PERANAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG (Suatu studi di Kampung Sidey Distrik Sidey Kabupaten Manokwari)

Yusup Awopi

Abstract


Provinsi Papua merupakan salah satu Provinsi yang diberikan Otonomi Khusus lewat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Tujuan pemberian Otonomi ini masih sama, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan yang serasi antara pusat dan daerah, dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi papua, maka diamanatkan untuk membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Majelis Rakyat Papua, dewan adat, dan Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) sebagai lembaga dari rakyat ditingkat daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai tingkat Kampung/kampung.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa para personil Badan Perwakilan Kampung Sidey belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta pedoman-pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Perwakilan Kampung itu sendiri, selain itu fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada, yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembuatan peraturan kampung, dan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung.

Key words: Badan Perwakilan Kampung, Pemerintahan Kampung


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Contact Us:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sam Ratulangi

d/a. Gedung C Lt. 2 FISPOL - UNSRAT

Jl. Kampus Unsrat, Bahu Kec. Malalayang Kota Manado

Hp. 08124470355