KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENGATASI KONFLIK DI DESA AMPRENG DAN DESA RARINGIS UTARA KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA

Christifen B Lumentah

Abstract


ABSTRAK

Konflik antara Desa Raringis  Utara dengan Desa Ampreng terjadi sudah sejak tahun 2008. Konflik antara kedua desa di Kecamatan Langowan Barat ini semakin meluas dikarenakan provokasi yang sering terjadi. Sebenarnya permasalahan ini tak terlepas dari lemahnya koordinasi pemerintah khususnya pemerintah kecamatan dalam mengatasi konflik yang terjadi. Karena jika itu dilakukan tentunya indikasi-indikasi akan terjadinya tawuran sudah dapat diantisipasi atau dicegah oleh Pemerintah kecamatan. Dengan menggunakan metode kualitatif (Gunawan, 2013), penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran pemerintah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa khususnya bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi antara Desa Raringis dengan Desa Ampreng. Koordinasi yang dilakukan akan dikaji dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Hasibuan (2009) tentang Koordinasi. Menurutnya koordinasi itu terdiri dari kordinasi vertical dan kordinasi horizontal. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari sisi kordinasi horizontal yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan hanya melalui media social, dan hal ini tidak efektif karena tidak melibatkan tokoh-tokoh adat, agama, ataupun pihak-pihak yang berkonflik. Dari sisi kordinasi vertical pemerintah kecamatan hanya mengandalkan kordinasi dengan pemerintah desa dan aparat keamanan dan bentuknya hanya kordinasi yang biasa. Hal ini menyebabkan efektifitas kordinasi vertikal dalam penanganan konflik kedua desa tersebut menjadi kurang efektif.

 

Kata Kunci:  Koordinasi: Manajemen Konflik

 

 

 

ABSTRACT

The conflict between Raringis Utara Village and Ampreng Village has occurred since 2008. The conflict between the two villages in Langowan Barat Subdistrict has become more widespread due to frequent provocations. Actually this problem is inseparable from the weakness of government coordination, especially the sub-district government in overcoming the conflicts that occur. Because if that is done, of course the indications of a brawl can be anticipated or prevented by the sub-district government. Using qualitative methods (Gunawan, 2013), this study will examine how the role of the West Langowan Subdistrict government, Minahasa Regency, in particular how coordination is carried out in overcoming conflicts that occur between Raringis Village and Ampreng Village. The coordination that is carried out will be reviewed using the approach proposed by Hasibuan (2009) regarding Coordination. According to him, coordination consists of vertical coordination and horizontal coordination. The research findings illustrate that in terms of horizontal coordination carried out by the sub-district government only through social media, this is ineffective because it does not involve traditional, religious, or conflicting parties. In terms of vertical coordination, the sub-district government only relies on coordination with the village government and security forces and only takes the usual form of coordination. This caused the effectiveness of vertical coordination in handling the conflict between the two villages to be less effective.

 

Keywords: Coordination: Conflict Management


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Politico FISIP UNSRAT