KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA PERIODE 2014-2019 DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI

Giovani Engka

Abstract


ABSTRAK

Salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota adalah fungsi legislasi. Dalam menjalankan fungsi ini, masih sering terjadi DPR tidak menjalankannya dengan sebagaimana mestinya. Kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi referensi dalam menjalankan fungsi legislasi sering terabaikan atau tidak dijadikan bahan pertimbangan. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2006), penelitian ini mengkaji kinerja DPRD Kabupaten Minahasa periode 2014-2019 dalam melaksanakan fungsi legislasi mereka. Kinerja tersebut akan dikaji dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Levine (diterjemahkan Ashadi. G, 1994) tentang 3 konsep yang bisa dipakai untuk mengukur kinerja yaitu: Responsiveness, Responsibitily, dan Accountability. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi responsivitas, fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten Minahasa sudah terlaksana dengan Baik. Hal itu dilihat dari adanya beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Minahasa telah ditindak lanjuti DPRD dan Pemerintah Daerah dengan menetapkan beberapa Peraturan Daerah. Dari sisi responsibilitas, hal ini masih dapat dikatakan kurang optimal. Hal ini terlihat dari kegiatan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Raperda menjadi Perda yang dilakukan oleh lembaga DPRD Kabupaten Minahasa belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang benar, sehingga dalam menjalankan fungsi legislasinya DPRD KabupatenMinahasa belum sejalan dengan tugas, wewenang dan programnya DPRD. Dan dari sisi akuntabilitas, juga terlihat belum begitu baik. Hal ini dapat dilihat ketika DPRD menjalankan fungsi legislasi, kepentingan publik tidak pernah menjadi orientasi utamanya. Disamping itu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat masih rendah, yang mana laporan pertanggungjawaban setiap ketiatan anggota DPRD tidak pernah disampaikan kepada konstituennya, baik ketika tidak diminta ataupun diminta oleh masyarakat.

 

Kata Kunci: Kinerja; DPRD

 

 

ABSTRACT

One of the functions of the People's Representative Council (DPR) at the central, provincial and district / city levels is a legislative function. In carrying out this function, the DPR often does not perform it properly. Public interests that should be used as a reference in carrying out their legislative functions are often neglected or not taken into consideration. Using qualitative methods (Sugiyono, 2006), this study examines the performance of the Minahasa Regency DPRD for the 2014-2019 period in carrying out their legislative functions. This performance will be examined with the approach proposed by Levine (translated by Ashadi. G, 1994) regarding 3 concepts that can be used to measure performance, namely: Responsiveness, responsibitily, and accountability. The research findings illustrate that in terms of responsiveness, the legislative function of the Minahasa Regency DPRD has been carried out well. This can be seen from the existence of several community aspirations submitted to the Minahasa Regency DPRD which have been followed up by the DPRD and the Regional Government by stipulating several Regional Regulations. In terms of responsibility, this can still be said to be less than optimal. This can be seen from the activities of the preparation, discussion and stipulation of the Raperda into Perda carried out by the Minahasa Regency DPRD institutions which are not in accordance with the principles of correct government administration, so that in carrying out their legislative functions the Minahasa Regency DPRD is not in line with the duties, authorities and programs of the DPRD. And in terms of accountability, it also doesn't look so good. This can be seen when the DPRD carries out its legislative function, the public interest is never its main orientation. Besides that, the accountability to the community is still low, in which the accountability report of each member of the DPRD is never submitted to the constituents, whether it is not requested or requested by the community.

 

Keywords: Performance; DPRD


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Politico FISIP UNSRAT