PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES LEGISLASI OLEH BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (Studi Di Desa Amongena Kecamatan Langowan Timur)

Lowinskey Whitney Poluan, Agustinus B. Pati, Trintje Lambey

Abstract


Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparasi, kesetaraan dan tanggung jawab. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai fungsi mengayomi, membuat suatu rancangan pengaturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017), Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam proses legislasi khususnya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa khususnya yang dilakukan oleh BPD DI Desa Amongena Kecamatan Langowan Timur. Kajian akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soelaiman (2010:121) tentang partisipasi politik. Menurutnya partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab. Temuan penelitian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat yang diwakili oleh BPD terkait dengan pembuatan keputusan sudah dapat dikatakan cukup baik. BPD sudah menjalankan peran sebagai representative dari masyarakat Desa Amongena sendiri. Dalam tahap perencanan program BPD sendiri sudah bekerja dengan pemerintah desa untuk menjalankan program progam baik infrastruktur desa dan mengsosialisasikan program program pemerintah bersama BPD dan semua program itu sudah di tindak lanjuti. Sedangkan tahap pembangunan masyarakat, masih terdapat kelemahan karena dalam hal ini kurangnya sumber daya manusia yaitu masyarakat yang kurang meluangkankan waktunya untuk menyertakan diri dalam mengaspirasikan pendapatnya dalam berjalannya pembangunan desa dikarenakan sibuk dengan pekerjaan masing masing. Dengan demikian BPD sendiri yang harus lebih pro aktif untuk menyikapi serta membuat rancangan agar pembangunan dapat lebih baik.

 

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Proses Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa

 

 

ABSTRACT

Participation is a process of community empowerment, so that they are able to solve the problems they face on their own, through partnership, transparency, equality and responsibility. The Village Consultative Body (BPD) which is the embodiment of democracy in the administration of village government has the function of protecting, making a design of village arrangements and supervising the implementation of village government. By using qualitative methods (Moleong, 2017), the purpose of this study is to examine and find out how the participation of rural communities in the legislative process, especially those carried out by the Village Consultative Body, especially those carried out by BPD DI Amongena Village, East Langowan District. The study will use the theory proposed by Soelaiman (2010:121) about political participation. According to him, community participation is defined as the active involvement of community members in the joint decision-making process, planning and implementation of programs and community development, which are carried out inside and outside the community environment on the basis of a sense of awareness and responsibility. The research findings illustrate that the level of community participation represented by the BPD in relation to decision making can be said to be quite good. BPD has carried out its role as a representative of the community of Amongena Village itself. In the planning stage of the program, the BPD itself has worked with the village government to run programs, both village infrastructure and socialize government programs with the BPD and all of these programs have been followed up. While the stage of community development, there are still weaknesses because in this case the lack of human resources, namely people who do not take the time to include themselves in aspiration of their opinions in the progress of village development because they are busy with their respective jobs. Thus, the BPD itself must be more pro-active in responding and making plans so that development can be better.

 

Keywords: Community Participation, Legislation Process, Village Consultative Body


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Politico FISIP UNSRAT