Jurnal Governance Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Jurnal ini merupakan publikasi dari mahasiswa dan tenaga pendidik yang berhubungan dengan bidang ilmu pemerintahan, politik dan kemasyarakatan.
Efektivitas Pengawasan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Lelipang Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengawasan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Lelipang Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) bahwa untuk menjamin tetap terpeliharanya nilai-nilai demokrasi yang telah tumbuh dan berkembang di Kampung, perlu adanya suatu Badan Permusyawaratan Desa sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat secara terbuka, terarah dan bertanggung jawab. Majelis Tua-Tua Kampung atau yang selanjutnya disingkat (MTK) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanaan pembangunan untuk dapat menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan metod penelitian kualitatif. Melalui proses penelitian ini baik wawancara dan studi dokumen, penulis menilai Efektivitas Pengawasan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Lelipang Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah baik, penilaian tersebut berdasarkan aspek aturan hukum, transparansi, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan berkeadilan. Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Majelis Tua-Tua Kampung (MTK), Pembangunan
Efektifitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas teknologi informasi pemerintahan berbasis elektronik di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara, pada penerpannya belum mencapai efektivitas dikarenakan terdapat beberapa masalah yang menyebabkan menghambat tujuan yang hendak dicapai, berdasarkan teori efektivitas dari Makmur (2011:7-9) ada 8 indikator yakni ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Tetapi dalam penelitian ini peneliti membatasi indikator yang akan digunakan sesuai dengan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu hanya 4 indikator sebagai berikut ketepatan waktu, ketepatan melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Data yang diolah adalah hasil dari wawancaran dan informan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi, Studi Kepustakaan, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa efektifitasi di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara belum maksimal. Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan ini pemerintah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Suawesi Utara. Kata Kunci : Efektifitas, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pengawasan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Modoinding
Tujuan dari penelitian ini untuk melihat Pengawasan Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Modoinding. Kinerja suatu organisasi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan pencapaian tujuan suatu organisasi itu sendiri. Bantuan Pangan Non Tunai dinilai memiliki permasalahan terkait sembako yang disalurkan tidak tepat jumlah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial mengakibatkan banyaknya laporan serta keluhan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti. Dinas melakukan pengawasan namun pengawasan yang diterapkan belum menjawab keluhan dari masyarakat khusunya anggota penerima. Karena dalam kegagalan pengawasan ini, Dinas Sosial tidak melakukan evaluasi dan mendapatkan black up plan. Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti Pengawasan Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Modoinding, dan menggunakan metode penelitian Kualitatif digambarkan dalam bentuk Deskriptif. peneliti menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya Rencana yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan dan hanya tergantung pada Pendamping Sosial yang memberikan laporan,menurut peneliti hal tersebut belum sepenuhnya berdampak positif untuk menjawab beberapa persoalan yang ada. Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Sosial, Penyaluran, BPNT
Strategi Pemerintah Kota Bitung Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Matuari (Studi Di Dinas Pengendalian Dan Keluarga Berencana Kota Bitung )
Salah satu permasalahan kehidupan masyarakat adalah masalah kependudukan dimana semakin bertambahnya penduduk itu juga merupakan berkat dan permaslahan yang ada Program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam mensukseskan pembangunan di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah apa strategi pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk Kota Bitung di kecamatan Matuari, melalui pendekatan kualitatif. Pada aspek Perencanaan dalam pengendalian jumlah penduduk; Melakukan kegiatan perencanaan kegiatan pengendalian penduduk dengan mengikuti dan menjabarkan program Keluarga Berencana baik dari pusat. Melakuakan Sinergitas yang dapat menuntaskan kegiatan pengendalian pendudu di Kota Bitung. Pada aspek Tindakan dengan berbagai program pengendalian penduduk dengan melaksanakan program Keluarga berencana.Agar supaya dinas pengendalian penduduk lebih sinergitas bersama satuan kerja perangkat daerah laiinya dalam membuat kebijakan tentang pengendalian penduduk di Kota Bitung yang tegas, humanis dan manusiawi. Pada aspek Tindakan yang dilakukan: berkolaborasi, tindakan yang sinergitas dari dinas penegendalian penduduk dengan instansi lainnya dan masyarakat dalam pemantauan dan penindakan kepada warga pendatang. Kata Kunci : Startegi Pemerintah, Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, Kota Bitung
Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Pelayanan Air Bersih Di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa (Studi Di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang)
Berdasarkan studi pendahuluan masalah yang sering terjadi sampai saat ini di desa Tateli Weru yaitu dalam penggunaan air bersih, sumber mata air tersebut di ambil dari mata air Desa Tateli 3. Penelitian ini akan mendalami bagaimana kinerja dari BUM Desa dalam pelayanan air bersih di Desa Tateli Weru.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Pelayanan Air Bersih Di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pelayanan Air Bersih dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan mengenai pelayanan air bersih yakni kurang meratanya pendistribusian air bersih di kalangan masyarakat sebagai pengguna air bersih, sehingga ada sebagian dari masyarakat mendapatkan air sebagian yang lainnya tidak mendapatkan air. Kedua, mengenai faktor penghambat air bersih yaitu air tidak berjalan lancar sampai ke Desa Tateli Weru, hal ini disebabkan karena adanya pihak - pihak yang tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja menyuntik pipa saluran utama dengan alasan pipa saluran tersebut melewati tanah milik Desa Tateli 3. Dari hasil pembahasan di ketahui bahwa kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Pelayanan Air bersih Di Desa Tateli Weru dalam prinsip pelayanan air bersih BUM Desa tetap bertanggung jawab terhadap pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Kata Kunci : Kinerja, BUMDes, Pelayanan Air Bersih
Implementasi Pelayanan Perizinan Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow
Penelitian ini mendalami Implementasi Pelayanan Perizinan Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow. Bahwa engan kemajuan teknologi dalam sistem perizinan seharusnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih meringankan masyarakat dan menunjang permintaan masyarakat dengan mensosialisasikannya sehingga masyarakat yang awam tidak merasa diberatkan dalam pelayanan perizinan. Tetapi, peneliti masih saja menemukan kurangnya sosialisasi yang sampai kepada masyarakat sehingga timbul masalah bahwa sistem perizinan online berbelit–belit dan terlalu banyak persyaratan. Setelah melakukan penelitian model implementasi yang terdiri dari 6 aspek yaitu standar/sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, kebijakan implementasi E-government sudah terlaksana dengan cukup baik namun belum pada sampai tahapan sangat baik, Kata Kunci : Implementasi Pelayanan, Perizinan Online, Bolmong
Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa
Tujuan dari penelitian ini adalah ,untuk Mengetahui Implementasi aplikasi SAPK di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Apakah sudah sesuai dengan tujuan dan tata cara yang tertuang dalam SPBE. Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka dari itu pada tahun 2018 yang lalu pemerintah pusat membuat peraturan perundangan yang mengatur tentang birokrasi di pemerintahan, yaitu Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang definisi, ruang lingkup SPBE, implemetasi SPBE, hingga pengawasan dan evaluasi SPBE di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori dari George Edward III (Widodo, 2011:96-110) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian disimpulkan. Sumberdaya manusia sebagai implementor cukup memadai dan dapat diberdayakan meskipun ada keterbatasan dalam hal kemampuan dan sarana prasarana yang belum memadai, jaringan konektifitas untuk mengakses data SAPK sering mengalami gangguan dan perlu tambahan komputer Kata Kunci : Implementasi, Sistem Aplikasi, E-Goverment
Implementasi Aplikasi E-Kinerja terhadap Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana implementasi e-Kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan teori Implementasi Kebijakan dari George Edward III yang terdiri dari 4 unsur yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Data yang diolah adalah hasil dari wawancara dan informan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah Pengumpulan data baik melalui Observasi maupun Wawancara, Studi Kepustakaan, Reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan aplikasi e-Kinerja dengan memedomani Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka kesimpulan yang dapat diambil adalah aplikasi e-Kinerja dapat meningkatkan prestasi kerja dan juga kedisiplinan daripada pegawai. Kata Kunci :E-Kinerja, Penilaian Prestasi Kerja
Transparansi Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Akta Jual Beli Tanah di Kecamatan Madidir Kota Bitung
Transparansi merupakan konsep yang sangat penting sejalan dengan kuatnya keinginan untuk meningkatkan atau mengembangkan praktik good governance (tata pemerintahan yang baik). Dengan diterapkannya prinsip transparansi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik maka setiap masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mengakses setiap informasi terkait pelayanan publik (seperti persyaratan administrasi, biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan) maupun setiap kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rincian biaya pelayanan administrasi yang dibebankan kepada masyarakat juga harus diinformasikan secara terbuka (transparan). Maka dengan adanya transparansi dalam pelayanan publik juga dapat meminimalisir terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui yaitu mengapa tidak ada transparansi dalam pelayanan akta jual beli tanah di Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan teori Transparansi dari Agus Dwiyanto yang terdiri dari 3 indikator yakni keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan, peraturan dan prosedur pelayanan, dan kemudahan untuk memperoleh informasi. Data yang diolah adalah hasil dari wawancara dan informan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah Pengumpulan data baik melalui Observasi maupun Wawancara, Studi Kepustakaan, Reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Madidir Kota Bitung masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam pelayanan pembuatan akta jual beli tanah.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka kesimpulan yang dapat diambil adalah kurangnya transparansi dari pihak pemerintah Kecamatan Madidir dalam memberikan informasi tentang prosedur, biaya dan tidak adanya kepastian waktu penyelesaian pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci : Transparansi, Pelayanan Publik, Akta Jual Beli Tanah
Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisa keterlibatan perempuan dalam jabatan politik khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe. Dalam INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi dalam program-program pembangunan nasional. Adanya kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan bisa menciptakan hasil yang maksimal dari program-program pembangunan yang telah di rencanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Penelitian ini memfokuskan pada analisis keterlibatan keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di DPRD kabupaten Sangihe yang di kaji dengan teori Menurut Daft (2003:314) menjelaskan bahwa analisis SWOT merupakan analisis terhadap empat elemen: Kekuatan, KElemahan, Peluang dan Ancaman. Hasil penelitian menunjukkan Kekuatan yang miliki oleh perempuan untuk bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan adalah berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri atau dengan kata factor internal dari perempuan itu yang bisa menjadi sebuah modal awal untuk bisa bisa menjadi pegangan untuk terlibat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sangihe. Kata Kunci : Analisis, Perempuan, Jabatan Politik
Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Kestabilan Ekonomi Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Wiau Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara)
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apa saja Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Kestabilan Ekonomi Masyarakat Di Era Pendemi Covid-19 Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa standar kebijakan dan sasaran kebijakan pada program BLTDD di Desa Wiau Kabupaten Minahasa Tenggara belum berjalan dengan baik kerena terjadi maladministrasi dalam pendataan adanya keluarga yang menerima BLTDD tetapi sudah menerima bantuan sosial lain jadi dinyatakan menerima sehingga tidak tepat sasaran Kata Kunci: Implementasi, BLT, Ekonomi Masyarakat, Pandemi Covid-19
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna
Jumlah sampah yang tidak terkontrol dan semakin banyak jumlah masyarakat yang semakin bertambah, namun tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan yang masih sangat kurang mengakibatkan ketidak seimbangan keadaan lingkungan. Kegiatan penanganan sampah belum mampu menangani semua sampah yang dihaliskan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tipe A adalah instansi teknis yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengelolaan sampah yaitu di Bidang Persampahan. Dengan metode penelitian kualitatif.Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi. Dengan menggunakan teori implementasi dari George Edward III dalam Widodo ( 2010 : 96 ), terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna, belum terlaksana secara optimal.Komunikasi yang dilakukan belum optimal, sumber daya manusia maupun anggaran masih terbatas, disposisi adanya ketidak serasian anatara pelaksanaan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dengan yang ada di Keluarahan. Namun struktur birokrasinya terkoordinasi dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedurnya ( SOP ) yang ada. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah
Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi E-Passport Di Kantor Imigrasi Kelas I Manado
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan dari program sistem informasi e-passport di kantor imigrasi kelas I manado. Kemajuan dalam teknologi mendorong instansi pemerintahan, perusahaan maupun perkantoran untuk berkomunikasi dengan warga negara /konsumennya melalui jaringan komputer atau internet, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan efisien di dalam informasi, mendorong instansi pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi dimana penggunaanya memberikan peningkatan dalam pemberian pelayanan di berbagai sektor. Peningkatan teknologi sangat penting dimana dapat dilihat bahwa setiap negara berlomba-lomba dan berusaha untuk berinovasi di dalam bidang teknologi. Dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat telah membuka akses informasi kepada segenap lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Efisiensi pelayanan dapat dilihat dari segi biaya dan waktu pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan di kantor imigrasi manado sudah efektif dilihat dari biaya pelayanan yang sesuai dengan undang undang yang berlaku dan waktu pelayanan yang dirasakan masyarakat sudah cepat karena kantor imigrasi kelas I manado telah memberikan informasi yang jelas terkait waktu pelayanannya Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan, E-Passport
Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Penelitian ini diletar belakangi dari berbagai masalah yang terjadi pada Sarana dan Prasarana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja pegawai. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas kerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Populasi yang diambil adalah staf pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Para pegawai yang dimaksud berjumlah 39 pegawai dan sampel yang dilibatkan berjumlah 39 responden dengan menggunakan Teknik Sampling Jenuh. Analisis yang digunakan adalah Analisis Statistik Deskriptif, Total Skor, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Analisis Korelasi Pearson, Analisis Regresi Linear Sederhana serta Uji T.Hasil analisis penelitian nilai koefisien korelasi secara parsial menunjukan bahwa Sarana dan Prasarana memiliki hubungan yang kuat terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil analisis nilai koefisien regresi linear sederhana dan uji t menunjukan pengaruh yang signikan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil koefisien determinasi menunjukan bahwa Sarana dan Prasarana berpengaruh 84,3% sedangkan sisanya 15,7% dipengaruhi factor lain. Dengan demikian hipotesis terdapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat diterima. Kata Kunci: Sarana dan Prasarana, Efektivitas Kerja Pegawai.
Implementasi Program Cerdas Command Center Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program cerdas command center di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado. Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Di Indonesia Smart City sudah mulai diterapkan dibeberapa kota salah satunya kota Manado. Maksud dari pengembangan Manado Smart City menurut Peraturan Walikota Manado Nomor 10 Tahun 2018, sebagai dasar pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warga serta mendukung pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk membentuk suatu kota yang aman dan nyaman bagi warga serta untuk memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian dan kenyamanan lingkungan. Dalam penerapan e-Government melalui program Cerdas Command Center untuk menuju Smart City terdapat berbagai layanan e-Government untuk masyarakat dapat mengakses atau menggunakan layanan hanya dengan telephone genggam dimana pun dan kapan pun. Jadi masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke kantor atau dinas-dinas serta instansi terkait untuk menyampaikan laporan, aspirasi, pengaduan dan mengetahui segala informasi terkait dengan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui proses penelitian ini baik wawancara maupun studi dokumen, peneliti menilai Implementasi Program Cerdas Command Center di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado tidak berjalan dengan baik, hal tersebut berdasarkan aspek organisasi, aspek interpretasi dan aspek aplikasi (penerapan). Kata Kunci : Implementasi, Cerdas Command Center, E-Government
Koordinasi Pemerintah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado
Ruang Terbuka Hijau diartikan sebagai bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado hanya memiliki 21,27 persen, dimana sesuai aturan daerah harus memiliki 30 persen Ruang Terbuka Hijau dari luas wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi pemerintah dalam penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan fokus penelitian dari teori T. Ndraha menggunakan 5 indikator, yaitu komunikasi antar anggota/institusi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan komitmen, dan kontinuitas perencanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koordinasi Pemerintah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado telah berjalan dengan baik oleh masing-masing pihak, namum masih ada beberapa kendala yang harus diperbaiki mulai dari inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado, peningkatan kompetensi partisipan dari sarana-prasana maupun skill/pengetahuan masing-masing pihak. Kata Kunci : Koordinasi, Ruang Terbuka Hijau, Kota Manado
Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkat Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu program peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong tumbuhnya kewirausahaan pedesaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki lokal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana strategi pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkat di desa Kali kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ada pun teori yang digunakan adalah Teori Strategi dari Kotten dalam Salusu (2008). 3 (tiga) indikator yang diguanakan dalam penelitian ini adalah strategi organisasi, strategi pendukung sumber daya, strategi progam. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa 1) Strategi organisasi yang dilakukan dilihat dari keterkaitan antara program yang dijalankan dengan visi misi BUMDes telah melakukan dan menyelengarakan perwujudan visi dan misi walaupun dalam operasional BUMDes belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang diharapkan. 2) Strategi pendukung sumber daya belum bisa dikatakan baik dilihat dari empat dimensi yaitu sarana dan prasarana yang disediakan BUMDes Berkat dilihat sudah tersedia tetapi dalam penyediaan prasarana masih menggunakan bagian gedung balai desa. Sumber daya alam dalam pemanfaatannya masih dalam tahap perencanaan. Sumber daya manusia dalam pengembangannya telah melakukan pelatihan bagi pengurus BUMDes Berkat lebih khususnya Bendahara tetapi belum ada pelatihan bagi karyawan BUMDes Berkat. Sumber daya finansial yang ada di BUMDes Berkat dikatakan baik dilihat dari modal yang diberikan cukup signifikan dan pendapatan yang cukup besar. 3) Strategi Program sudah terpenuhi dilihat dari dua dimensi yaitu, Implikasi program terhadap organisasi dilihat dari usaha simpan pinjam yang memberikan pendapatan yang cukup besar dan dapat memberikan Pendapatan Asli Desa (PAD). Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Pengembangan, BUMDes
Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Selama Pandemi Covid 19 Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang turut ambil bagian dan mempunyai tanggung jawab untuk menjadi contoh masyarakat dalam upaya memutus mata rantai Covid-19. Surat Edaran Menpan RB No 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru diatur tentang fleksibilitas lokasi bekerja yang meliputi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office) dan (work from home). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan disiplin pegawai negeri sipil selama pandemi covid-19 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan adalah teori Implementasi dari George Edward III terdiri dari 4 indikator yaitu; Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Selama Pandemi Covid-19 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik, komunikasi yang terjalin di dinas terkait sudah cukup baik, namun ada yang belum maksimal yaitu fasilitas yang tersedia maka dari itu dinas terkait akan berusaha sebaiknya untuk memfasilitasi fasilitas yang ada. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pegawai Negeri Sipil, Disiplin, Covid-19.
Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Studi Kasus : Dprd Kabupaten Minahasa Selatan)
Terdapat beberapa masalah yang masih ditemui di lapangan yakni di Sekretariat Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan terutama pada sumberdaya manusia dimana masih terbatasnya kuantitas dari pegawai yang melayani di setiap fraksi, masih terdapat masalah kedisiplinan pegawai, kemampuan pegawai mengoperasikan peralatan teknologi masih kurang dan juga masa pandemic covid 19 yang masih mengharuskan protocol kesehatan dan juga pembatasan jumlah orang dalam ruangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti merasa perlunya dilakukan suatu kajian ilmiah untuk mengetahui apakah peranan Sekretariat DPRD sebagai pendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Hasil peelitian menunjukan peranan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang legislasi dapat dikatakan baik, hal tersebut dengan adanya dukungan dari para staf saat proses penyusunan peraturan daerah, dengan menyiapkan materi pembahasan dan juga mempersiapkan ruang siding dengan perlengkapannya. Peran staf hanya sebatas membantu jalannya proses penyusunan peraturan bukan ikut merumuskan dan memutuskan. Dalam bidang penganggaran (budgeting) dengan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika diperlukan dan juga membantu menghitung dengan perhitungan-perhitungan sesuai dengan keputusan atau usulan. Dalam bidang pengawasan dengan membantu para anggota dewan pada saat penyiapan berkas pengawasan terhadap kinerja pemerintah terutama dalam menjalankan peraturan yang telah diputuskan dan mencatat aspirasi masyarakat yang masuk dalam pengaduan. Kata Kunci : Peran, Staf Sekretariat, Tugas Dan Fungsi DPRD
Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sangihe)
Penelitian ini di latar belakangi dari berbagai masalah yang terjadi terkait Stunting di Negara Indonesia serta dari berbagai isu nasional dari permasalahan Stunting di Indonesia dan peneliti tertarik dengan isu nasional serta dengan Program BKKBN dalam pencegahan Stunting dalam peraturan Presiden Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting dan melihat bagaimana koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting itu sendiri oleh karena itu peneliti ingin melihat strategi dari pemerintah dan melakukan penelitian di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tujuan dilakukanlah penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana dan apa Strategi Pemerintah dalam mengatasi Stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe studi dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawamcara, Observasi lapangan, dokumentasi. Adapun teori yang di gunakan adalah teori Strategi dari bukunya Sedarmayanti (2014) terdiri dari 3 Indikator yaitu; Penentuan Rencana, Keterlibatan pemimpin puncak, Program jangka Panjang organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Startegi Pemerintah dalam Pengentasan Stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah baik karena dilihat dari data yang ada dari Dinas Kesehatan dalam hal ini angka stunting yang pertahun menurun dan hal ini sudah baik, selanjutnya keterlibatan pemimpin dalam hal ini selaku pihak lintas sektor yang ada mencakup pihak pemerintah kecamatan bahkan keluarahan hingga ke kampung harus terus di tingkatkan. Yaitu selanjutnya di lihat dari setiap program sebagain program sudah berjalan dengan baik tapi ada sebagian program yang mencakup program dalam hal penggunaan aplikasi yang perlu terus bimbingan dari pihak BKKBN sendiri untuk pelatihan penggunaannya dan lebih baik menyediakan alternatif lain. Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Pencegahan, Stunting, BKKBN
Implementasi Kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado
Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado. Pemerintah telah menempuh bauran kebijakan ekonomi (fiskal-monetersektor keuangan) sejak April 2020 untuk mengendalikan penularan Covid-19 dan mengatasi dampaknya terhadap perekonomian. Dana negara sebesar Rp 695,2 triliun telah dianggarkan pemerintah sebagai stimulus untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Ma, 2020). Diantaranya digunakan untuk memberikan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori dari Jones tentang model implementasi kebijakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:Organisasi , Interpretasi dan Aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan para actor pelaksana kebijakan Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kota Manado khususnya di Kelurahan Sario Kota Baru memahami tugas masing-masing berdasarkan prosedur serta aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, dimana masing-masing pihak memiliki tanggungjawab tersendiri termasuk pihak kelurahan. Keberhasilan Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Sario Kota Baru belum berhasil secara keseluruhan, namun dari segi penyaluran bantuan kepada penerima telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh pemerintah dan pihak bank yang ditunjuk namun masih adanya beberapa permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah seperti penerima bantuan yang tidak memiliki usaha, ada juga yang seharusnya berhak namun namanya tidak keluar sebagai calon penerima bantuan Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai
Penanganan Konflik Pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Konflik Antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu)
Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penanganan konflik pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara yaitu konfllik antara PT. Tambang Tondano Nusajaya dan Penambang Rakyat di Desa Tatelu. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengusaha tambang untuk mengambil bagian-bagian berharga dari dalam perut bumi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan tersebut. Pertambangan dilakukan dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah kegiatan pertambangan, perkembangan dari kegiatan pertambangan sangat berkaitan erat dengan terjadinya perubahan lingkungan. Kegiatan pertambangan di Indonesia sering menimbulkan konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pihak perusahaan tambang, ataupun masyarakat dengan pemerintah setempat penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada fokus penelitian ini, penulis memfokuskan pada Penanganan Konflik Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara dengan mengacu pada teori manajemen konflik oleh Winardi (1994: 1) berpendapat bahwa, manajemen konflik meliputi kegiatan-kegiatan Menstimulasi, Mengurangi dan menyelesaikan. Hasil penelitian disimpulkan Upaya mengurangi atau menekan terjadinya konflik pertambangan, pihak perusahaan PT Tambang Tondano Nusajaya menjamin kehidupan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dengan cara menciptakan hubungan yang baik antara indivisu dan masyarakat berupa tanggungjawab social atau disebut juga Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering kali disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis Kata Kunci : Penanganan, Konflik, Pertambangan
Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Kota Manado
Pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan terkadang ditemui adanya sebuah hambatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya sebuah dinding pemisah antara pihak pemberi layanan dengan penerimah layanan berupa pembatasan jumlah orang bahkan ditengah kondisi dunia secara umum dan Indonesia dalam hal ini masyarakat kota manado secara. Penelitian ini melihat kualitas Pelayanan Publik di Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota manado. Bahwa wujud pelayanan di BPJS kesehatan kota Manado adalah berupa suatu bentuk pelayan yang diberikan kepada peserta. Untuk mengakses pelayanan di BPJS kesehatan Kota Manado bisa melalui dua cara yaitu secara online dan offline. Kehandalan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kota adalah merupakan kemampuan karyawan dalam memberikan layanan di BPJS kesehatan kota Manado. Hal ini juga dipengaruhi kualitas sumber daya manusia yang di miliki oleh BPJS kesehatan kota Manado. Ketanggapan pelayanan yang ada di BPJS kesehatan kota Manado merupakan upaya untuk merespon setiap permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan BPJS dalam mengakses layanan. Jaminan pelayanan yang ada di BPJS kesehatan bisa di lihat dari setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat baik itu soal waktu maupun layanan lainnya, serta juga BPJS Kesehatan kota selalu berpatokan dengan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal iuran BPJS. Empaty yang diberikan BPJS Kesehatan kota manado terhadap pengguna jasa layanan merupakan bagian daripada standar operasionalnya. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Jaminan Sosial, Kesehatan
Kualitas Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat
Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah desa mengemban tugas utama dalam hal menciptakan kehidupan yang demokrtatis, mendorong pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik pada masa pandemi covid-19 di desa kanonang dua kecamatan kawangkoan barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data di lakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di desa kanonang dua. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan di desa kanonang dua sudah menerapkan dimensi tangible, reliabilty, responsivenes, assurance, dan emphaty. Namun masih ada indikator yang belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu masih ada pegawai yang belum handal dalam menggunakan alat bantu. Adapun kelima indikator yang di bahas dalam mengukur kualitas pelayanan publik, menunjukan bahwa pada dasarnya pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik, namun pemerintah desa kanonang dua perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan di perlukan adanya pendidikan dan pelatihan dan motivasi kerja agar pelayanan yang berikan berjalan dengan baik. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Pelayanan Publik
Efektivitas Kinerja Wakil Bupati Dalam Menjalankan Pemerintahan Di Kabupaten Kepulauan Talaud Masa Jabatan 2014-2019
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Wakil Bupati Dalam Menjalankan Pemerintahan Di Kepulauan Talaud. Kepala daerah (gubernur, bupati / walikota) wajib memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI), menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan program strategis nasional dan menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal didaerah dan semua perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan Faktor Internal Efektivitas kinerja Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak terlasana dengan baik kerena kewenangan dari wakil bupati berada pada pemberian tugas dari bupati, dan pada pelaksanaan pertanggung jawaban tugas. Bupati sering tidak melibatkan Wakilnya Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Wakil Bupati
Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana alam di daerah. Salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sesuai dengan rencana BPBD Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Hasil dari BPBD dalam upaya penanggulangan korban banjir dinilai sangat mempengaruhi, karena fungsi koordinasi dari BPBD Kota Manado dalam mengerakkan semua SKPD yang terlibat dalam penanggulangan korban banjir ini dapat membantu para korban banjir yang tertimpa musibah, dan hasil tersebut dilihat dari bantuan logistik, tempat pengungsian, dan juga dapat membuka akses jalan yang awalnya tertutupi dengan sisa-sisa barang banjir Kata Kunci: Kinerja, BPBD, Penanggulangan Banjir
Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Bitung (Studi Di Dinas Pemuda Dan Olahraga)
Tujuan penelitian dalam penelitian ini Mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan Paskibraka selama proses seleksi dan pelatihan sampai selesai. Dan Agar generasi muda yang mengikuti seleksi dan pelatihan Paskibraka selalu mendapatkan perhatian yang tinggi dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam rangka untuk mengembangkan karakter dan moral generasi milenial yang lebih bertanggung jawab dan berkualitas dan menumbuhkan rasa cinta Tanah Air yang tinggi. Salah satu kegiatan tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang familiar di masyarakat umum yang selalu terekspose tidak lain dan tak bukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, atau akrab di kenal dengan sebutan PASKIBRAKA. Paskibraka merupakan suatu kegiatan yang mempelajari mengenai tata cara berbaris dan tata upacara bendera yang di dalamnya di tanamkan jiwa-jiwa kedisiplinan dan kebersamaan. Selama ini paskibraka dianggap sebagai proses pembentukan generasi muda yang sulit untuk dijalani karena memerlukan keahlian khusus, sehingga tidak semua orang dapat bergabung menjadi anggota paskibraka karena harus melalui seleksi yang rumit untuk menjadi anggota paskibraka. Selain itu diperlukan juga kekuatan fisik dan mental di dalam setiap latihan paskibraka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap tahun Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bitung bersama Tim Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Kota Bitung melakukan seleksi calon Paskibraka secara bertahap. Anggaran dan fasilitas dari anggota Paskibraka disediakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, Paskibraka
Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malalayang Kota Manado
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Malalayang Kota Manado. Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan , potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional . Mengingat peranannya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemunduran UMKM terjadi akibat pandemic covid 19 dan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi hal tersebut melalui bantuan langsung tunai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwan Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Malalayang dapat dikatakan berhasil namun hanya pada baberapa bagiannya saja dan tidak berhasil sebagian Kata Kunci : Efektivitas, BLT, Kesejahteraan Masyarakat
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wanea Kota Manado
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Impelemtnasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Manado khususnya di Kecamatan Wanea Kota Manado. Berbagai upaya yang di lakukan untuk menangani pengelolaan sampah, namun upaya tersebut kerap menjadi kendala, serta warga yang belum disiplin dengan membuang sampah seenaknya. Salah satu yang menimbulkan masalah pengelolaan persampahan berupa besarnya biaya untuk menangani pengelolaan persampahan, besarnya biaya untuk menangani persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Hal tersebut menjadi salah satu focus pemerintah Kota Manado dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan aspek komunikasi yang terjalin antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dengan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sampah seperti, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, maupun lingkungan telah berjalan dengan baik. Aspek Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado Khusus menangani sampah di Kecamatan Wanea belum sepenuhnya memadai. Selain Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Sampah
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud . Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitain kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat dari kurang berperannya pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal, Kata Kunci : Peran, LPM, Pembangunan
Analisis Kebjakan Transisi Pemerintahan Desa Dimasa Pandemi Covid-19
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mengetahui bentuk-bentuk kebijakan transisi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Teep Trans dan lebih jauh dari itu memeriksa apakah kebijakan tersebut telah sesuai kriteria kebijakan transisi yaitu menjamin keadilan, mewujudkan efektivitas pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin terwujudnya politik transformatif. COVID-19 telah mengakibatkan proses perubahan dalam sifat realitas sosial dan hubungan antar manusia. Perubahan tersebut terlihat dari transisi ke mode interaksi online, pemakaian masker dan membawa pembersih tangan, hingga penggantian jabat tangan dengan ketukan siku atau “salam simbolik” dan model kunjungan ke pasar dengan belanja online, serta aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan dari rumah. Pembatasan sosial telah memaksa masyarakat tinggal di rumah, bekerja, sekolah, hingga beribadah juga harus dilakukan di rumah. Terkecuali bagi mereka yang memang harus beraktivitas di luar rumah. Perubahan ekstrem ini telah memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, serta bagi banyak sektor. Penelitian ini menggunakan metode penelitain kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa Teep Trans telah menetapkan kebijakan-kebijakan transisi dimasa pandemi yang tujuan untuk keamanan masyarakat desa dari bahaya pandemi. Dalam kebijakan tersebut ada pro dan kontra dari masyarakat, namun akhirnya menerima dan turut aktif mendukung kebijakan tersebut. Pemerintah desa Teep Trans melakukan penyaluran bantuan berupa Masker, handsanitizer, ember cuci tangan, penyemprotan disinfektan, sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kata Kunci : Analisis, Kebijakan Transisi, Covis-19
Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan Winangun 2 Kecamatan Malalayang Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kinerja Aparat Pemerintah Kelurahan Winangun 2 Kecamatan Malalayang Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat karena obyeknya didaerah, maka daerah mendapat bagian yang lebih besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Secara umum pelayanan yang diberikan oleh aparat kelurahan winangun 2 berjalan dengan baik dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat winangun 2. Pelayanan pajak bumi dan bangunan juga melibatkan pihak kecamatan dan dapat menggunakan jasa perbankan dan aplikasi untuk pembayaran namun belum banyak masyarakat yang menggunakan fasiltias tersebut karena baru diperkenalkan oleh pemerintah daerah. Kata Kunci : Kinerja, Aparat Kelurahan, Pajak Bumi dan Bangunan
Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dalam Mempromosikan Destinasi Wisata Danau Mooat Pada Masa New Normal
Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri, disamping bernilai ekonomi yang tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Namun pengembangan kawasan obyek wisata belum dilakukan pada beberapa kawasan obyek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam mempromosikan dsetinasi wisata Danau Mooat pada masa new normal yang terdiri Tujuan, Kebijakan, dan Tindakan yang akan menghasilkan suatu strategi dari beberapa definisi strategi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, tulisan serta hasil penelitian mengenai Strategi Promosi Destinasi Wisata Danau Mooat Pada Masa New Normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam mempromosikan destinasi wisata Danau Mooat pada masa new normal adalah Strategi sebagai Rencana. Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Pariwisata, Dinas Pariwisata
Efektivitas Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM Bagi Pengusaha Kecil Menengah di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM Bagi Pengusaha Kecil di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan menggunakan teori menurut Cambel J.P, (dalam Starawaji 2009:121) Pengukuran efektivitas yang paling menonjol ada 5 indikator. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data digunakan adalah data primer dan sekunder. Jumlah informan yaitu 7 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah BPUM bagi pengusaha kecil menengah dalam lingkup Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah dapat dikatakan efektif begitu juga di Dinas terkait yakni Dinas Koperasi dan UKM dan Kelurahan Soataloara 1, karena pelaksanaan bantuan ini sudah sesuai mekanisme BPUM dalam Permenkop dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 meski ada beberapa hambatan dalam pengusulan akan tetapi sudah berhasil dilaksanakan, dan efektivitas melalui program bantuan BPUM sudah efektif pelaksanaanya karena sudah memenuhi lima pengukuran efektivitas yakni dar 1) keberhasilan program, 2) keberhasilan sasaran, 3) kepuasan terhadap program, 4) pencapaian tujuan menyeluruh, 5) Tingkat input dan output. Sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang mendapatkan bantuan dan memanfaatkan dana ini dengan baik. Sedangkan informan pelaku usaha yang layak tapi tidak menerima hanya empat indikator karena tidak dapat memenuhi satu indikator yaitu keberhasilan sasaran. Kata Kunci : Efektivitas, UMKM, BPUM
Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado). Ditinjau dari karateristik geografis dan geologis wilayah, kerawanan terhadap banjir di Indonesia sendiri termasuk tinggi. Sekitar 30% dari 500 sungai di Indonesia melintasi wilayah yang padat penduduk. Beberapa wilayah yang sering terjadi banjir memiliki kepadatan penduduk yang tinggi salah satu contohnya adalah Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Manado kini sudah menjadi kota langganan banjir sebab ketika hujan turun beberapa ruas jalan dan rumah penduduk pada dataran rendah akan tergenang air, hal ini tentu saja menyebabkan gangguan lalu lintas, kerugian materi, penyakit dan dampak lainnya yang juga merugikan kota Manado. Berdasarkan data BNPB Tahun 2010, Kota Manado termasuk dalam tingkat resiko “tinggi” terhadap ancaman banjir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek jangka panjang organisasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya berbagai metode, perencanaan-perencanaan, upaya dan program-program yang dirumuskan dan dilaksanakan di lapangan seperti; Perbaikan dan pelebaran saluran/drainase, pengerukan dan pembersihan daerah aliran sungai (DAS), serta normalisasi sungai. Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Banjir
Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Teling Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado 2021
Dalam memutuskan pandemi covid -19 warga masyarakat kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado masih rendah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam memutuskan mata pandemic covid - 19 di kelurahan Teling Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado dalam penelitian pihak yang akan dijadikan informan adalah informan yang dipilih untuk mendapatkan informan yang jelas dan akurat sesuai dengan objek yang akan diteli. Prosedur pengambilan informan awal selanjutnya dengan teknik snowbaal, yaitu mengambil satu orang kemudian diwawancarai, yang selanjutnya bergulir kepada informan yang lain secara perantai-perentai sesuai dengan informan yang telah ditetapkan adalah pemerintah kelurahan Teling Tingkulu, Kota Manado dan masyarakat setempat, kesedaran masyarakat dan partisipasi spontan dari masyarakat untuk memutuskan mata pandemi covid-19, 90 persen warga masyarakat Kelurahan Teling Tingkulu sudah melakukan dengan mengikuti protokol kesehatan terhadap memutus mata pandemi covid-19 sesuai menghimbaukan dari pemerintah pusat dan daerah lebih khususnya kelurahan Teling Tingkulu, sendangan 10 persen belum melakukan protocol kesehatan, kendala - kendala yang dialami protocol kesehatan adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat, perkomonian, di kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pandemi Covid 19
Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Prevalensi Kontrasepsi Modern Di Kota Manado
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu apa saja strategi yang diambil oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado untuk meningkatkan Prevalensi Kontrasepsi Modern. kepadatan penduduk sangat bisa berpengaruh pada kualitas hidup penduduknya. Semakin padat penduduk, semakin sulit juga usaha untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri. Kepadatan penduduk dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, terganggunya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, munculnya pemukiman kumuh atau lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan berbagai masalah lain. Masalah-masalah sosial akibat kepadatan penduduk inilah yang sudah terlihat di kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Strategi yang dirumuskan dan kemudian diimplementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan Prevalensi Kontrasepsi Modern di Kota Manado adalah dengan giat memberikan komunikasi, infromasi, dan edukasi (KIE), pembinaan, motivasi kepada masyarakat. Pemberian KIE dilakukan dalam berbagai cara seperti dalam bentuk pertemuan dan kegiatan secara langsung, juga melakukan promosi secara tidak langsung yaitu lewat media. Kata Kunci : Strategi, Keluarga Berencana, Kontrasepsi
Implementasi Kebijakan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri Sebagai Kawasan Konservasi Tumbuhan Di Kecamatan Ratatotok
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Implementasi Kebijakan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri sebagai kawasan konservasi tumbuhan di Kecamatan Ratatotok. Salah satu Program Kebijakan Pemerintah yang perlu di sorot terkait konservasi alam saat ini, ialah rencana pembangunan Kebun Raya di tiap-tiap Daerah. Program pembangunan Kebun Raya Daerah merupakan salah bentuk aktualisasi tugas dan fungsi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pembangunan Kebun Raya Daerah menjadi salah satu kebijakan Pemerintah dalam upaya menanggulangi serta merehabilitasi kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kebun Raya yang salah satu fungsinya sebagai wadah Konservasi Tumbuhan di Kecamatan Ratatotok masih belum berhasil di implementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan kebijakan yang sudah di sahkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Nilai Konservasi Yang harus di jalankan sebaik mungkin sebagai bagian dari fungsi Kebun Raya, malah menjadi bagian yang kurang di perhatikan implementor. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kebun Raya, Konservasi Tumbuhan
Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir (Studi di Kec. Pulau Batang dua di Kota Ternate)
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir. Pemanfaatan sumber daya pesisir di satu sisi berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan penyediaan lapangan pekerjaan seperti penangkapan ikan secara tradisional, budidaya tambak, penambangan terumbu karang dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan ekosistem pesisir. Wilayah pesisir memiliki potensi lain berupa keunikan dan keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik wisata sehingga aktivitas pariwisata pun dapat dikembangkan dan menghasilkan dampak positif dengan ikut meningkatkan perekonomian kawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitain kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar pelaksana kebijakan pengembangan Wilayah Pesisir tidak berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari adanya keterlambatan dalam musuawaran rencana pembangunan di tahun 2020. Namun karena adanya pandemi Covid-19 maka pengaggaran itu tidak dilakukan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Wilayah Pesisir
Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan Di Masa Pandemi Covid-19
Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan di masa Pandemi COVID-19. Pelayanan publik adalah melakukan sebuah pelayanan sehingga pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik dan tepat. Esensi Pemerintah dalam suatu wilayah adalah untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat, karena pada hakekatnya Pemerintah adalah “Public service”. Dengan kata lain Pemerintah sebagai pelayanan publik dituntut untuk berkinerja dengan baik. Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang. Kualitas pelayanan public di Indonesia terpengaruh akibat pandemic covid-19 dengan segala dampak yang terjadi di masyarakat tak terkecuali di Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Focus penelitian ini berdasarkan konsep Zeitham1 dkk. (1990; 58-60), Kualitas pelayanan dapat diukur dari lima indikator .Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas pelayanan yang dilakukan di kecamatan Kumelembuai disebabkan karena pada pandemi covid-19 pegawai yang datang bekerja langsung di kantor kecamatan dibatasi karena diberlakukannya WFH (work from home) dan WFO (work from office). Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Covid-19
Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Minahasa Selatan
Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui aspek – aspek apa saja yang membuat pengelolaan kebijakan pemerintah dalam menangangi persampahan di Kabupaten Minahasa Selatan. Pengelolaan sampah sudah menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Dapat dilihat dengan aktivitas manusia yang saat ini tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan limbah atau sampah baik itu limbah oraganik maupun limbah non oraganik. Kegiatan utama dari pengelolaan sampah yaitu memindahkan sampah dari sumber atau tibulan ke tempat pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Penanganan ini membutuhkan sebuah sistem yang baik karena dapat menimbulkan menurunnya estetika lingkungan dan ancaman bagi kesehatan masyarakat umum. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika kebijakan pengelolaan sampah yang diatur oleh pemerintah daerah tidak berjalan sesuai yang diamanatkan sehingga dampak yang ditimbulkan bisa datang dari berbagai sector baik kesehatan maupun kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yakni data primer dan data sekunder. Selanjutnya dibuatkan analisis data untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pada kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Minahasa Selatan pada hal tepat waktu pengangkutan sampah di TPS, masih belum sepenuhnya maksimal, untuk soal waktu sudah tepat cuman terkadang terjadi permasalahan di kendaraan pengangkut sampah atau biasa disebut dengan motor sampah yang tiba-tiba rusak. Ada pun hal lain permasalahan lainnya yaitu jumlah kendaraan motor sampah di tiap kelurahan tidak sebanding dengan jumlah lingkungan yang ada. Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pengelolaan, Sampah
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara)
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Langkah-Langkah Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Menerapkan Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. Program keluarga harapan yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfers) kepada Rumah Tangga Sangat Miskin. Sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan, karena kesehatan yang terjamin maka pendidikan juga dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Kedua komponen ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan dann saling berpengaruh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara dinilai sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa informan baik dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara, SDM-PKH, dan juga pada KPM-PKH. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PKH, Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di UPTD - PPA Provinsi Sulawesi Utara)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Unit Pelaksan Teknis Terpadu ( UPTD–PPA ) Provinsi Sulawesi Utara. Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja melainkan sampai ke remaja, anak – anak dan balita. Dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbendung dengan modus operasinya pun semakin tidak berperikemanusiaan. Dan lebih tragisnya pelakunya pun adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain rumahnya sendiri, sekolah, dan lingkungan sosial anak. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah untuk mencegah kekerasan pada anak wajib ditegakkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara selaku unit pelaksana teknis kepada target sasaran maupun pihak yang terkait sejauh ini belum terlaksana dengan baik dalam segi penyampaian informasi mengenai pelayanan penanganan secara gratis. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kekerasan Seksuak, Anak
Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Salak Di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Salak (Studi Kasus Di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Pemerintah Desa merupakan kepala lembaga perpanjang pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada diperdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang mengatur pemerintahan Desa. Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah merupakan salah satu tugas dan fungsi dari pemerintah desa dimana masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang harus didorong dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri dan juga pengembangan desa secara umum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Rangkuti (2015;3) Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang.strategi juga mencakup perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian ini difokuskan pada teori strategi pemberdayaan yang di kemukakan oleh Edi Suharto yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberdayaan petani Salak di Desa Pangu oleh Pemerintah Desa secara konkrit belum dilakukan, pemberdayaan hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara melalui para petugas penyuluh lapangan. Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Petani Salak Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Salak Di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara
Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Potensi Pariwisata Di Desa Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Potensi Pariwisata di Desa Karatung I kecamatan manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.Dan data di kumpulkan melalui obseravsi,wawancara dan dokumentasi. Analisis Data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu meliputi reduksi data,model data, dan verifikasi. Dan dari hasil penelitian ini di ketahui bahwa Peran Pemerintah Desa di Desa Karatung I masih dalam proses pembangunan atau akan di realisasikan berdasarkan teori Blakely(Kuncoro2010:113‑114 mengenai peran pemerintah dalam mengelola pariwisata yang terdiri dari wirausaha,koordinator,fasilitator,dan stimulator.Sebenarya ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung ialah daya Tarik/tempat wisata yang indah dan dukungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat seperti tidak adanya anggaran, dan tidak adanya BUMDES. Kata Kunci: Pemerintah Desa,Pengelolaan, Pariwisata
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Suatu Studi di Desa Pinabetengan Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa)
Dana Desa Adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatanbelanja Negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat berpatisipasi dalam pemanfaatan Dana Desa serta ikut terlibat dalam merencanakan pembangunan dan melaksanakan program-program pembangunan di Desa Pinabetengan Kecamatan Tompaso Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang di anggap berpotensi untuk memberi informasi tentang pemanfaatan dana desa dan pengaruh keterlibatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pinabetengan Kecamatan Tompaso Barat. Juga melalui observasi dan dokumentasi hasil-hasil pemanfaatan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan Dalam tahap pelaksanaan implementasi pembangunan infrastruktur, Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa cukup tinggi, karena melihat keadaan masyarakat Desa Pinabetengan yang memiliki budaya gotong royong yang kental dan masyarakat sudah memahami bahwa program yang dibuat tidak lain untuk kepentingan masyarakat Desa Pinabetengan sendiri. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Pembangunan
Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)
Tujuan dalam penelitian adalah Untuk Mengetahui Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). Aplikasi E-Planning atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitas Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja. Sehingga perencaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi. E-Planning menjadi alat bantu Bappeda dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Dasar aturan dari penerapan E-Planning ini antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan dalam proses penggunaan aplikasi e-planning ini, tentu didapati kekurangan-kekurangan yang dapat menghambat proses penggunaan aplikasi e-planning ini seperti: kurangnya sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, lalu terkait dengan regulasi/peraturan yang masih berubah-ubah, dan masalah jaringan internet yang belum memadai di kantor BAPPEDA. Kata Kunci: Efektivitas, E-Aplikasi, Perencanaan, Pembangunan
Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), Dana Alokasi dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman daerah dan penerimaan lain yang sah. Pendapatan daerah dari sektor pajak termasuk dalam komponen pendapatan asli daerah yang nilainya signifikan dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.Peran pajak dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai basis material dan darah kehidupan (lifeblood) bagi negara dan roda kekuasaanya. Dalam catatan sejarah, tidak ada negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa adanya pajak dari rakyat. Permasalahan yang sering dihadapi dilapangan dalam implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi/kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Sendangan akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan baik, dimana masyarakat wajib pajak mengerti akan pembayaran serta guna dari pajak yang dibayarkan. Hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik kecamatan maupun kelurahan dimana sosialisasi dilakukan dalam berbagai acara baik formal maupun non formal. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan
Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Operator Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Desa Di Kecamatan Salibabu)
Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Operator Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Desa,Dikecamatan Salibabu). Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, salah satunya melalui pendidikan. Semua orang menyadari bahwa pendidikan adalah poros utama kemajuan suatu bangsa serta memiliki posisi yang strategis bagi kehidupan manusia. Semakin baik mutu pendidikan, maka akan semakin pesat kemajuan sebuah bangsa, begitu pula sebaliknya. Salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kabupaten Talaud adalah program pendidikan operatir desa yang diharapkan mengembangkan kemampuan dibidang teknologi untuk masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitain kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa di Desa Salibabu hanya ada satu penerima yang menjalankan program tersebut. Serta di Desa Dalum program tersebut sudah tidak berjalan secara efektif karena adanya mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak melanjutkan program yang ada di Desa yang bersangkutan. Dan Penyabab hanya ada satu penerima karena masyarakat Desa tidak ada yang bersedia lagi. Kata Kunci: Efektivitas, Pendidikan, Operator Desa
Implementasi..Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Membantu Menyediakan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur
Rumah yang layak untuk dihuni adalah salah satu kebutuhan oleh setiap masyarakat terlebih khusus masyarakat yang belum mempunyai rumah yang layak untuk dihuni. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini guna memenuhi kebutuhan bertempat tinggal masyarakat. Desa mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur salah satunya yang telah menjalankan program bantuan ini. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui proses implementasi Program Bantuan Perumahan Swadaya Untuk Membantu Menyediakan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur.Fokus Penelitian berdasarkan model implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:95) dimana ada beberapa variabel yang dijadikan inti dari fokus penelitianada 6 variabel yaitu sebagai berikut : Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, Disposisi Implementor.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagi berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Dengan informan dalam penelitian ini adalah 13 orang masyarakat. Program bantuan stimulan ini sudah berjalan dengan baik karena dilihat penyalurannya sudah tepat sasaran walaupun ada masyarakat yang masih terlambat dalam pembangunan rumah dan merasa dana masih kurang. Namun bantuan BSPS ini adalah salah satu bantuan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi,Program, Bantuan Stimulan, Perumahan Swadaya, Masyarakat Miskin
Kinerja Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Manado Dalam Mengawasi Peredaran Makanan Di Masa Covid-19
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Manado Dalam Pengawasi Peredaran Makanan di Masa Covid-19 Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 pegawai. Berdasarkan Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil sering kali seringkali rancau dengan indikator keluaran. Hasil mengambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Tentunya sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari BPOM Kota Manado dalam mengawasi peredaran makanan, dapat dikatakan sudah baik, karena dari pihak BPOM sendiri telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa hasil dari BPOM Kota Manado dalam pengawasan makanan ini, dapat dilihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait seperti melakukan secara rutin di pasar tradisional yang ada di Kota Manado, dan hal ini juga menunjukkan bahwa jika ada pedangang yang nakal dalam peredaran makanan, maka akan diberikan sanksi yang tegas, dan sanksi yang paling fatal adalah memberhentikan produksi penjualan tersebut. Kata Kunci : Kinerja, Pengawasan BPOM, Perlindungan Konsumen
Efektivitas Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Towuntu Timur Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara
Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan mengenai kinerja pemerintah pemerintah Desa dalam pelaksanaan pelayanan public di masa pandemic terlihat berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, selain itu banyak masyarakat yang belum memahami secara pasti mengenai pelayanan di desa pada masa pandemic di Desa Towuntu Timur Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut bagaimana efektivitas pelayanan publik di masa pandemi covid-19 di desa towuntu timur kecamatan pasan kabupaten minahasa tenggara. Hasil penelitian didapati Efesiensi pelayanan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pada masa covid-19 di desa Towuntu Timur lebih efisien dari sebelumnya. Daya tanggap aparat pemerintah desa Towuntu Timur dalam memberikan pelayanan pada masa covid-19 tetap terjaga dengan baik. Keberadaan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan pada masa covid-19 mengalami perubahan dimana pada masa covid-19 penggunaannya yang jarang sehingga tak gampang rusak. Semangat kerjasama dan loyalitas selama masa covid 19 di desa Towuntu Timur tetap terjalin dengan baik. Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik, Pandemi Covid-19
Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Kalooran’ta Di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencari tahu bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola pasar desa. Oleh karena itu penulis mengangkat judul: “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Kalooran’ta di Desa Kanonang Dua, Kecamatan Kawangkoan Barat”. Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa mengelola pasar desa belum maksimal, tetapi pemerintah desa sudah mengusahakan yang terbaik untuk pasar desa.Yang menjadi faktor penyebab Pasar Tradisional Kalooran’ta terhenti pengoprasiannya antara lain, kurangnya antusias dari masyarakat desa kanonang untuk membantu mengembangkan pasar desa dengan berbelanja dan berdagang, kinerja yang di lakukan pemerintah desa belum maksimal, serta persaingan antar pasar modern dan pasar tradisional. Dan walaupun pasar desa tersebut saat ini sudah tidak beroperasi, pemerintah desa mempunyai rencana kedepan untuk mengoperasikan atau menjalankan kembali Pasar Tradisional Kalooran’ta dan sedang mengusahakan untuk tidak membiarkan pasar desa yang sebagai aset desa terbengkalai begitu saja. Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Pengelolaan, Pasar Tradisional
Strategi Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Layanan Pasar Di Kecamatan Tahuna
Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, tujuan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan strategi yang digunakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar tahuna. Strategis tersebut berupa Ekstensifikasi dan Intensifikasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mampu dilaksanakan dengan baik. Strateginya dengan memperluas taxbase retribusi pasar, Melakukan re-identifikasi misi organisasi, Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana yang dapat menunjang upaya peningkatan retribusi pasar, Melakukan pembinaan sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman para pegawai terhadap tupoksi, Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pasar, Melakukan pengaturan sistem pengamanan yang optimal di pasar, mengupayakan keseimbangan anggaran penataan lingkungan dengan pendapatan retribusi pasar, dan melakukan penegasan sanksi bagi pelanggaran retribusi pasar. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan tidak berbelit-belit, transparansi proses dan prosedur penetapan tarif pajak dan retribusi daerah, menyediakan sarana kepada masyarakat untuk menyalurkan saran, masukan, ataupun kritik terhadap pelayanan yang diberikan, khusus untuk retribusi daerah yang kontraprestasinya dapat dilihat secara langsung, harus diikuti dengan peningkatan pelayanan jasa yang diberikan. Kata Kunci : Strategi, Dinas, PAD, Retribusi Layanan Pasar
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Beo Barat Tahun 2018-2019
Terdapat masalah pada lembaga pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di kelurahan beo barat sehingga perlu adanya kontirbusi dari semua masayarakat. Atasnya yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peranan LPM dalam proses perencanaan pembangunan Di Kelurahan Beo Barat kecamatan Beo kabupaten kepulauan Talaud? kepulauan Talaud. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masayarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPM untuk masyarakat. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Beo Barat dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatiannya masyarakat merawat keadaan fisik, bangunan yang telah dibuat. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Kata Kunci : Peran, LPM, Perencanaan Pembangunan
Peran Camat Dalam Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kecamatan Esang Selatan (Studi Pada Kantor Camat Esang Selatan)
Penelitian pada kantor kecamatan Esang Selatan dalam melihat peran Camat lebih mendalam. Penelitian ini akan mengambil judul “Peran Camat Dalam Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kecamatan Esang Selatan (Suatu Studi pada Kantor Camat Esang Selatan)”. Hasil yang didapatkan Peran Camat Esang Selatan sebagai interpersonal person berdasarkan beberapa kategori yaitu figure head, leader dan liaison sudah mulai terlaksana. Peran camat sebagai informational role masih belum terlaksana dengan baik akibat beberapa masalah. Masalah seperti kurangnya sumber daya yang memadai dalam mengolah informasi menyebabkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat kalah cepat dengan informasi hoaks yang beredar di media sosial. Hal tersebut berkontribusi dalam peningkatan keraguan masyarakat akan dampak dari covid 19. Upaya memonitor informasi dan menyaring informasi sudah dilaksanakan meskipun masih terdapat kendala. Kata Kunci : Peran, Camat, Pembatasan Kegiatan
Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Eceng Gondok Untuk Pemeliharaan Danau Tondano (Studi Kasus di Kecamatan Kakas)
Permasalahan eceng gondok yang ada di danau Tondano khususnya di kecamatan Kakas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Eceng Gondok untuk pemeliharaan danau Tondano (studi kasus di kecamatan Kakas). Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan kinerja Individu. Pada program – program penanganan eceng gondok di danau Tondano, sudah sangat efektif selain untuk pembersihan eceng gondok di samping itu juga menambah peluang kerja bagi masyarkat yang ada di sekitar danau, akan tetapi masih ada hambatan yaitu kurangnya anggaran sehingga program tersebut akan berjalan jika dana tersediah dan akan terhenti. Kinerja organisasi. pemerintah Kabupaten Minahasa berlandaskan intruksi bupati Minahasa nomor 12 tahun 2020 tentang pelestarian sungai dan danau serta larangan penggunaan badan sungai dan danau untuk kegiatan budidaya tanaman air dan penggunaan jaring di danau yang menghambat pengangkatan eceng gondok, sejauh ini apa yang tertuliskan pada intruksi bupati tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah yang ada, dan tentunya sangat membantu kehidupan masyarakat sekitar danau Tondano. Kata Kunci : Kinerja Pemerintah, Penanganan, Eceng Gondok Danau Tondano
Sinergitas Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ingin mengetahui hubungansinergitas pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata khususnya diKabupatenTorajaUtaraProvinsiSulawesiSelatan.Hasil penelitoian BentukkomunikasipemerintahdaerahdalammengelolakawasanwisataKete’Kesu di Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan terkait dengan indikator;KomunikasiPersonaldilakukandenganpendekatanpersuasifkepadawargamasyarakatdalammengembangkanpotensiwisatayangdapatdikembangkandi kawasanKeteKesu. Komunikasi kelompokyangdilakukanpemerintahyaitudenganmengadakanpenyuluhanterkaitpariwisatayangmengundangparaahli dibidangpengembanganpariwisatadanworkshoppeningkatanketerampilanmasyarakatyangbekerjasamadenganpihakswasta.Komunikasi Massa danjuga melalui media internet atauNewMediadijadikanmediautamadalammempromosikankawasanwisataKete’Kesu,internetdianggapsangatmampumendongkrakpeningkatanwisatawanyangdatangberkunjung ke Kete’ Kesu. Media internet sangat mudah diakses dan mampumemberikaninformasiterperinciterkaitobjekwisatayangadadikawasanwisataKete’Kesu.Bentuk Koordinasi dilakukan dengan Komunikasi secara langsung terhadappelakuSwastayangBerSinergitasdenganpihakPemerintahSertamemberdayakan pelaku UMKM. Dengan Berkoordinasi Sinergitas terlihatdarisaranaprasaranayangdiadakangunamendukungperkembanganpariwisatadiTorajaUtara. Kata Kunci : Sinergitas, PemerintahDanSwasta, PariwisataToraja SinergitasPemerintahDanSwastaDalamPengembanganPariwisataDiKabupatenTorajaUtaraProvinsiSulawesiSelatan
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung (Studi Kasus Di Kampung Aingogin Kecamatan Tembagapura Kabupaten Mimika)
Penelitian ini bertujuan untuk Mengambarkan peran pemrintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kampung Aingogin Kecamatan Tembagapura Kabupaten Mimika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti dengan jenis penelitian ini maka dapat digambarkan secara rinci mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Aingogin Kecamatan Tembagapura Kabupaten Mimika. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi Parsipatif, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisi data digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan peran pemerintah kampung Ainggogin dalam hal ini kepala kampung dan perangkatnya dalam urusan pemerintahan sudah dijalankan sesuai dengan yang diharapkan sedangkan peran pemerintah kampung dalam urusan pembangunan dan kemasyarakatan yang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses program pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan terkesan kurang baik sehingga berimplikasi pada tingkat kepuasan dan harapan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan di kampung Ainggogin belum dilakukan secara baik dan terencana dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan program pembangunan dan sampai pada tahap evaluasi. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Kampung
Sinergitas Pemerintah Desa Dan Perusahaan Tambang Emas Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) (Suatu Studi Di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan)
Tujuan ini penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Sinergitas Pemerintah Desa dan Perusahaan Tambang Emas Melalui Program corporate social responsibility (CSR) di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau yang lebih sering disebut corporate social responsibility (CSR), bukan lagi berada dalam tataran wacana sebagaimana beberapa tahun ke belakang, atau bentuk kegiatan amal dan respons atas kejadian luar biasa semata. CSR di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, dimana sudah menjadi unsur penting bagi perusahaan dalam menjamin keberlanjutan bisnisnya, maupun bagi pemangku kepentingan lain sebagai bentuk tanggung jawab atas sebuah dampak operasional. Terdapat dua indikator yang menunjukkan, bahwa CSR telah memiliki kedudukan penting. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinergitas yang dilakukan antara pemerintah desa dan pihak perusahaan PT. Sumber Energi Jaya di Desa Tokin dalam program CSR, dilihat dari aspek komunikasi terlihat tidak berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dimana pihak pemerintah desa jarang berkomunikasi dengan Pimpinan PT.SEJ dalam pengelolaan CSR dan lagi dana dan program CSR sudah tidak berjalan lancar. Namun Kurangnya transparansi penggunaan dana CSR yang diberikan dan juga oleh kurangnya transparan dari pihak perusahaan akan dana CSR menjadi masalah yang memicu lemahnya koordinasi yang terjalin selama ini. Kata Kunci: Sinergitas, Pemerintah Desa, Perusahaan, CSR
Eksistensi Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Objek Wisata Bukit Kasih Kanonang Kabupaten Minahasa
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Eksistensi Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Objek Wisata Bukit Kasih Kanonang .Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sedang serius digarap oleh negara Indonesia dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar karena Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang luas, yang wilayahnya membentang dari Sabang sampai Marauke. Pariwisata merupakan salah satu fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, sehingga keadaan ini menjadi sebuah perhatian yang besar dari para ahli dan perencana pembangunan. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek serta daya tarik wisata dan juga usaha–usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan bahwa Eksistensi Sosial Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 Di Objek Wisata Bukit Kasih Kanonang Kabupaten Minahasa dalam pendapatan pedagang serta pengunjung menurun drastis, namun dilihat dari pembangunan pengembangan destinasi wisata berjalan dengan baik dengan melihat beberapa informasi baik dari Dina Parawisata Provinsi Sulawesi Utara juga Pemerintah setempat Kata Kunci: Eksistensi, Sosial Ekonomi, Masyarakat, Pandemi
Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (Studi Kasus Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) di Kabupaten Minahasa Selatan. Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, DPRD membentuk unit-unit yang disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD dan bertujuan untuk membantu DPRD agar mencapai hasil kerja dan membantu kinerja kelembagaan DPRD dalam setiap pembuatan kebijakan, sebagai prasyarat legalnya sebuah peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori dari Dwiyanto (2006:50-51) terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja. Hasil penelitian disimpulkan faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yaitu adanya miskomunikasi sehingga menimbulkan perbedaan pandangan antar fraksi yang mengakibatkan selisih paham dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan tersebut. dinilai masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki. Kata Kunci: Kinerja, DPRD, Alat Kelengkapan Dewan
Implementasi Kebijakan Sistem E-Kinerja Pada Aparatur Sipil Negara Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan sistem e-Kinerja pada Aparatur Sipil Negara provinsi Sulawesi utara yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang sedemikian pesat juga mengubah pekerjaan sehari-hari termasuk di dalamnya instansi/lembaga. Tidak heran hampir semua aspek pekerjaan yang ada saat ini ditopang oleh teknologi. Beberapa penerapan sistem elektronik birokrasi yang berlandaskan pada kebijakan publik bertujuan untuk menertibkan dan melanjutkan kualitas reformasi birokrasi, misalnya penerapan sistem E-Government, E-KTP, E-Kinerja dan lain sebagainya yang berbasis elektronik. Semua itu diterapkan guna memudahkan akses dalam mencari informasi dan registrasi administrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap), stuktur birokrasi. dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem e-Kinerja merupakan salah satu aplikasi yang berbasis website yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja Aparatur Sipil Negara menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja, unit kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemeberian insentif kerja pada Aparatur Sipil Negara. Dalam penerapannya sudah berjalan namun mengalami kendala sumberdaya manusia. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, E-Kinerja, ASN