EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTITUSI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SULAWESI UTARA
DOI:
https://doi.org/10.32400/gc.15.3.29695.2020Keywords:
LAKIN, accountability, performance, information, good governanceAbstract
The performance report of government agencies performance is a form of accountability in presenting, reporting and disclosing the mission of the agency in the form of activities and activities that are the responsibility of the stakeholders who have the right and authority to request such accountability. Performance Reports presented in accordance with applicable regulations can be utilized to make a decision and steps to be taken in the future in improving agency performance. This study aims to determine the performance report of BAPPEDA has been presented in accordance with the regulations and assess the work achievements of BAPPEDA. The analytical method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the BAPPEDA performance report is in accordance with the guidelines of the State administration agency (LAN) and the BAPPEDA performance achievements are in good class so that the BAPPEDA performance report can be used for decision making.
References
Bahri, S. (2016). Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Djalil, R. (2014). Akuntabilitas keuangan daerah implementasi pasca reformasi. Jakarta: RM Books.
Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. (2015). Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Jakarta: Salemba Empat.
Gare, M. E. (2017). Analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan value for money (Studi kasus pada Klinik Adhiwarga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. http://repository.usd.ac.id/11957/2/132114164_full.pdf
Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., & Siregar, S. V. (2016). Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2003). Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Lukito, P. K. (2014). Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan. Jakarta: Grasindo.
Malahika, M. J., Karamoy, H., & Pusung, J. R. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04), 578-583. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sujarweni, V. M. (2015). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Tanjung, A. H. (2014). Akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan publik. Yogyakarta: BPFE UGM.
Yusrianti, H., & Safitri, R. H. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 13(4), 545-558. https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmbs/article/view/3153
Zubair, E., & Koton, Y. P. (2016). Pengelolaan Danau Limboto dalam perspektif kebijakan publik. Yogyakarta: Penerbit CV Budi Utama.
.png)
