Vol. 2 No. 3 (2014): Lex Administratum

E Journal pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

Published: 2014-11-05

Articles

FUNGSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENERIMA PENINJAUAN KEMBALI SUATU PERKARA PIDANA

Eunike Lumi
- PDF
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA TANAH

Regina Seran
- PDF
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT KURANG MAMPU OLEH PEMERINTAH

Handri Lamarani
- PDF
FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI TUGAS HAKIM

Ronaldo Tatontos
- PDF
UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG DIPERDAGANGKAN

Marcelo L Tuela
- PDF
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN/PERDAGANGAN ORANG MENURUT UU NO 21 TAHUN 2007

Enhart N Lengkong
- PDF
TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN HUTAN DITINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 1999

Marrio A. S. Malage
- PDF
PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Victory P. Y. Lepa
- PDF
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Deyv Ch. Rumambi
- PDF
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP

Ripani Kamasan
- PDF
TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960

Elsye Aprilia Gumabo
- PDF
PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Trifosa Tuna
- PDF
PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA PADA PT. JAMSOSTEK DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG TENAGA KERJA NO.13 TAHUN 2003

Diana E. Rondonuwu
- PDF
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

Frits M Dapu
- PDF
ARBITRASE MERUPAKAN UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIOANAL

Grace M. F. Karwur
- PDF
KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN ANTIDUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Lusy K. F. R. Gerungan
- PDF
JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2002

Regina H. Durandt
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (KAJIAN PASAL 42 UU NO. 32 TAHUN 2000)

Andrew Jonathan Sombah
- PDF
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA

Christie Pertiwi Mopeng
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

Reza Imanuel Rumimper
- PDF
TINDAK PIDANA CYBER TERRORISM DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Agis Josianto Adam
- PDF
KAJIAN YURIDIS JAMINAN KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PERLAKUAN DAN FASILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Cornella Rumbay
- PDF
URGENSI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PT BANK SULAWESI UTARA SEBAGAI BANK DAERAH YANG MEMILIKI PROFITABILITAS DI KOTA MANADO

Donna O. Setiabudhi
- PDF

Vol. 2 No. 3 (2014): Lex Administratum

Articles

FUNGSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENERIMA PENINJAUAN KEMBALI SUATU PERKARA PIDANA

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA TANAH

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT KURANG MAMPU OLEH PEMERINTAH

FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI TUGAS HAKIM

UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG DIPERDAGANGKAN

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN/PERDAGANGAN ORANG MENURUT UU NO 21 TAHUN 2007

TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN HUTAN DITINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 1999

PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960

PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA PADA PT. JAMSOSTEK DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG TENAGA KERJA NO.13 TAHUN 2003

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

ARBITRASE MERUPAKAN UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIOANAL

KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN ANTIDUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2002

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (KAJIAN PASAL 42 UU NO. 32 TAHUN 2000)

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

TINDAK PIDANA CYBER TERRORISM DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

KAJIAN YURIDIS JAMINAN KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PERLAKUAN DAN FASILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

URGENSI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PT BANK SULAWESI UTARA SEBAGAI BANK DAERAH YANG MEMILIKI PROFITABILITAS DI KOTA MANADO

Developed By

Information