PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Desa Tolomato Kecamatan Suwawa Tengah)

Anggraeni Samadi

Abstract


ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2010), penelitian ini mengkaji peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tolomato Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Peran BPD akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Hanif Nurcholis (2005), yang mengatakan tetang peran BPD yaitu: Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa dalam kerjasama pembuatan Peraturan Desa; Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa; Pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja dan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat; dan mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsungdalam hal menyelenggarakan musyawarah desa. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dalam membuat Peraturan Desa, BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan perannya dengan baik. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya ditingkat desa dalam penyusunan Peraturan Desa yaitu:  1. Faktor sumber daya, 2. Faktor inovasi yang meliputi rendahnya kreatifitas BPD dalam menggali aspirasi masyarakat, 3. Faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan Peraturan Desa dan BPD belum terlalu dekat dengan masyarakat. Belum optimalnya pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh BPD, hal ini terlihat dari Kurangnya intensitas pengawasan secara langsung dalam hal ini melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Desa. BPD tidak mengetahui secara langsung kelemahan dan kekurangan setiap program kerja dari Pemerintah Desa, sehingga akan berdampak pada  kesulitan dalam mengontrol dan mengevaluasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belum optimalnya pengawasan secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat melaksanakan pekerjaan.

 

Kata Kunci: Peran; Badan Permusyawaratan Desa

 

 

ABSTRACT

The Village Consultative Body (BPD) has a very important role because it is a forum for accommodating and channeling the aspirations of the community. It can be said that the success of the village can be seen from how effective the BPD's participation is in carrying out its functions. Using qualitative methods (Sugiyono, 2010), this study examines the role of the BPD in the implementation of village governance in Tolomato Village, Suwawa Tengah District, Bone Bolango Regency. The role of the BPD will be studied using the approach put forward by Hanif Nurcholis (2005), who says about the role of the BPD, namely: Providing input to the Village Government regarding matters that need to be determined to become a program for the progress of the Village in the formulation of Village Regulations; Coordinate with the Village Government in holding Village Deliberations; Community development to support the community in providing guidance for the running of work programs and in channeling community aspirations; and conduct an evaluation of the running of the work program by conducting direct supervision and security in terms of holding village meetings. The research findings illustrate that in making Village Regulations, the BPD as a working partner of the village government has not fully carried out its role properly. There are several factors that cause the ineffectiveness of the BPD in carrying out its legislative functions at the village level in drafting Village Regulations, namely: 1. Resource factors, 2. Innovation factors which include low BPD creativity in exploring community aspirations, 3. Organizational adaptation factors which include lack of socialization. to the community at every stage of the preparation of Village Regulations and the BPD has not been too close to the community. Not optimal monitoring of the performance of the Village Government by the BPD, this can be seen from the lack of intensity of direct supervision, in this case the inspection and observation of all work units of the Village Government. The BPD does not know firsthand the weaknesses and shortcomings of each work program of the Village Government, so that it will have an impact on difficulties in controlling and evaluating the implementation of Village Government, periodic supervision is not optimal, aimed at overseeing the performance of the Village Head and Village Officials when carrying out work.

 

Keywords: Role; Village Consultative Body

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Politico FISIP UNSRAT