Vol. 9 No. 2 (2021): Lex Administratum

E Journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2021-03-31

Articles

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Tifany Wulan Sumakul
- PDF
UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Eugenia Gloria Esther Pandeiroot
- PDF
DEWAN PERWAKILAN DAERAH BEBAS DARI UNSUR PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017

Abdurahman Hamisi
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN

Stella Gita Kairupan
- PDF
PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

Umi Chalsum Fareza
- PDF
EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Tezalonika Mirandah Sundah
- PDF
HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

Adelia Fernanda Lawani
- PDF
TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN PENEMPATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Gracia Tambajong
- PDF
PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Lorena Repayona Br Manik
- PDF
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Christofel Turang
- PDF
SISTEM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Omar Rolihlahla Hakeem
- PDF
WEWENANG PENYIDIK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Pricylia Horman
- PDF
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PENGELOLA SAMPAH YANG MELANGGAR KETENTUAN PERSYARATAN YANG DITETAPKAN DALAM PERIZINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Jeremy David Montolalu
- PDF
TINDAK PIDANA PEREDARAN FILM TANPA LULUS SENSOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN

Angel Anastasis Umbas
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN COVID-19 MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dinda Nur Riyanti
- PDF
KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Brandon Ridle Julio Tumanduk
- PDF
KEWENANGAN KPK DALAM MENCEGAH SESEORANG BEPERGIAN KE LUAR NEGERI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Yeice Novia Sengkeh
- PDF
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA APABILA NAHKODA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Arthur Yeremia Alfaro Tuju
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Kesia Tamalasari Matantu
- PDF
KEDUDUKAN DAN KEMANDIRIAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Brando Aiba
- PDF
PENGENDALIAN TATA RUANG GUNA MENCEGAH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Gaiby Oktavia Pelleng
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

Ricky Johanes Sepang
- PDF
KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN COVID-19 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Stephen J. S. Simbolon
- PDF
PENGATURAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

Gideon F. Sumual
- PDF
HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA

Briandi Liju
- PDF

Vol. 9 No. 2 (2021): Lex Administratum

Articles

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH BEBAS DARI UNSUR PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN PENEMPATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM DAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEDOMAN PERILAKU HAKIM

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

SISTEM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

WEWENANG PENYIDIK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PENGELOLA SAMPAH YANG MELANGGAR KETENTUAN PERSYARATAN YANG DITETAPKAN DALAM PERIZINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

TINDAK PIDANA PEREDARAN FILM TANPA LULUS SENSOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN COVID-19 MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

KEWENANGAN KPK DALAM MENCEGAH SESEORANG BEPERGIAN KE LUAR NEGERI MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA APABILA NAHKODA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

KEDUDUKAN DAN KEMANDIRIAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGENDALIAN TATA RUANG GUNA MENCEGAH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN COVID-19 DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

PENGATURAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA

Developed By

Information