Vol. 8 No. 3 (2020): Lex Administratum

e Journal pada Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2020-08-02

Articles

PRAKTIK JUDICIAL ACTIVISM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Revivo Tulaseket
- PDF
KAJIAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 138/PUU-VII/2009

Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh
- PDF
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN DALAM RANGKA ENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN UUPA DAN PP NO. 24 TAHUN 1997

Calvin U. R. Sumual
- PDF
HAK PEJABAT PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN KEWENANGAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Brigita C. Senduk
- PDF
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Christopher Joshua Lefrandt Thanos
- PDF
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alya Tri Mamero
- PDF
KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN RUANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007

Esra Fitrah Alotia
- PDF
AKIBAT HUKUM ADANYA DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Syalom Wuwungan
- PDF
FUNGSI SOSIAL HAK MILIK ATAS TANAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Dios Ferdian Herefa
- PDF
ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI YANG MENETAP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO 6 TAHUN 2011

Meisy Turangan
- PDF
EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara)

Rivaldy Zidan Tutupoho
- PDF
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA UU NO.24 PASAL 24C AYAT (1) DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI CONSTITUTIONAL QUESTION DI INDONESIA

Caca Ermiyani
- PDF
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT MENURUT UU NOMOR 9 TAHUN 2015

Kezia M. Layuck
- PDF
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Astri Anggreani Kiay Demak
- PDF
HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Marshel Yulius
- PDF
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)

Gamiyel Siouw Josephia Sumoked
- PDF
UPAYA ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dewianti Alexander
- PDF
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTIM PERWAKILAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018

Muqsit Rafif Gani
- PDF
KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Franqois Steward Rawung
- PDF

Vol. 8 No. 3 (2020): Lex Administratum

Articles

PRAKTIK JUDICIAL ACTIVISM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 138/PUU-VII/2009

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN DALAM RANGKA ENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN UUPA DAN PP NO. 24 TAHUN 1997

HAK PEJABAT PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN KEWENANGAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN RUANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007

AKIBAT HUKUM ADANYA DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

FUNGSI SOSIAL HAK MILIK ATAS TANAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI YANG MENETAP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO 6 TAHUN 2011

EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara)

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA UU NO.24 PASAL 24C AYAT (1) DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI CONSTITUTIONAL QUESTION DI INDONESIA

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT MENURUT UU NOMOR 9 TAHUN 2015

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)

UPAYA ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTIM PERWAKILAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018

KONVENSI KETATANEGARAAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Developed By

Information