IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA ( Suatu Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara )

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya bernegara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga masyarakat dan bernegara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggaran pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang  merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu pengembangan pelayanan publik, yakni: unsur kelembagaan pelayanan, proses pelyanan serta sumber daya manusia pemberi layanan.

Dalam hubungan ini maka upaya peningkatan kinerja pelayanan publik senantiasa berkenan dengan pengembangan ketiga unsur pokok tersebut.Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, yang bertitik tolak pada kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur pemerintah yang tidak terpuji, korup dan tidak bertanggungjawab.Dewasa ini banyak fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan belum menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat karena sistemyang tidak efektif dan efisien sehingga memperlambat pelayanan publik dan tidak mempunyai kepastian. Seperti apabila kita mengurus suatu berkas dalam hal ini tentang pembuatan kartu keluarga serta urusan lainnya sering didapati perlakuan tidak baik dan ditandai dengan acuh tak acuhnya aparatur pemerintah sehingga terkesan lamban dalam memberikan pelayanan, tentu saja dalam masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara, hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlangsung terus, karena dinamika kehidupan masyarakat yang terus terjadi membutuhkan pula sosok pemerintah yang ideal untuk memenuhi harapan masyarakat.

Kata kunci : Penyelenggaraan,Pelayanan,Public,Masyarakat.