Vol. 8 No. 4 (2020): Lex Administratum

e Journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2020-10-22

Articles

KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMUTUS PELANGGARAN KODE ETIK

Kiani Irena Maki
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Gwyne E. Mumek
- PDF
SANKSI HUKUM BAGI KEPALA DAERAH YANG TIDAK MENJALANKAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN

Alfario Christofel Rumajar
- PDF
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Delliana Melri Landung
- PDF
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Alfadi Caprio Sandy
- PDF
FUNGSI DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Brando Tobeoto
- PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013

Imanuel Mahole
- PDF
PENGATURAN HUKUM KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Andre Aureola Christian Karepowan
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TENTANG CONTEMPT OF COURT YANG DILAKUKAN OLEH PENEGAK HUKUM

Robertus Lolonlun
- PDF
ANALISA HUKUM TERHADAP MEKANISME AMANDEMEN KONSTITUSI (PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR) BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Alfianus Danny Jema
- PDF
HAK PEJABAT PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN KEWENANGAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG DMINISTRASI PEMERINTAHAN

Brigita C. Senduk
- PDF
WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Inka Kristy Nanono
- PDF
PENGAMBILAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHAP

Fransisco Mekel
- PDF
PENGATURAN HUKUM ASURANSI DALAM PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Laura Cynthia Tumuju
- PDF
KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENDUKUNG USAHA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Dezzianna Rumbemba
- PDF
UPAYA PAKSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Phileo Hazelya Motulo
- PDF
PENGATURAN HUKUM MENGENAI APARATUR HUBUNGAN LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

Gabriella Julia
- PDF
PROSES ADMINISTRASI SEBAGAI SYARAT GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI

Veronica Velia Johannis
- PDF
SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Ady Ramly Gunawan
- PDF
PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE

Rafiki Candra Priambudi
- PDF
PRAKTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Dwi Prih Bowo
- PDF
KAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK MENDUKUNG KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL

Nadya Rumondor
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Calvin Arthur Kepel
- PDF
LARANGAN BAGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Michael Sharon Rembet
- PDF
MENYEBABKAN KEBAKARAN, PELETUSAN, DAN BANJIR DALAM PASAL 187 DAN PASAL 188 KUHP SEBAGAI DELIK MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG

Riyando Olddy Koyongian
- PDF
TUGAS DAN WEWENANG KPPU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Bilivo Exel Davidson Longkutoy
- PDF
TINDAK PIDANA PENYERTAAN PADA PERKUMPULAN TERLARANG MENURUT PASAL 169 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Aldo Diver Manengkey
- PDF

Vol. 8 No. 4 (2020): Lex Administratum

Articles

KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMUTUS PELANGGARAN KODE ETIK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SANKSI HUKUM BAGI KEPALA DAERAH YANG TIDAK MENJALANKAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

FUNGSI DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013

PENGATURAN HUKUM KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CONTEMPT OF COURT YANG DILAKUKAN OLEH PENEGAK HUKUM

ANALISA HUKUM TERHADAP MEKANISME AMANDEMEN KONSTITUSI (PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR) BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

HAK PEJABAT PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN KEWENANGAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG DMINISTRASI PEMERINTAHAN

WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

PENGAMBILAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHAP

PENGATURAN HUKUM ASURANSI DALAM PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENDUKUNG USAHA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

UPAYA PAKSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

PENGATURAN HUKUM MENGENAI APARATUR HUBUNGAN LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

PROSES ADMINISTRASI SEBAGAI SYARAT GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI

SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE

PRAKTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

KAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK MENDUKUNG KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

LARANGAN BAGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF

MENYEBABKAN KEBAKARAN, PELETUSAN, DAN BANJIR DALAM PASAL 187 DAN PASAL 188 KUHP SEBAGAI DELIK MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG

TUGAS DAN WEWENANG KPPU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

TINDAK PIDANA PENYERTAAN PADA PERKUMPULAN TERLARANG MENURUT PASAL 169 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Developed By

Information