Vol. 5 No. 2 (2017): Lex Et Societatis

e Journal pada Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2017-03-08

Articles

LISENSI PATEN DALAM KAITANNYA DENGAN PROSES ALIH TEKNOLOGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001

Bella S. M. Katuche
- PDF
PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Raymond Lontokan
- PDF
WEWENANG KHUSUS PENYIDIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Ramadhanty Pakaya
- PDF
KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN KONVENSI JENEWA TENTANG PENGUNGSI 1951 (GENEVA CONVENTION OF REFUGEES) DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Gracia Valencia Tilaar
- PDF
PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER

Rubby Ellryz
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM MENURUT KUHAP

Teafani Kaunang Slat
- PDF
HAK WARIS ANAK KANDUNG DAN ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Budi Damping
- PDF
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBITOR DITINJAU UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Natalia Zhaciko Mozes
- PDF
HAK ATAS WARISAN SEORANG ANAK YANG DIADOPSI TERHADAP ORANG TUA WALINYA MENURUT KUH PERDATA

Filemon Sangian
- PDF
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Lutfiandi Lutfiandi
- PDF
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEJAHATAN E-COMMERCE DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

Rini Putri Cahyani Matara
- PDF
IMPLEMENTASI HUKUM DIPLOMATIK DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DUTA BESAR MENURUT KONVENSI WINA 1961

Gracia Monica Sharon Anis
- PDF
SISTEM PEMBIAYAAN MODAL KERJA OLEH BANK SYARIAH SEBAGAI BANK UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008

Mohammad Wardiman
- PDF
PENELANTARAN TANAH OLEH PEMEGANG HAK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Handri Hinonaung
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUATU PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA

Rainma Rivardy Rexy Runtuwene
- PDF
PENERAPAN HUKUM TERHADAP JENIS NARKOTIKA YANG BELUM DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Mario Wagiu
- PDF
KAJIAN TENTANG YURISDIKSI KEWARGANEGARAAN AKTIF BAGI TENAGA KERJA YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DI NEGARA ASING

Gabrielle Yelsa Tatumpe
- PDF
KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) MELAKUKAN INTERSEPSI (PENYADAPAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Muh. Nasir
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Michael C. I. Tuerah
- PDF

Vol. 5 No. 2 (2017): Lex Et Societatis

Articles

LISENSI PATEN DALAM KAITANNYA DENGAN PROSES ALIH TEKNOLOGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001

PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

WEWENANG KHUSUS PENYIDIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN KONVENSI JENEWA TENTANG PENGUNGSI 1951 (GENEVA CONVENTION OF REFUGEES) DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM MENURUT KUHAP

HAK WARIS ANAK KANDUNG DAN ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBITOR DITINJAU UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

HAK ATAS WARISAN SEORANG ANAK YANG DIADOPSI TERHADAP ORANG TUA WALINYA MENURUT KUH PERDATA

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEJAHATAN E-COMMERCE DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

IMPLEMENTASI HUKUM DIPLOMATIK DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DUTA BESAR MENURUT KONVENSI WINA 1961

SISTEM PEMBIAYAAN MODAL KERJA OLEH BANK SYARIAH SEBAGAI BANK UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008

PENELANTARAN TANAH OLEH PEMEGANG HAK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI SUATU PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA

PENERAPAN HUKUM TERHADAP JENIS NARKOTIKA YANG BELUM DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

KAJIAN TENTANG YURISDIKSI KEWARGANEGARAAN AKTIF BAGI TENAGA KERJA YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DI NEGARA ASING

KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) MELAKUKAN INTERSEPSI (PENYADAPAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Developed By

Information

statcounter

flagcounter