Vol. 8 No. 3 (2019): Lex Crimen

eJournal pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Published: 2019-10-15

Articles

SANKSI PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA AKIBAT MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Exel Pattiasina
- PDF
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MUSYAWARAH DAMAI DI LUAR PENGADILAN

Steven Sumampouw
- PDF
PENERAPAN TINDAK PIDANA PASAL 294 AYAT (2) KE 1 KUHP DALAM PRAKTIK PENGADILAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1240 K/PID/2016)

Kawahe Dave Richard
- PDF
KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG MENURUT PERUNDANG â€“ UNDANGAN YANG BERLAKU

Aprianto J. Muhaling
- PDF
ASPEK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Schwars Marhani Tompodung
- PDF
KAJIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERDASARKAN PASAL 368 KUHP

Mohammad Kenny Alweni
- PDF
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN

Eliza Anggoman
- PDF
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBEDAAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Ongki Metuak
- PDF
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEBAR BERITA HOAKS DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 19 TAHUN 2016

Victoria I. M. Herwanto
- PDF
PENGENAAN WAKTU DALUARSA PENUNTUTAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Arman Manoppo
- PDF
KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN ABORSI TERHADAP BAYI HASIL PERKOSAAN MENURUT KUHP

Meriska Lule
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN

Shafira Natasha Fabriana Pulukadang
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKSANAAN PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Bianca Reity Posumah
- PDF
KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 189 KUHAP

Elvira Susi
- PDF
TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES HUKUM PENYELIDIKAAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN SAMPAI PERADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Frans M. T. Tarek
- PDF
SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Thea Ceria Sugeha
- PDF
TATA CARA PELIMPAHAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN (SUMMIERE PROCEDURE) ATAU ACARA SUMIR MENURUT KETENTUAN PASAL 205 AYAT (1) KUHAP

Caterina Pascalia
- PDF
IMPLEMENTASI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Claudia Aprilia Samurine
- PDF
PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF SEBAGAI DASAR PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 21 KUHAP

Jessy G. Dien
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN POLISI ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKANNYA MENURUT HUKUM PIDANA

Andre Wowor
- PDF
HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999

Suprisma M. Werok
- PDF
SANKSI PIDANA TERGANGGUNNYA FUNGSI JALAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Bujung Jekly Winsy Kasenda
- PDF

Vol. 8 No. 3 (2019): Lex Crimen

Articles

SANKSI PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA AKIBAT MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MUSYAWARAH DAMAI DI LUAR PENGADILAN

PENERAPAN TINDAK PIDANA PASAL 294 AYAT (2) KE 1 KUHP DALAM PRAKTIK PENGADILAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1240 K/PID/2016)

KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG MENURUT PERUNDANG â€“ UNDANGAN YANG BERLAKU

ASPEK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

KAJIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERDASARKAN PASAL 368 KUHP

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBEDAAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEBAR BERITA HOAKS DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 19 TAHUN 2016

PENGENAAN WAKTU DALUARSA PENUNTUTAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PEREMPUAN DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN ABORSI TERHADAP BAYI HASIL PERKOSAAN MENURUT KUHP

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKSANAAN PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 189 KUHAP

TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES HUKUM PENYELIDIKAAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN SAMPAI PERADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

TATA CARA PELIMPAHAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN (SUMMIERE PROCEDURE) ATAU ACARA SUMIR MENURUT KETENTUAN PASAL 205 AYAT (1) KUHAP

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

PENERAPAN SYARAT SUBJEKTIF SEBAGAI DASAR PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 21 KUHAP

PERTANGGUNGJAWABAN POLISI ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKANNYA MENURUT HUKUM PIDANA

HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999

SANKSI PIDANA TERGANGGUNNYA FUNGSI JALAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Developed By

Information