Sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Effendi, R. (2013). Accounting principle Prinsip akuntansi berbasis SAK ETAP. Edisi Revisi Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Kabuhung, M. (2013). Informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk perencanaan dan pengendalian keuangan pada organisasi nirlaba Keagamaan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3), 339-348. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1832
Mulyadi. (2016). Sistem akuntansi. Edisi ke-4. Jakarta: Penerbit Salemba.
Mulyadi. (2013). Sisem akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Mardi. (2011). Sistem informasi akuntansi. Anggota IKAPI: Ghalia. Indonesia.
Ointu, M. R. & Budiarso, N.S. (2016). evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada DPPKAD Kab. Boolang Mangondow Selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(3), 156-164. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13662
Peratutan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta.
Syarifudin, A. (2014). pengaruh kompetensi sdm dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah (Studi empiris pada Pemkab Kebumen). Jurnal Fokus Bisnis,14(02), 26-44.
Tuerah, S. (2013). evaluasi efektifitas sistem informasi akuntansi pembelian dan pengeluaran kas pada UD. Roda Mas Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi , Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3), 225-232.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kepulauan Talaud.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro di Provinsi Sulawesi Utara.
DOI: https://doi.org/10.32400/iaj.26814
Refbacks
Copyright (c) 2019 Meyline Trisuksi Parera, Lintje Kalangi, Novi Swandari Budiarso
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Publisher:
Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Bahu - Manado, Sulawesi Utara
Indonesia 95115
Cooperation with:
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
d/a. Sekretariat Ikatan Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Bahu - Manado, Sulawesi Utara
Indonesia 95115