PELAYANAN PUBLIK E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA

Abstract

ABSTRAK

Sejak berlakunya intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, tentang telematika, good goverment, dan selanjutnya instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang kebijakan dan strategi nasional e-government, pemerintah dituntut harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika melalui pengembangan pelayanan publik berbasis e-goverment, di tingkat nasional maupun daerah. Namun hingga saat ini di lapangan masih banyak ditemukan perbedaan yang terjadi antar daerah, akibat sumber daya manusia yang berbeda-berbeda. e-government yang dikembangkan hanya mengindikasikan sekedar pemenuhan kebijakan, tanpa disertai peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, akan mengkaji bagaimana pelayanan publik pasca diterapkannya pelaksanaan e-governance pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Pelayanan dimaksud akan dikaji dengan menggunakan konsep pelayanan yang dikemukakan oleh Nuiyanto (2014:18 ) Pelayanan publik yang bersifat ideal artinya pelayanan publik yang di cirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan aparatur, dengan ciri efektif, sederhana, kejelasan dan kepastian (transparan), keterbukaan, dan efesiensi. Temuan penelitian menggambarkan dengan penerapan e-government di Kabupaten Minahasa telah menyebabkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan informasi layanan public yang digunakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa.

Kata Kunci: Pelayanan publik; E-Government; Dinas Komunikasi Informatika

ABSTRACT

Since the enactment of Presidential Instruction No.6 of 2001, regarding telematics, good governance, and subsequently Presidential Instruction No.3 of 2003, concerning national e-government policies and strategies, the government has been demanded to be able to take advantage of advances in communication and information technology through the development of e-based public services. government, at the national and regional levels. However, to date in the field there are still many differences that occur between regions, due to different human resources. The developed e-government only indicates the fulfillment of policies, without any improvement in service quality. This research, using descriptive qualitative methods, will examine how public services are implemented after the implementation of e-governance at the Communication and Information Office of Minahasa Regency, North Sulawesi Province. The service referred to will be studied using the service concept put forward by Nuiyanto (2014: 18) Public service which is ideal means that public services are characterized by accountability and responsibility from the service providers of the apparatus, with the characteristics of effective, simple, clarity and certainty (transparent). , openness, and efficiency. The research findings illustrate that the application of e-government in Minahasa Regency has led to an increase in community participation in using public service information used by the Minahasa Regency Information Communication Office.

Keywords: Public services; E-Government; Informatics Communication Office