Vol. 4 No. 4 (2016): Lex Privatum

Published: 2016-04-27

Articles

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PEMALSUAN UANG RUPIAH MENURUT PASAL 244 SAMPAI DENGAN PASAL 252 KUHP

Christon Andri Madundang
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN KEBUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014

Fransiskus Silintegu
- PDF
PENEGAKAN HUKUM RAZIA LALU LINTAS OLEH POLISI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH No. 80 TAHUN 2012

Riekarvie Rumondor
- PDF
PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP

Tiovany A. Kawengian
- PDF
PERJANJIAN PEMANFAATAN KEPEMILIKAN BERSAMA DI KAWASAN STRATA TITLE

Merry L. Rondonuwu
- PDF
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1969

Gerald E. Songko
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PSIKIS, FISIK DAN SEKSUAL MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Estee M. Bella
- PDF
KEJAHATAN CYBER BERBASIS PROSTITUSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMATIKA TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK

Raisanta Wongso
- PDF
PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Christty D. Salindeho
- PDF
TINJAUAN HUKUM TERHADAP IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990

Anggy Lavencia Mauren Salendu
- PDF
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MENURUT HUKUM PERDATA

Revyza J. Dien
- PDF
PENGAWASAN PASAR MODAL DI INDONESIA MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2011

Reymond Y. A. Wowor
- PDF
HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM NEGARA PENERIMA TERHADAP DIPLOMAT MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961

Claudya Gladys Pandean
- PDF
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK MENGENAL SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Glandy Brayen Tawaris
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PENGGUNAAN KARTU KREDIT DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Patrik Elsafan Toreh
- PDF
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS NARKOBA

Bobby Rantung
- PDF
HAK ASASI TERSANGKA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT KUHAP

alihurdin Patiali
- PDF
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIARAN TELEVISI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Peggy Gloria Stirman
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Angelin N. Lilua
- PDF
PERTANGGUNGANJAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

Lavenia Prisila Djeddin
- PDF
TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Roberto Rinaldo Sondak
- PDF

Vol. 4 No. 4 (2016): Lex Privatum

Articles

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PEMALSUAN UANG RUPIAH MENURUT PASAL 244 SAMPAI DENGAN PASAL 252 KUHP

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN KEBUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014

PENEGAKAN HUKUM RAZIA LALU LINTAS OLEH POLISI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH No. 80 TAHUN 2012

PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP

PERJANJIAN PEMANFAATAN KEPEMILIKAN BERSAMA DI KAWASAN STRATA TITLE

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1969

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PSIKIS, FISIK DAN SEKSUAL MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

KEJAHATAN CYBER BERBASIS PROSTITUSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMATIKA TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK

PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MENURUT HUKUM PERDATA

PENGAWASAN PASAR MODAL DI INDONESIA MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2011

HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM NEGARA PENERIMA TERHADAP DIPLOMAT MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK MENGENAL SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PENGGUNAAN KARTU KREDIT DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS NARKOBA

HAK ASASI TERSANGKA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT KUHAP

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SIARAN TELEVISI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

PERTANGGUNGANJAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Developed By

Information