IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KECAMATAN GIRIAN

Sintia Gebby Tangkilisan

Abstract


ABSTRAK

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pada dasarnya kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dibuat karena rasa keprihatinan Presiden Joko Widodo terhadap kasus soal sengketa tanah yang terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Cresswel, 2016), penelitian ini akan mengkaji  implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kecamatan Girian. Proses imlementasi akan dikaji dengan mengunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George C Edward III (2003), yang mengemukakan tentang empat variabel yang harus diperhatikan dalam implementasi publik, yaitu Komunikasi, Transmisi (penyampaian). Sumber Daya, Disposisi (Kecenderungan), dan Struktur Birokrasi. Temuan penelitian menggambarkan implementasi PTSL di Kecamatan Girian belum berjalan optimal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dikarenakan kurangnya komuniksasi dan kordinasi antara pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program PTSL. Hal itu mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait syarat-syarat PTSL. Selain itu penerapan struktur, tugas, dan fungsi belum berjalan dengan baik. Bahkan terdapat beberapa masalah yaitu adanya pemungutan biaya, padahal program PTSL seharusnya tidak di pungut biaya (gratis).

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

 

 

 

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is the activity of registering land for the first time carried out simultaneously for all objects of land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village / kelurahan or other name at that level, which includes the collection and determination of the correctness of physical data and juridical data regarding one or more land registration objects for the purpose of registration. Basically, the Complete Systematic Land Registration policy was created because of President Joko Widodo's concern with cases of land disputes that occur in the community. Using qualitative methods (Cresswel, 2016), this study will examine the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) policy in Girian district. The implementation process will be studied using the implementation model proposed by George C Edward III (2003), which suggests four variables that must be considered in public implementation, namely Communication, Transmission (delivery). Resources, Disposition (Trend), and Bureaucratic Structure. The research findings illustrate that the implementation of PTSL in Girian District has not run optimally in accordance with the prevailing rules and regulations, due to the lack of communication and coordination between the parties involved in implementing the PTSL program. This resulted in a lack of understanding by the community regarding the PTSL requirements. Apart from that, the implementation of structure, duties and functions has not been going well. In fact, there are several problems, namely the existence of fee collection, even though the PTSL program should not be charged (free).

 

Keywords: Policy Implementation; Complete Systematic Land Registration

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Politico FISIP UNSRAT