PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

Abstract

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disebut normatif karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya kinerja tata pemerintahan di Papua sehingga pelayanan Publik tidak berjalan dengan optimal, serta kurang memperhatikan potensi dan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku pembangunan. Yang banyak terjadi  masyarakat akhirnya tetap miskin, pembangunan dianggap gagal, birokrasi dianggap gagal dalam menciptakan pelayanan hak-hak dasar dan kinerja yang baik bagi public.

Kata Kunci : papua, pelayanan, publik, otonomi khusus