagai penerap hukum. Kata kunci: keadilan, transisional, penegakan, demokrasi, HAM.
LEX ADMINISTRATUM
2015-07-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8704
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8704/8268
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/8705
2018-03-13T22:01:30Z
administratum:ART
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI KERAJINAN YANG ADA DI SULAWESI UTARA
Gosal, Jimmy F. D.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, telah ditetapkan untuk melindungi seluruh desain industri termasuk desain kerajinan tradisional. Maksud perlindungan desain industri kerajinan tradisional untuk mencegah berbagai tindakan merugikan para pengrajin seperti peniruan, pembajakan dan tindakan-tindakan lain. Tapi pada kenyataannya banyak desain industri yang belum terlindungi karena tidak terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM. Sebagai kesimpulan kemudahan dalam pendaftaran dan permohonan desain industri kerajinan tradisional dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tidak dimanfaatkan oleh masyarakat pengrajin karena tidak adanya sosialisasi tentang kekayaan intelektual yang menjadi hak daripada pengrajin tradisional. Kata kunci: Perlindungan hukum, desain industri
LEX ADMINISTRATUM
2015-07-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8705
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8705/8269
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/8706
2018-03-13T22:01:30Z
administratum:ART
KAJIAN HUKUM SISTEM PENGAWASAN BANK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN KREDIT PERBANKAN
Kambey, Pricilia Yuliana
Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif.Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (library research).[1] Pada penelitian ini, menggunakan data sekunder. Sebagai bahan/sumber informasi yang terdiri dari bahan hukun primer, bahan hukun sekunder, dan bahan hukum tertier.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpul bahan hukum kepustakaan[2]. Berdasarkan sifatnya, peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melakukan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dengan menggunakan cara berpikir yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan, analisis data dikerjakan melalui pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengenai tugas mengawasi bank, maka Bank Indonesia melakukan tugasnya yaitu mengawasi bank. Bank Indonesia mengawasi serta langsung dan tidak langsung serta melakukan pengawasan berdasarkan kepatuhan dan berdasarkan resiko dalam hal ini resiko kredit. Kata Kunci : pengawasan, perbankan, bank indonesia, kredit [1] J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.2. [2] hhtp:/rulhome.blog.com/2010
LEX ADMINISTRATUM
2015-07-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8706
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8706/8270
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/8707
2018-03-13T22:01:30Z
administratum:ART
KAJIAN YURIDIS JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Mambu, Joupy G. Z.
Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PP No. 84 Tahun 2013 tentang perubahan kesembilan atas PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PP No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dll. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli hukum, termasuk laporan hasil penelitian sebelumnya sepanjang isinya relevan dan dapat menunjang penelitian. Analisis Data dalam penulisan tesis ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan jaminan sosial tenaga kerja maka fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagai sistem penjaminan sosial ketenagakerjaan dengan konsep penjaminan maka setiap tenaga kerja dijamin hak-hak sosial maupun kesehatan apabila mengalami risiko dalam pekerjaan. Dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimaksudkan bahwa hak-hak setiap tenaga kerja dijamin oleh hukum dan perundang-undangan baik terkait dengan kewajiban pemerintah maupun kewajibanm pelaku usaha untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada tenaga kerja sesuai dengan peruturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kerja dan masyarakat pada umumnya dijamin pemeliharaan kesehatan dalam bentuk perawatan di rumah-rumah sakit dan Puskesmas yang ditunjuk dengan pengadaan sarana rumah sakit, puskesmas dan tenaga dokter medis yang ada di sulurh Indonesia, maka Badan Penyelengghara Jaminan Sosial telah melakukan usaha-usaha perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja maupun masyarakat umum, namun dalam implementasinya masih ada kendala-kendala baik keterbatasan rumah sakit, Dokter tetapi pada prinsipnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah maksimal dalam perlindungan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat umum. Kata Kunci : tenaga kerja, jaminan, sosial
LEX ADMINISTRATUM
2015-07-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8707
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8707/8271
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/8708
2018-03-13T22:01:30Z
administratum:ART
ANALISIS YURIDIS PERAN DAN FUNGSI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SEBAGAI LEMBAGA PERKREDITAN MASYARAKAT DI INDONESIA
Adam, Silvana Liana Febry
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap operasionalisasi PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga perkreditan pada masyarakat Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi PT. Pegadaian (persero) sebagai lembaga perkreditan untuk membantu masyarakat Indonesia mengatasi masalahnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap operasionalisasi PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga perkreditan pada masyarakat Indonesia, merupakan hukum mengenai gadai sebagai objek jaminan diatur pada KUH Perdata khususnya Bab XX KUH Perdata Buku II Pasal 1150 s/d Pasal 1160 mengenai hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak, ada pada pemegang gadai. Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri padanya (Pasal 1152 ayat (3) Ketentuan lain yang menunjang kegiatan gadai dan operasionalnya meliputi: PP. No. 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian, dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. 2. Peran dan fungsi PT. Pegadaian (persero) sebagai lembaga perkreditan untuk membantu masyarakat Indonesia mengatasi masalahnya, pegadaian sebagai salah satu BUMN, memiliki peran dan fungsi antara lain berpartisipasi membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraaan masyarakat kecil/menengah melalui jasa layanan kredit dengan jaminan gadai & fidusia. Peran Pegadaian selama ini dikenal sebagai mitranya wong cilik (rakyat kecil) dengan motto layanan yaitu: “mengatasi masalah tanpa masalahâ€. Kesederhanaan prosedur dan persyaratan dalam perolehan sumber dana menjadikan masyarakat lebih tertarik bertransaksi  dengan Pegadaian. Pemberian pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Kata Kunci : peran, fungsi, pegadaian, perkreditan, masyarakat
LEX ADMINISTRATUM
2015-07-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8708
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8708/8272
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/8709
2018-03-13T22:01:30Z
administratum:ART
TINJAUAN HUKUM TENTANG PUTUSAN HAKIM PERKARA PERDATA TERHADAP PROSES MEDIASI
Saut, Jemmy
Pelaksanaan penelitian dilakukan secara normatif empiris yang merupakan salah satu penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris penelitian yang dilakukan secara langsung pada narasumber ataupun langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur identifikasi hukum sebagai pendahuluan. Hasil Penelitian menunjukkan pentingnya mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perdata di Pengadilan merupakan bagian yang penting guna memberikan hak jaminan kepastian hukum kepada setiap pihak yang bersengketa. Untuk beracara di Pengadilan dilaksanakan dengan berpegang pada asas-asas hukum acara perdata. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sudah sejak lama telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Lembaga Arbitrase diatur dalam Pasal 615-651 Reglement Acara Perdata (RV); Pasal 337 HIR dan diatur pula dalam Pasal 705 RBg. Ketentuan tersebut mengatur arbitrase sebagai salah satua alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dan yang sekarang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putsan merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim yang profesional memiliki kapabilitas dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial melalui putusan-putusannya. Kedudukan putusan mediasi dalam konteks putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR, upaya mendamaikan mesti dicantumkan dalam berita sacar sidang. Namun meskipun demikian, pencantuman itu tidak hanya terbatas pada berita acara saa, tetapi juga dalam putusan. Kata Kunci : mediasi, putusan hakim, perdata
LEX ADMINISTRATUM
2015-07-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8709
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8709/8273
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/8710
2018-03-13T22:01:30Z
administratum:ART
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN MINAHASA
Poluan, Evert M. N.
Pada prinsipnya, Hukum Agraria Indonesia tidak memperkenankan adanya tindakan penelantaran tanah oleh Pemiliknya (Pemegang Hak), sebab tindakan demikian dikuatirkan akan memicu tumbuhnya efek negatif yang akan merugikan banyak pihak, antara lain seperti: Kesenjangan sosial-ekonomi, menurunnya kualitas lingkungan dan bahkan Konflik horizontal. Guna mencegah munculnya efek negatif tersebut, maka upaya penelantaran tanah harus segera diantisipasi sedini mungkin penertiban tanah-tanah terlantar di Kabupaten Minahasa karena di daerah ini berdasarkan data dari Badan Pertanahan Negara (BPN) tingkat daerah tercatat 26 Tanah Terlantar. Sehubungan dengan hal ini Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (Agraria / UUPA) mengingatkan kepada para Pemegang Hak Atas Tanah di Kabupaten Minahasa, untuk tidak menelantarkan tanahnya secara sengaja. Sehubungan dengan hal ini, maka penelitian ini untuk menelusuri Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Tanah terlantar di Kabupaten Minahasa dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Mekanisme Penertiban Tanah Terlantar di Kabupaten Minahasa? Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Tanah Terlantar di Kabupaten Minahasa. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Adapun Hasil dari Penelitian ini adalah: Mekanisme Penertiban Tanah Terlantar di Kabupaten Minahasa diawali dengan Inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atas dasar hasil pemantauan, kemudian diadakan Identifikasi dan penelitian, dilanjutkan dengan pemberian peringatan pertama kepada pemegang hak, apabila pemegang hak tetap tidak melaksanakan peringatan yang dilaksanakan secara berturut 3 kali, Kepala BPN menetapkan tanah dimaksud sebagai tanah terlantar, dan ditetapkan hapusnya hak atas tanah kemudian memutuskan hubungan hukum antara tanah dengan pemegang hak, dan tanah tersebut sebagai tanah Negara; Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Tanah Terlantar di Kabupaten Minahasa dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN menugaskan Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai koordinator dan dibantu maksimum 3 (tiga) staf, menyiapkan data dan keterangan mengenai tanah terindikasi terlantar. Untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan data dan informasi di lapangan (obyek tanah hak/dasar penguasaan atas tanah), Kepala Kantor Wilayah BPN memberitahukan secara tertulis kepada pemegang hak bahwa dalam waktu yang telah ditentukan akan dilaksanakan identifikasi dan penelitian sampai pada tahap penetapan tanah terlantar. Sehubungan dengan penetapan tanah terlantar diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendorong berfungsinya pengawasan, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah, Penanganan, Tanah Terlantar.
LEX ADMINISTRATUM
2015-07-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8710
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8710/8274
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/8711
2018-03-13T22:01:30Z
administratum:ART
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI PULAU MARORE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SULAWESI UTARA
Sambouw, Steven Toar
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terlahir bersamaan dengan hak-hak yang melekat kepadanya sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini tidak dapat dirampas atau dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara atau pemerintah. Malah sebaliknya pemerintah atau negara mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak asasi setiap warganya tanpa memandang latar belakang perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ras, warna kulit dan adat istiadat bahkan letak geografi sebagai bentuk penghormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk masyarakat yang berada di Pulau Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara yang merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga Philipina. Namun pada kenyataannya keberadaan masyarakat di Pulau Marore sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam hal perlindungan hukumhak asasi manusia dan pemenuhan hak-hak ekonomi sosial budaya. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak Ekonomi Sosial Budaya
LEX ADMINISTRATUM
2015-07-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8711
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8711/8275
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/8712
2018-03-13T22:01:30Z
administratum:ART
KAJIAN YURIDIS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT BANK SULUT GO
Poluan, Erlangga C. J.
Penyertaan Modal Negara kepada PT Bank Sulut Go yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengalokasi dana yang dikelola oleh PT Bank Sulut Go sehingga dapat meningkatkan sisi pasiva dalam neraca PT Bank Sulut Go sebagai Bank Pembangunan Daerah. Maksud dari Penyertaan Modal Negara kepada PT Bank Sulut Go yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengalokasi dana yang dikelola oleh PT Bank Sulut Go sehingga dapat meningkatkan sisi pasiva dalam neraca PT Bank Sulut Go sebagai Bank Pembangunan Daerah. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulut Go? Bagaimanakah Fungsi dan Peran Prinsip Good Corperate Governance (GCG) di dalam Sistem PT Bank Sulut Go?Bagaimanakah Kegiatan PT Bank Sulut Go di dalam Pengelolaan kegiatan perbankan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah? Berangkat dari permasalahan tersebut di atas maka yang menjadi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini dapatlah disimpulkan bahwa: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulut yakni: saham Bank Sulut dimiliki mayoritas oleh Pemprov Sulut dan Gorontalo sebesar 36,97%, Pemkab/Pemkot di Sulut 15,20%, Pemkab/Pemkot di Gorontalo 17,30%, Koperasi Karyawan 5,54%, dan PT Mega Corpora 24,99%. Modal disetor pemegang saham bisa mencapai Rp. 550 miliar hingga Rp. 600 miliar pada akhir tahun ini; Fungsi dan Peran Prinsip Good Corperate Governance (GCG) di dalam PT Bank Sulut, meliputi Prinsip Keterbukaan; Prinsip Akuntabilitas; Prinsip Tanggung jawab; Prinsip Independensi; dan Prinsip Kewajaran; sangat tepat apabila di terapkan dalam industri perbankan. Falsafah perbankan harus dapat menjaga keserasian antara prinsip pengelolaan bank dan kepentingan berbagai pihak yang di landasi prinsip pengelolaan perbankan; prinsip kewajiban perbankan; prinsip etika perbankan; Kegiatan PT Bank Sulut di dalam Pengelolaan kegiatan perbankan selain menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan dapat pula berbentuk penyaluran kredit. Kegiatan PT Bank Sulut pada dasarnya dapat meningkatkan kesejahteraan di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Kata Kunci: Bank Sulut, Modal, Pemerintah Daerah
LEX ADMINISTRATUM
2015-07-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8712
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 5 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8712/8276
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/9998
2018-03-13T22:58:50Z
administratum:ART
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN MODAL PADA SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
Sendow, Jelly N.
Sama seperti kota-kota dan daerah-daerah lain di Indonesia, Minahasa Utara yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki berbagai potensi wisata yang dapat dijadikan andalan dalam meningkatkan pendapatan daerah serta menunjang sektor pembangunan tidak hanya bagi masyarakat namun juga pemerintah daerah setempat. Membangun sektor pariwisata sudah barang tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Contohnya dalam penyediaan sarana dan pra sarana seperti pembuatan jalan, jembatan, bandar udara, pelabuhan, pembangkit lisrik hingga ke penyediaan sarana penunjang lain seperti rumah sakit, hotel, tempat hiburan dan sebagainya. Seperti yang telah diatur dalam pasal 33 UUD 1945 di mana dalam menyediakan sarana dan pra sarana untuk kepentingan umum dilakukan oleh negara. Namun demikian ada juga beberapa pekerjaan sarana umum yang pelaksanaannya diserahkan ke pihak swasta dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun usaha-usaha jasa pariwisata yang kemudian dikenal dengan nama tourist business penyediaannya membutuhkan alokasi-alokasi sumber. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi dasar eksistensi investasi dalam sektor pariwisata. Usaha jasa pariwisata di daerah ini sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah daerah dalam menerapkan Undang-undang Kepariwisataan Nomor 9 Tahun 1990 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mengingat investasi pariwisata perlu dilindungi oleh pemerintah daerah untuk maju dan berkembang maka berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan terfokus pada pemecahan masalah tentang pengembangan investasi pariwisata berdasarkan hukum investasi begitu juga usaha-usaha dalam menangani kendala investasi pariwisata oleh Pemkab Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif didapat hasil bahwa investasi pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara belum berkembang walaupun kegiatan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara berkembang pesat. Letak penyebabnya yaitu belum maksimal fungsi pemerintah daerah dalam pengaturan investasi pariwisata. Sebagai saran diperlukan keseriusan pemerintah daerah dalam membuat aturan-aturan sebagai payung hukum dalam pengembangan investasi pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara. Kata kunci : perlindungan hukum, pariwisata, investasi
LEX ADMINISTRATUM
2015-11-05
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9998
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 7 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9998/9583
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/9999
2018-03-13T22:58:50Z
administratum:ART
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bawole, Deisy
In the framework of the implementation of the regional government, as where stipulated in Law No. 23 Year 2014 on Regional Government, followed by the financial balance between the central government and local government, Law No. 33 of 2004 on the financial balance between the central government and local government, arising rights and obligations of areas that can be assessed with the money that needs to be managed in a system of financial management. Financial management of the area is the whole of activities that includes planning, implementation, pentausahaan, reporting, accountability and financial control area. Regional Representatives Council (DPRD) as an element of local governance that aims to continue the people's aspiration to build a prosperous society. Parliament has the duty and authority to supervise the implementation of local regulations and other laws and regulations, and have policies in implementing regional development programs. Oversight of Parliament in accordance with the rules should be more focus on monitoring the implementation of the budget. One satua spec that are very important in the management of the financial area is the effectiveness of the oversight on financial management, conducted both internally and externally, the effectiveness of the oversight role becomes crucial in order to achieve financial governance is good and right on target for people (Good Financial Governance).
LEX ADMINISTRATUM
2015-11-05
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9999
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 7 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9999/9584
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/10000
2018-03-13T22:58:50Z
administratum:ART
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA
Palilingan, Janesandre
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji secara komprehensif analitis terhadap bahan-bahan hukum: primer; sekunder; dan tersier yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis normatif dengan cara identifikasi dan inventarisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku membuat kajian secara komprehensif analitis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum dalam kaitannya dengan hak asasi manusia sangat penting bagi pihak-pihak yang sedang menghadapi proses peradilan dan proses lain yang terkait dengan persoalan hokum, baik litigasi maupun non litigasi. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kata kunci: hak, kewajiban, penerima, bantuan hukum.
LEX ADMINISTRATUM
2015-11-05
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10000
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 7 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10000/9585
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/10001
2018-03-13T22:58:50Z
administratum:ART
STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH KOMUNAL ASYARAKAT ADAT DI INDONESIA
Sorisi, Arming
Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pengakuan terhadap hak milik atas tanah komunal masyarakat adat. Berdasarkan Pasal tersebut seharusnya seluruh hak milik atas tanah komunal diakui dan dipersamakan dengan hak-hak yang ada dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 dengan adanya pemberian sertifikat hak milik atas tanah komunal oleh Menteri Agraria pada bulan Januari 2015 merupakan hal baru dalam pengakuan hak komunal tanah adat berdasarkan hal tersebut penelitian dilakukan dengan mengkaji status hukum hak milik atas tanah adat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ditemukan hasil bahwa pengakuan terhadap status hukum hak milik adat belum seluruhnya berlaku di Indonesia dengan demikian disimpulkan status hukum kepemilikan atas hak komunal semakin kuat dengan diterbitkannya sertifikat hak komunal berdasarkan peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015
LEX ADMINISTRATUM
2015-11-05
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10001
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 7 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10001/9586
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/10002
2018-03-13T22:58:50Z
administratum:ART
KEDUDUKAN PERATURAN DPRD DALAM RANGKA OPTIMALISASI PERATURAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA
Waleleng, Jandi Oklen
Penelitian ini, menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu usaha penemuan hukum (in concreto) yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Dalam usaha tersebut digunakan data seperti perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara pelaksanaan fungsi DPRD dengan pembentukan produk hukum daerah berupa peraturan dewan perwakilan rakyat daerah, keputusan ketua dewan perwakilan rakyat daerah dan keputusaan badan kehormatan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah di Kabupaten Minahasa adalah pelaksanaan fungsi DPRD merupakan membutuhkan landasan atau acuan peraturan yan merupakan jenis peraturan yang mengatur secara umum yang dibentuk baik karena perintah peraturan perundangg-undangan maupun karena kewenangan yang melekat pada DPRD dan anggota DPRD sebagai bagian tidak terpisahkan dengan DPRD secara kelembagaan membutuhkan acuan atau landasan berupa produk hukum yang mengatur secara individual sehingga untuk peraturan DPRD merupakan landasan bagi pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRD sedangkan jenis keputusan DPRD, Keputusan Ketua DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan merupakan landasan atau acuan bai pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD. Kata kunci: kedudukan, peraturan, optimalisasi, DPRD, fungsi
LEX ADMINISTRATUM
2015-11-05
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10002
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 7 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10002/9587
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/10003
2018-03-13T22:58:50Z
administratum:ART
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB BANK BAGI KARYAWAN BANK DAN NASABAH PADA RESIKO LAYANAN PICK UP SERVICE PERBANKAN
Langitan, Stephanie Chyntia Elisabeth
Objek penelitian ini adalah Kajian Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank Bagi Karyawan Bank dan Nasabah pada Resiko Layanan Pick Up Service Perbankan, maka tipologi penelitian ini adalah gabungan antara penelitian sekunder dan penelitian primer. Penelitian sekunder dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan (yuridis normatif/pendekatan undang-undang (statute approach) dan biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif (data berupa kalimat, bukan angka). Sedangkan untuk penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya disebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kueasioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara. Bahan pustaka merupakan data yang digolongkan sebagai data sekunder, meliputi : bahan Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum Petugas Pemasyarakatan. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil penelitian. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan Hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukan Pengaturan Pick up service sebagai pelayanan khusus bank keberhasilannya sangat tergantung kepada manajemen resiko yang dilaksanakan oleh bank terkait dengan pelayanan nasabah prima. Istilah produk dan atau aktivitas mengacu pada angka II.A SE No.11/35/DPNP perihal pelaporan produk atau aktivitas baru, di mana yang dimaksud dengan produk bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank. Sedangkan yang dimaksud dengan aktivitas bank adalah jasa yang disediakan oleh bank kepada nasabah, antara lain jasa pick up service perbankan. Layanan prioritas/layanan prima adalah sebuah layanan perbankan istimewa dan menyeluruh untuk anda nasabah yang terpilih. Sesuai dengan definisinya, nasabah prima dalam peraturan ini hanya mencakup nasabah perseorangan bukan korporasi. Pelayanan pick up service sebagai bagian dari pelayanan prima bank kepada nasabah memang mengandung resiko itulah sebabnya model pelayanan ini terkait dengan manajemen resiko dalam pelayanan nasabah prima (LNP) di atas, maka atas layanan tersebut dipandang perlu untuk merumuskan suatu standar minimal sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan penerapan manajemen risiko pada aspek tertentu. Maka pengaturan hukum atas pelayanan Pick Up Service Perbankan didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia pada Surat Edaran BI Nomor 13/29/DPNP Tahun 2011 yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang melakukan Layanan Nasabah Prima. Lewat peraturan baru tersebut, BI ingin melindungi nasabah kaya yang menjadi klien Layanan Nasabah Prima (LNP), atau yang lebih populer dengan sebutan wealth management. Misalnya, dalam surat edaran itu disebutkan BI mewajibkan bank yang memiliki layanan LNP harus mempunyai kebijakan tertulis yang mencakup penerapan manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu seperti transparansi, edukasi dan perlindungan nasabah. Bentuk pertanggungjawaban bank terhadap karyawan bank dan nasabah pada resiko layanan Pick Up Service perbankan berdasarkan sifatnya ada 4, yaitu: Tanggung jawab prudential bank (bank harus sehat);Tanggung jawab komersial bank (bank harus untung);Tanggung jawab finansial bank (bank harus transparan);Tanggung jawab sosial bank (kemampuan mengakomodir harapan stake holders secara adil). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Tentang Pelayanan Pick Up Service merupakan Bentuk Pelayanan khusus untuk Nasabah Prima/prioritas. Tanggung jawab Prudential/kehati-hatian bank yang berkaitan dengan Layanan Pick Up Service, dapat berupa : Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan perdata.Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan pidana.Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan Peraturan BI Nomor 16/I/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan asuransi cash in transit.Tanggung jawab prudential bank melalui ketentuan administratif.Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang UU Ketenagakerjaan. Kata kunci: Tanggung Jawab, Resiko, Layanan Pick Up Service, Perbankan
LEX ADMINISTRATUM
2015-11-05
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10003
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 7 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10003/9588
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/10004
2018-03-13T22:58:50Z
administratum:ART
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
Sarkol, Magdalena E. J.
Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan hasil putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Putusan peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang sebagai sebuah upaya untuk dapat mewujudkan negara hukum yang demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi titik tolak atau sandaran para pemohon yang dirugikan hak-hak konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi selain menyatakan atau menerangkan sesuatu yang nyata-nyata menjadi hukum, sekaligus meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar merupakan suatu proses di dalam menegakkan negara hukum dan demokrasi sehingga untuk menciptakan hal yang demikian, setiap putusan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan dan direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, UUD 1945
LEX ADMINISTRATUM
2015-11-05
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10004
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 7 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10004/9589
oai:ojs.ejournal.unsrat.ac.id:article/10005
2018-03-13T22:58:50Z
administratum:ART
PENGAWASAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM
Jufri, Jufri
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia negara Indonesia tahun 1945 adalah negara berdasarkan hukum[1]. Negara hukum merupakan sebuah konstruksi konstitusional. Berdasarkan hal tersebut seluruh tindakan aparatur penegak hukum termasuk kepolisian dalam melakukan penyelidikan harus berdasarkan hukum dan mentaati hukum. Dalam proses penyidikan Polri sebagai penegak hukum harus di awasi agar supaya tidak terjadi pelanggaran HAM terhadap tersangka yang sedang dalam proses penyidikan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif terfokus pada penerapan aturan pengawasan terhadap penyidik dalam menjalankan proses penyidikan sesuai KUHAP dan aturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan potensi pelanggaran HAM tersangka oleh penyidik bisa terjadi kalau tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap penyidik. Hasil penyidikan diserahkan ke PROPAM untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran kode etik terhadap penyidik sebagai kesimpulan untuk terwujudnya perlindungan HAM tersangka yang Optimal pengawasan terhadap penyidik harus ditingkatkan. [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Jakarta, PT Gramedia group    2014, hal. 5
LEX ADMINISTRATUM
2015-11-05
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10005
LEX ADMINISTRATUM; Vol. 3 No. 7 (2015): Lex Administratum
2337-6074
eng
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10005/9590
a59bef06468d35aca07adfa3841e931a