Vol. 6 No. 10 (2017): Lex Crimen

e Journal pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2018-01-31

Articles

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGAGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Tiara Meity Mamahit
- PDF
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PEMBAKARAN LAHAN MENURUT PERMA NO. 13 TAHUN 2016

Lindy Ferianto The
- PDF
KEDUDUKAN KEAHLIAN KHUSUS DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 65 KUHAP

Maria Y. Tingon
- PDF
PENERAPAN HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT PP NOMOR 92 TAHUN 2015

Shynta Soplantila
- PDF
KEADAAN TERPAKSA SEBAGAI BAGIAN DARI DAYA PAKSA PASAL 48 KUHP (KAJIAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 PK/PID.SUS/2014)

Desy Rebecca Ratu
- PDF
DISKRESI TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Agung Tri Utomo Suntaka
- PDF
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN DALAM PRAPERADILAN ATAS PERMINTAAN PIHAK KETIGA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 98/PUU-X/2012

Eunike Londah
- PDF
FUNGSI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERBUATAN PIDANA

Marinoya G. Tolah
- PDF
IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA KELUARNYA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oniver Max Budiman
- PDF
PENEGAKAN HUKUM HAK PATEN MENURUT TRIPS AGREEMENT DAN PELAKSANAANYA DI INDONESIA

Rignaldo Ricky Wowiling
- PDF
FUNGSI SERTIFIKAT ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Randhika A. Manoppo
- PDF
HAK DEBITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK KEBENDAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Aldo Octavianus
- PDF
KAJIAN HUKUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Dewi Sainkadir
- PDF
PENCURIAN TERNAK (PASAL 363 AYAT (1) KE-1 KUHP) SEBAGAI PEMBERATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

Brylian M. T. Berhimpong
- PDF
PERWAKILAN DIPLOMATIK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI NEGARA PENERIMA MENURUT KONVENSI WINA 1961

Gladys Maria Yohana Walean
- PDF
FUNGSI SERTA PERAN MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (Penerapan Pasal 41, 42 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

Fauzi Ibrahim Janis
- PDF
AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Astrid Angel B. Dumais
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI DI BAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

Ester Y. Rugian
- PDF
JUAL BELI ATAS SATUAN RUMAH SUSUN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Tyzha I. Gosal
- PDF
PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2007

Indah Tubagus
- PDF
HAK-HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT JAMINAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

Andhika Mopeng
- PDF

Vol. 6 No. 10 (2017): Lex Crimen

Articles

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGAGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PEMBAKARAN LAHAN MENURUT PERMA NO. 13 TAHUN 2016

KEDUDUKAN KEAHLIAN KHUSUS DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 65 KUHAP

PENERAPAN HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT PP NOMOR 92 TAHUN 2015

KEADAAN TERPAKSA SEBAGAI BAGIAN DARI DAYA PAKSA PASAL 48 KUHP (KAJIAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 PK/PID.SUS/2014)

DISKRESI TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN DALAM PRAPERADILAN ATAS PERMINTAAN PIHAK KETIGA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 98/PUU-X/2012

FUNGSI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERBUATAN PIDANA

IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA KELUARNYA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PENEGAKAN HUKUM HAK PATEN MENURUT TRIPS AGREEMENT DAN PELAKSANAANYA DI INDONESIA

FUNGSI SERTIFIKAT ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

HAK DEBITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK KEBENDAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

KAJIAN HUKUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENCURIAN TERNAK (PASAL 363 AYAT (1) KE-1 KUHP) SEBAGAI PEMBERATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

PERWAKILAN DIPLOMATIK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI NEGARA PENERIMA MENURUT KONVENSI WINA 1961

FUNGSI SERTA PERAN MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI (Penerapan Pasal 41, 42 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI DI BAWAH UMUR YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

JUAL BELI ATAS SATUAN RUMAH SUSUN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2007

HAK-HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT JAMINAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

Developed By

Information