IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN PEGAWAI PADA JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE

Abstract

ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN PEGAWAI PADA JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE
Oleh :
JASRUL LIMAGAP
080811045
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Skripsi Sarjana Strata Satu,
bertolak dari hasil pengamatan awal bahwa implementasi kebijakan pengangkatan pegawai
dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Kota Ternate terindikasi belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan peranturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian
ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi kebijakan pengangkatan
pegawai dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Ternate.dan
mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi (penghambat atau pendukung)
implementasi kebijakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat
Daerah Kota Ternate.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penerapan metode
deskriptif. Data dikumpulkan melalui intrumen wawancara dan kuesioner yang disebarkan
kepada 30 responden/informan pegawai Sekretariat Kota Ternate. Setelah data terkumpul,
selanjutnya dianalisis dengan menerapkan teknik analisis deskriptif dan analisis tabel frekuensi
(persentase).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengangkatan pegawai
dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Kota Ternate sebagian besar telah
memenuhi kriteria kepatuhan, kelancaran dan keteraarahan dengan dampak (manfaat) positif
bagi keberlangsungan dan peningkatan kinerja pemerintah Kota Ternate ke depan.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahawa komunikasi, sumber
daya, disposisi (skap aparat pelaksana kebijakan) dan struktur birokrasi pelaksana merupakan
faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengangkatan pegawai dalam
jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Kota Ternate, sementara ada beberapa indikator,
seperti jumlah aparatur pelaksana dan finansial (anggaran) yang masih terbatas merupakan
aspek yang dapat mengganggu atau sebagai penghambat pencapaian keberhasilan
implementasi kebijakan tersebut
Dengan demikian, dapat disarankan perlu adanya rekruitmen pegawai yang memiliki
kompetensi teknis dibidang teknologi informasi (IT), dan upaya penggalian sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata, pajak dan retribusi daerah guna
menanggulangi keterbatasan anggaran daerah.