ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN BERSIH (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)

Abstract

Abstrak
Fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum, dengan alat perlengkapannya yang ada.Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan atau mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.Aparatur pemerintah menjadi saluran dan jembatan pengabdi dalam melaksanakan kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas, bukan sebaliknya.Dalam menjalankan tugas dan fungsinya aparat pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang setiap saat terjadi dikalangan masyarakat. Setiap aparat perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarakat umum yang memerlukan pelayanan oleh para aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Inti dari etika pemerintahan adalah penggunanan kekuasaan (The use of power). Dalam etika pemerintahan harus ada partisipasi yang intensif dengan masyarakat.Harus ditanggapi segala keinginan-keinginan yang ada di masyarakat.Dalam hal ini penguasa harus dapat menstimulir partisipasi.Memang untuk dapat menstimulir partisipasi ini memang sulit karena keinginan individu yang beraneka ragam.Dalam mengintensifkan partisipasi yang fleksibel bagi pemerintah adalah penting.Sebab yang diperhatikan bukan yang memerintah tapi yang diperintah.
Fungsi Etika Pemerintahan sangat penting guna mewujudkan birokrasi yang professional dan bersih, aparat yang beretika seharusnya mampu menghadirkan suasana dan budaya kerja yang professional dan kredibel. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang bagaimana pelaksanaan etika pemerintahan di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa guna terwujudnya Birokrasi yang professional dan bersih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa masih banyak sikap, perilaku aparat yang perlu di perbaiki dapat dikatakan di Kecamatan Maesaan etika pemerintahan belum berjalan sebagaimana seharusnya.
Kata Kunci : Etika Pemerintahan, Birokrasi, Profesional