TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Abstract

ABSTRAK

Pembangunan di pedesaan merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian desa seperti terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Dua Induk Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Tata kelola BUMDes tersebut akan dikaji dengan melihat panduan pendirian pengelolaan BUMDes yang mewajibkan prinsip Kooperatif, Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabel. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi Kooperatif, Kemampuan dari pengurus BUMDes di Kiawa Satu Utara saat ini belum sepenuhnya mampu atau efektif dalam mengelola BUMDes dikarenakan kepengurusan BUMDes yang sering terganti sehingga mempengaruhi berkembangnya BUMDes yang ada. Dari sisi Partisipatif, terlihat masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan masih kurangnya kontribusi dari pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara. Jika dari sisi Transparansi, pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara selalu terbuka dalam mengelola BUMDes khususnya mengenai pendapatan dan pemasukan hasil BUMDes. Sedangkan dari sisi Akuntabel, terdapat beda pendapat dari pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan atau hasil BUMDes.

Kata Kunci : Tata kelola; BUMDes.

ABSTRACT

Development in rural areas is one of the supporting factors for the success of the village economy, such as creating jobs for the community and increasing village income. The successful implementation of development depends on the selection of goals to be achieved by using resources to achieve these goals. By using a qualitative method, this research aims to see how the governance of BUMDes in Kiawa Satu Utara Village and Kiawa Dua Induk Village, Kawangkoan Utara District, Minahasa Regency. The BUMDes governance will be reviewed by looking at the guidelines for establishing BUMDes management which require the principles of Cooperative, Participatory, Transparency, and Accountable. The research findings illustrate from the cooperative side, the ability of BUMDes administrators in Kiawa Satu Utara is currently not fully capable or effective in managing BUMDes because BUMDes management is often changed so that it affects the development of existing BUMDes. From the participatory side, it is seen that there is still a lack of participation from the community and there is still a lack of contributions from BUMDes managers in Kiawa Satu Utara. In terms of transparency, BUMDes managers in Kiawa Satu Utara are always open in managing BUMDes, especially regarding BUMDes revenue and income. Meanwhile, from the accountable side, there are different opinions from BUMDes managers and village governments in the accountability for management or BUMDes results.

Keywords: Governance; BUMDes.