DAMPAK PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT DI KELURAHAN TINGKULU

Abstract

Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  meningkatkan  kesehatan  seluruh  warga-negara  telah mengeluarkan  kebijakan  penjaminan  kesehatan  untuuk  seluruh  warga-negara  melalui  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) agar setiap warga-negara dapat berobat secara gratis di seluruh Puskesmas, BKIA, dan Rumah-Rumah Sakit Pemerintah yang disiapkan untuk itu. Untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik peningkatan pelayanan maupun dan penambahan fasilitas-fasilitas yang belum ada. Saat ini pelayanan kesehatan pada seluruh Puskesmas maupun Rumah-Rumah Sakit dinilai belum maksimal dikarenakan oleh fasilitas puskesmas dan rumah sakit yang belum memadai dan tenaga kesehatan masih  kurangdan  penilaian para pasien yang kurang baik terhadap pelayanan yang diberikan, oleh  Karena itu, pelayanan pada Puskesmas dan rumah Sakit harus ditingkatkan mutu pelayanannya.  Masyarakat bukan hanya mempersoalkan terpenuhi tidaknya kebutuhan akan jasa layanan,  tetapi mulai mempertanyakan kualitas layanan yang mereka terima dari pemerintah.

Dari aspek pelayanan, masyarakat peserta jaminan kesehatan masyarakat banyak kali diperhadapkan dengan pelayanan kelas dua yang dalam arti ketika ada masyarakat yang akan melakukan pengobatan baik rawat  jalan  maupun  rawat  inap  sering diterlantarkan.  Kenyataan  ini  jelas  terlihat  baik  di  pusat  kesehatanmasyarakat maupun rumah sakit. Sementara jika dilihat dari aspek manajemen keuangan program ini masih memberikan permasalahan bagi pihak rumah sakit maupun puskesmas dalam proses penagihan pembayaran kepada PT Askes  yang telah  mengakibatkan terjadinya penumpukan tagihan pembayaran dari  pihak rumah sakit.Selain tagihan pembayaran dari sisi beban keuangan Negara maupun daerah melal ui APBN/ABPD kebijakan ini terlihat belum sepenuhnya ditunjang dengan kemampuan keuangan dari pihak pemerintah yang ada sementara  akibat dari masalah keuangan ini memberikan efek kepada masyarakat dimana dalam kasus-kasus tertentu ada obat-obat yang seharusnya masuk daftar tanggungan program Penyelenggaraan Jaminan Sosial kesehatan akan tetapi tidak diberikan oleh pihak rumah sakit dan diganti dengan obat yang harus dibayar oleh masyarakat.