Evaluasi Penerapan Belanja Modal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Abstract

Dalam pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan Good Governance dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih.Kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Perbaikan infrastruktur, gedung, peralatan dan aset tetap lainnya juga dapat menjadi faktor penting dalam membantu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.Belanja modal yang dilaksanakan pemerintah untuk pelayanan publik berdampak besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.Agar informasi belanja modal sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku maka penerapan atau pelaksanaan belanja modal harus disajikan secara baik dan benar.Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan atau penerapan belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai ketentuan yang berlaku.Metode yang digunakan adalah deskriptif.Hasil penelitian yang diperoleh bahwa di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diatur sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.