Vol. 7 No. 7 (2018): Lex Crimen

e Journal pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2018-10-25

Articles

BUKTI PERMULAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PENGARUHNYA TERHADAP PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Jully Constantia Sambow
- PDF
KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INDONESIA

Muh. Irfansyah Hasan
- PDF
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API TERHADAP KASUS PENEMBAKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Mardiano Marco Tombokan
- PDF
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA MILITER MENURUT UU NO. 39 TAHUN 1947 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER

Rizal P. A. Prakoso
- PDF
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PMEALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Melisa Sambur
- PDF
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERAMPAS KEMERDEKAAN SESEORANG MENURUT PASAL 333 KUHP (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 233 K/PID/2013)

Jisril Timotius Menajang
- PDF
JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN KUHAP (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981)

Nicky Joshua Sumual
- PDF
PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Laras Ayu Wulandari
- PDF
BATAS-BATAS BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANAN MENURUT TEMPAT (PASAL 2 SAMPAI 8 KUHP) DARI ASPEK PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Syalom Walintukan
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI KOTA MANADO

Shapitri M. S. Regang
- PDF
SANKSI PIDANA BAGI PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) APABILA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Julio Paat
- PDF
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Nirmala Pertama Uneto
- PDF
TINDAK PIDANA MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN BARANG YANG DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN MENURUT PASAL 480 Ke 2 KUHP (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 548 K/PID/2017)

Giovanni Sumampouw
- PDF
IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEWENANGAN KPK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 (Muhammad Islami Mansur)IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEWENANGAN KPK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

Muhammad Islami Mansur
- PDF
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA DENDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Christian Rantung
- PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELIJK) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Juan Belva Caesar Abram Korompis
- PDF
PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP KASUS BERITA BOHONG (HOAX) PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TELEKOMUNIKASI ELEKTRONIK

Ibrahim Febrianto Rauf
- PDF
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEDAR OBAT-OBATAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Sadam Yarbo
- PDF
PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MANADO (STUDI TENTANG PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDO)

Christ Yuando Lohonauman
- PDF
PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERASURANSIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Arthur Wungkana
- PDF

Vol. 7 No. 7 (2018): Lex Crimen

Articles

BUKTI PERMULAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PENGARUHNYA TERHADAP PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INDONESIA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API TERHADAP KASUS PENEMBAKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA MILITER MENURUT UU NO. 39 TAHUN 1947 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PMEALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERAMPAS KEMERDEKAAN SESEORANG MENURUT PASAL 333 KUHP (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 233 K/PID/2013)

JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN KUHAP (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981)

PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BATAS-BATAS BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANAN MENURUT TEMPAT (PASAL 2 SAMPAI 8 KUHP) DARI ASPEK PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI KOTA MANADO

SANKSI PIDANA BAGI PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) APABILA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

TINDAK PIDANA MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN BARANG YANG DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN MENURUT PASAL 480 Ke 2 KUHP (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 548 K/PID/2017)

IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEWENANGAN KPK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 (Muhammad Islami Mansur)IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEWENANGAN KPK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA DENDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELIJK) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP KASUS BERITA BOHONG (HOAX) PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TELEKOMUNIKASI ELEKTRONIK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEDAR OBAT-OBATAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MANADO (STUDI TENTANG PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDO)

PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERASURANSIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Developed By

Information