Vol. 2 No. 2 (2014): Lex Administratum

e journal Fakultas Hukum Unsrat Manado

Published: 2014-05-30

Articles

KEWENANGAN BUPATI DALAM PROSES PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (Studi Kasus Di Desa Talawaan Bantik)

Anggarainy Atletika Rottie
- PDF
PERSYARATAN PEMEKARAN SUATU DAERAH OTONOM KABUPATEN

Elvira Juliana Lumika
- PDF
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (BPSP)

Demayche Natalia Aiwoy
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Muhammad Adi Saputra
- PDF
TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROPINSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UU NO 27 TAHUN 2009

Erik Porawouw
- PDF
PROSEDUR MENGELUARKAN ORANG YANG MENGUASAI DAN MENDUDUKI TANAH SECARA TIDAK SAH

Siska Evangeline Noveria Hiborang
- PDF
PENGATURAN DAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH RUMAH SUSUN

Stefano Sampouw
- PDF
HUKUM PROGRESIF: UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN ILMU HUKUM MENJADI SEBENAR ILMU PENGETAHUAN HUKUM

Diana Esther Rondonuwu
- PDF
PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLATIF SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

Angel Jeane d'arc Sofia Mamahit
- PDF
PERSPEKTIF HUKUM UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Chrisly D. N. Paransi
- PDF
PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN 1999

Harvey Tololiu
- PDF
KEDUDUKAN DAN FUNGSI AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI NOTARIS

Ghita Aprillia Tulenan
- PDF
FUNGSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL TUGAS HAKIM DALAM PROSES PERADILAN

Kevin Angkouw
- PDF
TINJAUAN HUKUM PUTUSAN PTUN DALAM RANGKA EKSEKUSI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

Prildy Nataniel Boneka
- PDF
DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP KONFLIK BATAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Josepus Jullie Pinori
- PDF

Vol. 2 No. 2 (2014): Lex Administratum

Articles

KEWENANGAN BUPATI DALAM PROSES PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (Studi Kasus Di Desa Talawaan Bantik)

PERSYARATAN PEMEKARAN SUATU DAERAH OTONOM KABUPATEN

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (BPSP)

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROPINSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UU NO 27 TAHUN 2009

PROSEDUR MENGELUARKAN ORANG YANG MENGUASAI DAN MENDUDUKI TANAH SECARA TIDAK SAH

PENGATURAN DAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH RUMAH SUSUN

HUKUM PROGRESIF: UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN ILMU HUKUM MENJADI SEBENAR ILMU PENGETAHUAN HUKUM

PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLATIF SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

PERSPEKTIF HUKUM UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN 1999

KEDUDUKAN DAN FUNGSI AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI NOTARIS

FUNGSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL TUGAS HAKIM DALAM PROSES PERADILAN

TINJAUAN HUKUM PUTUSAN PTUN DALAM RANGKA EKSEKUSI PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP KONFLIK BATAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Developed By

Information