Vol. 3 No. 6 (2015): Lex Administratum

e Journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Unsrat, Manado

Published: 2015-08-12

Articles

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH

Robertho Yanflor Gandaria
- PDF
KEWENANGAN PEJABAT SEMENTARA (PJS) GUBERNUR DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Mario Ferdinandus Manengkey
- PDF
KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERHADAP KONSUMEN

Fitriani Kaplale
- PDF
FUNGSI DAN KEDUDUKAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANAN KAITANNYA DENGAN KEMANDIRIAN HAKIM

Firman A. Mulingka
- PDF
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Jonathan F. Karisoh
- PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP AMAR/DIKTUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

Siedmy Lengkong
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Chendy Bryan Martinus Supit
- PDF
PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Mokodompis Ayu Karla
- PDF
TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dirk F. Regina Caecilia
- PDF
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Victor I. C. Kalele
- PDF
TUGAS KEWENANGAN PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

Jan B. Kawatak
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENUMPANG DARI BARANG BERBAHAYA DI DALAM PESAWAT UDARA

Shinta Angraini Muslim
- PDF
PERBUATAN CABUL DALAM PASAL 290 KUHPIDANA SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN

Braiv M. Tampi
- PDF
PERBANDINGAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DENGAN PERKAWINAN HUKUM ISLAM KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Hadidjah Hudodoo
- PDF
PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Mayang Tiara Harikedua
- PDF
TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012

Breandy Jenelfer Umboh
- PDF
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)

Yuhenly Tasidjawa
- PDF
PENERAPAN HUKUM POSITIF TERHADAP HARTA GONO-GINI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Zulfiqar Mokodompit
- PDF
PENGAWASAN TERHADAP BANK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011

Chichilia Pawewang
- PDF
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PERWUJUDAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO

Donna O. Setiabudhi
- PDF
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG SAH DIDASARKAN PADA PASAL 2 UU. NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Juliana Pretty Sanger
- PDF
TENAGA KERJA ANAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN ANAK

Josepus J. Pinori
- PDF

Vol. 3 No. 6 (2015): Lex Administratum

Articles

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH

KEWENANGAN PEJABAT SEMENTARA (PJS) GUBERNUR DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERHADAP KONSUMEN

FUNGSI DAN KEDUDUKAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANAN KAITANNYA DENGAN KEMANDIRIAN HAKIM

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP AMAR/DIKTUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TUGAS KEWENANGAN PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENUMPANG DARI BARANG BERBAHAYA DI DALAM PESAWAT UDARA

PERBUATAN CABUL DALAM PASAL 290 KUHPIDANA SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN

PERBANDINGAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DENGAN PERKAWINAN HUKUM ISLAM KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)

PENERAPAN HUKUM POSITIF TERHADAP HARTA GONO-GINI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

PENGAWASAN TERHADAP BANK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PERWUJUDAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG SAH DIDASARKAN PADA PASAL 2 UU. NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

TENAGA KERJA ANAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN ANAK

Developed By

Information