Vol. 9 No. 3 (2021): Lex Administratum

e Journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2021-04-04

Articles

PEMBERHENTIAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Kenneth John Imanuel Undap
- PDF
PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JAKSA MENURUT PASAL 184 KUHAP DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 340 KUHP

Alexander Hukom
- PDF
PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TERJADINYA PERUSAKAN DAN PENCEMARAN Oleh: Marcelino Mandae Patoding

Marcelino Mandae Patoding
- PDF
PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN DI LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

Meylando Tampomalu
- PDF
PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN ATAS KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020

Glory Miliani Ampow
- PDF
TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM

Brigitte Dewinta Naftalia Sanger
- PDF
SANKSI HUKUM AKIBAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN MEMATUHI LARANGAN SEBAGAI ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Jeanever Trivosa Ratumbanua
- PDF
PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

Amira Kenap
- PDF
MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Lidya Ester Turangan
- PDF
IMPLIKASI PERPPU NO.1 TAHUN 2020 TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Muazidan Takalamingan
- PDF
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DI PERBATASAN NEGARA MENURUT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Andreta Dengah
- PDF
BUDAYA KESELAMATAN PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Megita Walewangko
- PDF
PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Valentsia I. P. Rintjap
- PDF
TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Ellicia Shania Palit
- PDF
TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ANTAR NEGARA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Injil Vigili Milinia Kapahese
- PDF
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Joysua Eben Tombeng
- PDF
KAJIAN TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENCEMARAN LAUT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 19 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT

Tri Melati Mokodompit
- PDF
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

Andi Dimah Laila Nurfa Iqah
- PDF
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH YANG DISEBABKAN OLEH PENERBITAN SERTIFIKAT YANG CACAT HUKUM

Brian Eric Hamenda
- PDF
PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS DARI JABATANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Cindy Bella N. Tumundo
- PDF
TATA CARA PENGALIHAN DANA APBD KABUPATEN DALAM HAL TERJADI PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Militya Claudya Pogos
- PDF
PENGATURAN HUKUM MENGENAI KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Panji Adhyaksa Sunaryo
- PDF
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK MEMILIKI IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Muh. Sawal Mokoginta
- PDF
PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG WILAYAH PULAU â€“ PULAU TERLUAR DAN KAITANNYA DENGAN KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

Kristian Parerungan
- PDF
PERLINDUNGAN NEGARA MENGHADAPI CORONA VIRUS DISEASE 2019 BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT

Aquinaldo Stelvdy Tanauma
- PDF

Vol. 9 No. 3 (2021): Lex Administratum

Articles

PEMBERHENTIAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JAKSA MENURUT PASAL 184 KUHAP DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 340 KUHP

PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TERJADINYA PERUSAKAN DAN PENCEMARAN Oleh: Marcelino Mandae Patoding

PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN DI LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN ATAS KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020

TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM

SANKSI HUKUM AKIBAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN MEMATUHI LARANGAN SEBAGAI ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

IMPLIKASI PERPPU NO.1 TAHUN 2020 TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DI PERBATASAN NEGARA MENURUT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

BUDAYA KESELAMATAN PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ANTAR NEGARA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

KAJIAN TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENCEMARAN LAUT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 19 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH YANG DISEBABKAN OLEH PENERBITAN SERTIFIKAT YANG CACAT HUKUM

PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS DARI JABATANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

TATA CARA PENGALIHAN DANA APBD KABUPATEN DALAM HAL TERJADI PANDEMI COVID-19 YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

PENGATURAN HUKUM MENGENAI KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TIDAK MEMILIKI IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG WILAYAH PULAU â€“ PULAU TERLUAR DAN KAITANNYA DENGAN KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

PERLINDUNGAN NEGARA MENGHADAPI CORONA VIRUS DISEASE 2019 BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT

Developed By

Information