TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DI KECAMATAN PULAU BATANG DUA KOTA TERNATE (Studi di Kelurahan Lelewi dan Bido)

Eval Gelion Lette

Abstract


ABSTRAK

    Dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan berkaitan dengan  pengelolaan Dana Kelurahan (DK), Sesuai  Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia  Nomor 17  Tahun 2018 tentang kecamatan  Pasal 30 ayat  3  menyebutkan dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selain itu Lurah bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan, agar masyarakat dapat mengetahui dan merasakannya, maka dari itu setiap proses pelaksanan kegiatan pembangunan harus di sampaikan kepada masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah kelurahan terhadap masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2012), penelitian ini akan melihat trasnparansi pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Batang Dua Kota Ternate. Penelitian ini dilakukan di kelurahan Lelewi dan Kelurahan Bido. Temuan penelitian menggambarkan dalam pengelolaan DK pemerintah kelurahan Lelewi dan Kelurahan Bido masih belum transparan yang dibuktikan dari banyaknya masyarakat tidak mengetahui bagaimana DK di gunakan. Selain itu dalam pelaksanaan prgoram terkait DK di kelurahan Lelewi dan Bido prinsip akuntabilitas tidak dilakukan, bahkan semuanya tidak dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang seuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan.

 

Kata Kunci: Transparansi; Pengelolaan; Dana Kelurahan

 

 

ABSTRACT

    In the administration of governance in urban villages related to the management of Kelurahan Funds (DK), according to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 17 of 2018 concerning sub-districts, Article 30 paragraph 3 states that in the context of implementing the budget for the construction of Kelurahan facilities and infrastructure and community empowerment in the Kelurahan, the Lurah has the position of power Budget User (KPA). In addition, the Lurah is responsible for the process of implementing the construction of facilities and infrastructure as well as community empowerment in the sub-district, so that the community can know and feel it, therefore every process of implementing development activities must be conveyed to the community, and involve the community in the implementation of development as a form of openness of the village government. towards society. By using qualitative methods (Sugiyono, 2012), this study will look at the transparency of Kelurahan Fund management in Batang Dua District, Ternate City. This research was conducted in Lelewi Village and Bido Village. The research findings illustrate that in the management of the DK the government of Lelewi and Bido villages are still not transparent, as evidenced by the fact that many people do not know how DK is used. In addition, in the implementation of programs related to DK in Lelewi and Bido villages, the principle of accountability is not carried out, in fact, everything is not carried out with the stages of planning, implementation, supervision that are in accordance with those stipulated in legislation.

 

Keywords: Transparency; Management; Village Fund


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Politico FISIP UNSRAT