EVALUASI KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM PENGUKURAN PERSEDIAAN SESUAI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 05 TENTANG AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SULAWESI UTARA.
Abstract
ABSTRAK: Sistem pencatatan persediaan yang baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dapat meningkatkan kinerja pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pekerjaan yang transparan dan akuntabel terutama pada bagian persediaan membuat persediaan akan lebih terlihat manfaatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan akuntansi dalam pengukuran persediaan dan untuk mengetahui pelaporan persediaan menurut PSAP 05 dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.64 Tahun 2013. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah sesuai antara kebijakan akuntansi dengan prosedur pencatatan persediaan. Namun, masih terdapat kendala dalam persediaan administrasi umum seperti kebutuhan persediaan habis pakai (ATK) yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara kurang dari persediaan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013.Kata Kunci: Pengukuran Persediaan, Kebijakan Akuntansi, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05, prosedur pembelian persediaan.
Full Text:
PDFDOI: https://doi.org/10.35794/emba.5.1.2017.15418
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.