Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif (Suatu studi di Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020)

Abstract

Artikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara dalam mendorong terjadinya pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif artikel ini akan mendeskripsikan berbagai strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatan pengawasan partisipatif dan berbagai hambatan yang ditemui. Temuan penelitian menggambarkan strategi-strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara diantaranya adalah melakukan perekrutan, pendidikan politik, dan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Bawaslu juga melibatkan seluruh stakeholder untuk melakukan pengawasan partisipatif. Namun temuan penelitian juga menggambarkan pengawasan partisipastif yang diharapkan belum berjalan baik dikerenakan masih banyaknya masyarakat yang masih bersifat pasif dan pragmatis akan pilkada. Sifat pasif dan pragamatis terjadi tidak lepas daripada faktor ekonomi masyarakat sehingga politik transasiksional (finansial, logistic dll) dianggap masyarakat sebagai hal yang biasa bahkan dinanti-nanti ketika pilkada itu digelar.

Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif; Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

This article examines the strategies implemented by the General Election Supervisory Board (Bawaslu) of North Halmahera Regency in encouraging participatory supervision of the 2020 election of the Regent and Deputy Regent of North Halmahera. Using qualitative methods and a descriptive approach this article will describe the various strategies carried out by Bawaslu North Halmahera Regency in increasing participatory supervision and various obstacles encountered. The research findings illustrate the strategies carried out by the North Halmahera Regency Bawaslu including recruiting, political education, and outreach about the importance of participatory supervision. Bawaslu also involves all stakeholders to carry out participatory supervision. However, the research findings also illustrate that the expected participatory supervision has not gone well because there are still many people who are still passive and pragmatic about regional elections. Passivity and pragmatic nature cannot be separated from the community's economic factors so that transactional politics (financial, logistical, etc.) are considered by the community as normal and even looked forward to when the regional elections are held.

Keywords: Participatory Supervision; Regional Head Election