MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018

Abstract

Tujuan penelitian untuk mendapatkan jawaban mengapa mutasi pada ASN Daerah di Komisi
Pemilihan Umum Bolaang Mongondow dapat terjadi meskipun hal itu tidak memenuhi ketentuan
Ketentuan Peraturan Pemerintah.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.. Informan penelitian yaitu :
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ketua Komisi Pemilihan
Umum, dan Para Aparat Sipil Negara di Kantor Komisi Pemilihan Umum. Data dalam penelitian ini
adalah terdiri dari data Primer dan data Sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori mutasi yang tidak ilmiah yang dikemukakan oleh
Hasibuan (2013) masih amat relevan dengan masalah penelitian, terutama aspek “Tidak didasarkan
kepada norma/standar kriteria tertentu” dan aspek dilakukan “berdasarkan spoil system”. Dalam
kasus mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, ditemukan
pula bahwa selain 4 aspek dalam teori mutasi bukan ilmiah, ditemukan pula bahwa aspek
Paternalistik Birokrasi juga merupakan hal yang amat mendeterminasi terjadinya mutasi.Dapat
disimpulkan pula bahwa salah satu penyebab, terjadinya mutasi, distimulasi oleh nilai-nilai politik
dalam lingkungan birokrasi yang belum dapat menerima perbedaan pandangan atau pilihan politik.
Artinya bahwa Demokrasi masih dilihat sebagai sebuah cara untuk mencapai tujuan dan bukan
sebagai ruang kebebasan berpolitik.
Disarankan Teori Mutasi yang tidak ilmiah dapat ditambah dengan satu aspek lagi, yaitu
aspek paternalistik birokrasi. Dengan ditemukannya aspek Paternalisitik Brikorasi, maka Teori
Mutasi yang ilmiah harus diperkuat dengan menambahkan aspek integritas sebagai salah satu aspek
penilaian.
Kata Kunci : Mutasi, Aparatur Sipil Negara, Komisi Pemilihan Umum