PENENTUAN PERINGKAT USULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGAMAN PANTAI DI PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Abstract

Program pembangunan infrastruktur pengaman pantai di Provinsi Sulawesi Utara dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) 2010-2014 Balai Wilayah Sungai Sulawesi I belum dapat dikerjakan serentak dan membutuhkan penetapan prioritas untuk membangunnya secara bertahap. Peringkat usulan pembangunan infrastruktur pengaman pantai di Provinsi Sulawesi Utara perlu ditetapkan sehingga dapat ditentukan urutan program pembangunan yang akan diimplementasikan. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dari wawancara secara terstruktur dan brainstorming dengan para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan, sementara dokumen pendukung sehubungan program pembangunan dimaksud didapatkan menjadi data sekunder. Pengolahan data dilakukan berdasarkan dukungan literatur untuk memungkinkan metode Analytical Hierarchy  Process (AHP) diaplikasikan. Dipilih 5 (lima) Kriteria guna menentukan  peringkat usulan dari 25 (dua puluh lima) pilihan Alternatif pembangunan infrastruktur pengaman pantai. Eigen value (λ) yang dihasilkan untuk Kriteria yakni : Kawasan Perbatasan Negara (0.4665), Biaya Pembangunan Infrastruktur (0.2594), Kawasan Permukiman dan Pusat Kegiatan Ekonomi (0.1623), Kondisi Kerusakan Pantai (0.0624), Kawasan Pertanian, Pertambangan dan Budidaya (0.0494). Uji konsistensi terhadap matriks perbandingan berpasangan menunjukkan rasio konsistensi (CR) lebih kecil dari 10%. Prosedur AHP yang dijalankan menghasilkan 25 peringkat usulan pembangunan infrastruktur pengaman pantai dengan peringkat pertama yakni Pengaman Pantai Miangas dan Marore (0.06534) sedangkan peringkat terakhir yakni Pengaman Pantai Belang (0.02104). Peringkat usulan pembangunan infrastruktur pengaman pantai yang dianalisis melalui metode AHP dapat digunakan para pengambil keputusan untuk menentukan peringkat usulan pembangunan infrastruktur di bidang lain serta dapat digunakan untuk mengevaluasi kembali peringkat usulan pembangunan infrastruktur yang telah tersedia, sehingga memungkinkan adanya perubahan ataupun tindakan korektif lainnya.