ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BITUNG

Abstract

ABSTRAK

Tujuan penelitian ialah bagaimana Sistem  dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13  tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri no 13 Tahun 2006. Bagaimana hambatan  pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung. Teknik analisis yang digunakan adalah Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara Deskriptif dengan menggunakan analisis data komparatif. Hasil penelitian  Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bitung, khususnya penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran dan penatausahaan pertanggungjawaban, dokumen-dokumen yang digunakan serta batas waktu pengajuan SPP, penerbitan SPM, penerbitan SP2D, penolakan penerbitan SPM, penolakan penerbitan SP2D serta penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bitung. Sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 belum sepenuhnya dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bitung. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penatausahaan pengeluaran yaitu prosedur, dokumen yang digunakan dan batas waktu penerbitan SPM, dan SP2D oleh Pejabat Pengelola Keuangan, mengakibatkan proses penerbitan SP2D terlambat sehingga memperlambat juga proses pencairan dana.

Kata Kunci : Sistem  dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRACT

The research objective is how the Regional Financial Management System and Procedure in Bitung City has been carried out in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management as amended by Permendagri No. 59 of 2007 and Permendagri No. 21 of 2011 concerning the second amendment to Permendagri no 13 of 2006. What are the obstacles to the implementation of the Regional Financial Management System and Procedure in Bitung City. The analysis technique used is the data collected then processed and then analyzed descriptively using comparative data analysis. The results of the research system and procedures for regional financial management in the Bitung City Government, especially administration of revenues, administration of expenses and administration of accountability, documents used and deadlines for submission of SPP, issuance of SPM, issuance of SP2D, rejection of SPM issuance, refusal of SP2D issuance and submission of reports accountability (SPJ) carried out by the Government of the City of Bitung. The system and procedures for expenditure administration are not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 as amended by Permendagri No. 59 of 2007 has not been fully implemented in the City Government of Bitung. Lack of knowledge and understanding of expenditure administration, namely procedures, documents used and the deadline for issuing SPM, and SP2D by Financial Management Officers, resulted in the issuance process of SP2D being too late, thus slowing down the process of disbursement of funds.

Keywords: Regional Financial Management System and Procedure