Ariyanti, R., Setiawan, S., & Cahyati, N. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan. Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal, 17(1), 49-56. http://dx.doi.org/10.30651/blc.v17i1.4183

Bernadin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis potensi, efektivitas pemungutan dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung. Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi, 7(1), 11-21. http://dx.doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443

Hery. (2020). Akuntansi perpajakan, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Grasindo.

Karo, L. N. D., Kalangi, L., & Budiarso, N. S. (2019). Analisis upaya pajak, efektivitas, dan kontribusi pajak daerah di Kawasan Ekonomi Khusus pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 14(4), 318-326. https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26081.2019

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Mahmudi. (2016). Akuntansi sektor publik, Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah

Primandari, N. R., & Dahlia, E. (2020). Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013-2017. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen, 1(2), 123-134. https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12

Rifurariani, W., Elim, I., & Kalalo, M. Y. B. (2020). Analisis retribusi pelabuhan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Indonesia Accounting Journal, 2(2), 92-96. https://doi.org/10.32400/iaj.27785

Soekanto, S. (2006). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.