KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA PONTAK KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Patricia V.P Nayoan

Abstract


ABSTRAK

Dalam rangka menindak lanjuti arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes. Untuk itu penting bagi pemerintah desa mencari solusi demi menghambat perkembangan covid-19 di daerah desa melalui revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2017), penelitian ini akan mengkaji dan melihat bagaimana kebijakan pemerintah Desa Pontag Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengiplementasikan arahan presiden tersebut. Kebijakan disini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Said Zainal Abidin (dalam Herabudin 2016) tentang kriteria mengukur kebijakan pemerintah. Menurutnya dalam mengukur kebijakan pemerintah dapat menggunakan kriteria efektifitas, efisiensi, cukup, dan terjawab. Temuan penelitian menggambarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Pontak berdasarkan hasil penelitian belum maksimal karena bencana non alam ini terjadi secara tiba-tiba, dan membuat pemerintah desa dan masyarakat belum memilikki kesiapan yang baik untuk menghadapinya.

 

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; Pandemi Covid-19

 

 ABSTRACTIn order to follow up on the President's directives regarding the priority of using village funds to strengthen the joints of the economy through Village Cash Work (PKTD), and strengthening public health through prevention and handling of COVID-19. The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration of the Republic of Indonesia issued Circular Letter Number 8 of 2020 concerning Covid-19 Response Villages and Affirmation of Village Cash Workforce. The scope of this Circular Letter includes (1) Confirmation of PKTD, (2) COVID-19 Response Villages; and (3) Explanation of APBDes changes. For this reason, it is important for the village government to find solutions to inhibit the development of Covid-19 in rural areas through the revision of the Village Medium Term Development Plan (RPJMDes). Using qualitative methods (Sugiyono, 2017), this study will examine and see how the government policies of Pontag Village, Ranoyapo District, South Minahasa Regency in implementing the presidential directives. The policy here will be examined using the approach proposed by Said Zainal Abidin (in Herabudin 2016) regarding the criteria for measuring government policy. According to him, in measuring government policy, it can use the criteria of effectiveness, efficiency, sufficient, and answered. The research findings illustrate that the policies set by the Pontak Village government based on the research results have not been optimal because this non-natural disaster occurred suddenly, and made the village government and the community not yet have good readiness to face it. Keywords: Government Policy; The Covid-19 PandemicABSTRAK

Dalam rangka menindak lanjuti arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes. Untuk itu penting bagi pemerintah desa mencari solusi demi menghambat perkembangan covid-19 di daerah desa melalui revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2017), penelitian ini akan mengkaji dan melihat bagaimana kebijakan pemerintah Desa Pontag Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengiplementasikan arahan presiden tersebut. Kebijakan disini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Said Zainal Abidin (dalam Herabudin 2016) tentang kriteria mengukur kebijakan pemerintah. Menurutnya dalam mengukur kebijakan pemerintah dapat menggunakan kriteria efektifitas, efisiensi, cukup, dan terjawab. Temuan penelitian menggambarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Pontak berdasarkan hasil penelitian belum maksimal karena bencana non alam ini terjadi secara tiba-tiba, dan membuat pemerintah desa dan masyarakat belum memilikki kesiapan yang baik untuk menghadapinya.

 

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; Pandemi Covid-19

 

 ABSTRACTIn order to follow up on the President's directives regarding the priority of using village funds to strengthen the joints of the economy through Village Cash Work (PKTD), and strengthening public health through prevention and handling of COVID-19. The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration of the Republic of Indonesia issued Circular Letter Number 8 of 2020 concerning Covid-19 Response Villages and Affirmation of Village Cash Workforce. The scope of this Circular Letter includes (1) Confirmation of PKTD, (2) COVID-19 Response Villages; and (3) Explanation of APBDes changes. For this reason, it is important for the village government to find solutions to inhibit the development of Covid-19 in rural areas through the revision of the Village Medium Term Development Plan (RPJMDes). Using qualitative methods (Sugiyono, 2017), this study will examine and see how the government policies of Pontag Village, Ranoyapo District, South Minahasa Regency in implementing the presidential directives. The policy here will be examined using the approach proposed by Said Zainal Abidin (in Herabudin 2016) regarding the criteria for measuring government policy. According to him, in measuring government policy, it can use the criteria of effectiveness, efficiency, sufficient, and answered. The research findings illustrate that the policies set by the Pontak Village government based on the research results have not been optimal because this non-natural disaster occurred suddenly, and made the village government and the community not yet have good readiness to face it. Keywords: Government Policy; The Covid-19 Pandemic

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Politico FISIP UNSRAT