PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  DALAM  PEMILUKADA DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SITARO[1]

0leh : Arther Muhaling[2]

ABSTRAK

Kabupaten Sitaro telah dua kali melaksanakan pemilukada secara langsung. Pemilihan yang kedua kalinya dilaksanakan pada tahun 2013.dari hasil rekapitulasi mencapai 95% masyarakat mengggunakan hak pilihnya di kecamatan sibarsel kabupaten sitaro, oleh karena itu penliti ingin meneliti bagaimana partisipasi poltitk masyarakat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di kabupaten sitaro khususnya kecamatan sibarsel dengan menggunakan teori Partisipasi politik, teori oleh ramlan surbakti, adapun metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan lokasi penelitian di kecamatan sibarsel kabupaten sitaro dengan teknik mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi kepada informan yang telah di tentukan yaitu sebanyak 4 orang, dalam penelitian tersebut partisipasi masyarakat dikecamatan sibarsel cukup tinggi, Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dikecamatan sibarsel didukung oleh berbagai hal yakni, antusiasme yang tinggi menyebabkan pemikiran kritis tentang pelaksanaan dan minat untuk berpartisipasi cukup tinggi, Peran media massa sangat strategis dalam mendorong pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilihan umum kepala daerah sehingga informasi berjalan cukup lancar dan menjadi salah satu sarana sosialisasi politik. Kinerja KPUD di tingkat Pilkada Kabupaten Sitaro yang cukup maksimal dalam melakukan kampanye agressif dalam mendorong minat individu pemilih. Hal inilah yang membuat partisipasi masyarakat meningkat dari pemilukada sebelumnya yaitu 82% pada tahun 2008.

Kata kunci :  Partisipasi politik, Pemilukada

PENDAHULUAN

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabilitas  dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu secara periodik sudah berlangsung sejak tahun 1955, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman.

Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari system otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan kekacauan menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini. Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan Kepala Daerah langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi.

Harapan besar mengenai implikasi Pilkada langsung ini,rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman  undang–undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik.

Kabupaten Sitaro telah dua kali melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung.  Pemilihan yang ke dua kalinya dilaksanakan pada tahun 2013. Pelaksanaan pemilihan bupati telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013  yang diikuti oleh dua pasangan calon. Hasil rekapitulasi suara untuk semua calon adalah 45.719, dengan jumlah pemilih adalah 50,523 artinya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pemilukada ini berjumlah 4.804 orang.

Adapun rumusan permasalahan yang penulis ajukan adalahBagaimana partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada di kecamatan siau barat selatan/ adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. Manfaat Teoritis temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi (manfaat) dalam pengembangan keilmuan terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan partispasi masyarakat dan pelayanan komisi pemilihan umum terhadap masyarat dalam penyelenggaraan Pilkada.Manfaat Praktis kontribusi penelitian ini tidak hanya dalam memperkaya khasanah teori, tetapi hasil temuan yang diolah secara proporsional dan profesional, diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam merancang level kebijakan mengenai proses pemilihan kepala daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas system politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas.Mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri (Berger dalam Surbakti 1992:140). Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Para ilmuan dan pakar politik telah banyak memberi batasan yang telah mengenai partisipasi politik.“Khamisi (dalam Ruslan 200:46) memberi pengertian yang luas mengenai partisipasi politik bahwa partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara,melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuanya sendiri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini akan memaparkan tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati  kabupaten Sitaro di kecamatan siau barat selatan tahun 2013.  Berdasarkan karakteristik permasalahan, metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif menguji konteks secara keseluruhan, interaksi dengan partisipan dan mengumpulkan data secara langsung terhadap  partisipan serta bergantung pada data-data deskriptif. Hal ini sejalan dengan apa  yang dikemukakan oleh Moleong (2000:1) yaitu prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data-data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati.

Informan sesuai dengan pokok masalah dan fokus penelitian, maka  yang akan    menjadi subyek  dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan bupati, antara lain personil KPU, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat pemilih. Mereka ditentukan secara sengaja. Untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori.

PEMBAHASAN

1. 1. Partisipasi politik masyarakat Dalam PILKADA di Kecamatan Siau  Barat Selatan

Pemilihan Bupati Sitaro Tahun 2013 menjadi sebuah yang menarik untuk dilihat seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam peristiwa politik tersebut. Karena Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) menjadi indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi di sebuah wilayah. Dalam konteks penulisan ini, Pilkada dianggap sebagai sebuah peristiwa periodik yang akan berlangsung, tetapi dalam pelaksanaannya selalu meninggalkan catatan penting tentang sejauh mana tingkat partisipasi masyarakatnya.

Harapan baru akan format demokratisasi negeri ini juga tertuang dalam berbagai peristiwa Pilkada yang berlangsung sejak tahun 2005. walau sebahagian masyarakatnya masih bersifat skeptis akan tahapan demokrasi bangsa ini terutama tentang materi dan infrastruktur yang mendukungnya yang dianggap tidak siap. Tetapi sejauh apapun pemilihan langsung berlangsung, hal ini merupakan jalan dalam penguatan demokrasi yang idelnya.

Partisipasi politik Masyarakat pada pilkada tahun 2013 di kecamatan Siau Barat Selatan  sungguh fenomenal jumlah pemilih di kecamatan Siau Barat Selatan adalah 3.190 pemilih dan yang menggunakan hak pilih berjumlah 3.019

Wawancara dengan Ketua KPU Sitaro Pricilia Bawole, masyarakat kali ini sudah  semakin sadar dengan kewajiban sebagai warga Negara dalam konteks demokrasi, dilihat dengan antusias masyarkat dalam menggunakan hak politik cukup tinggi.

1. 2. Faktor Pendukung tingginya Partisipasi Masyarakat Kabupaten Sitaro di dalam Pilkada Tahun 2013.
   1. 1. Terbentuknya Antusiasme

Dari pemaparan diatas kita dapat melihat bahwa didalam momentum politik Pilkada Kecamatan Siau Barat Selatan menunjukan angka partisipasi yang cukup tinggi yaitu 97,8%, hal ini dapat dilihat dari masyarakat kelurahan Kecamatan Siau Barat Selatan yang menentukan pilihan dan menggunakan hak politiknya. Adapun faktor yang mendukung fenomena politik ini diakibatkan dari terbentuknya kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri untuk menggunakan hak politiknya, dengan pertimbangan bahwa calon yang hadir dalam pentas Pilkada cukup memiliki kapasitas dalam mewujudkan harapan mereka.

Pertimbangan untuk memilih dan melihat calon yang hadir serta bertarung didalam Pilkada memiliki kapasitas adalah sebuah alasan yang sebenarnya rasional dan kritis.

Hal ini dapat dikatakan demikian apabila ditinjau dari alasan masyarakat kenapa menganggap calon yang hadir cukup memenuhi kapasitas untuk membawa kepentingannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat AB, beliau menuturkan bahwa, “para calon kali ini cukup dekat dengan masyarakat, mereka selalu turun ke lapangan, perkunjungan, dan berdialog langsung dengan masyarakat. Karena wilayah Kabupaten tidak begitu luas, kadang-kadang dalam sehari ada beberapa calon yang datang. Kedatangannya pun sering membawa sesuatu bagi masyarkaat. Ini membuat masyarakat selalu menunggu-nunggu kehadiran para calon dan tentunya hari pelaksanaan pemilihan”

2. Peran Media Massa

Elemen dari sebuah tahapan demokrasi yaitu disaat media menempatkan perannya dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Isi media dalam memberikan informasi secara luas mengenai Pilkada juga mendorong terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. Rendahnya intensitas mengenai kampanye peristiwa politik dan penyelenggaraan Pilkada mendorong menurunnya informasi yang diterima sehingga berakibat pada rendahnya keterlibatan masyarakat didalam pilkada.

Dengan pemahaman dan konstruksi  bersama maka  pesan yang disampaikan oleh media loka di Kabupaten Sitaro dapat mengkomunikasikan tujuannya. Pesan yang dihadirkan oleh media dalam mendorong tingkat partisipasi yang tinggi telah mencirikan karakterisktik khalayak dan memiliki efek dalam melakukan agitasi. Hanya dengan cara demikian diharapkan suatu pesan, mengenai pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan politik dapat diterima oleh masyarakat umum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh masyarakat YK, beliau menuturkan, “masyarakat di Kabupaten Sitaro sangat rajin mengikuti perkembangan proses pilkada melalui media massa. Hal ini menjadi salah satu keuntungan bisnis bagi media, sehingga pemberitaan dilakukan secara terus menerus. ini telah menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat,sehinnga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses Pilkada di Kabupaten Sitaro.”

1. 3. Kinerja KPUD

Penataan daftar pemilih tetap (DPT) yang baik sangat mendukung tingginya partisipasi politik. Persoalan ini sering menjadi masalah selama pelaksanaan Pilkada karena banyaknya warga yang sering tidak terdaftar sehingga menjadi sebuah permasalahan krusial yang tidak mendapatkan solusi. Tidak demikian halnya dengan di Kabupaten Sitaro.

Hal ini tidak terlepas dari kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai lembaga yang melaksanakan dan penyelenggara Pilkada. Kinerja KPUD sebagai lembaga penyelenggara sudah cukup baik. Persoalan itu adalah sejauh mana KPUD melakukan kampanye progressif untuk mendorong masyarakat supaya menentukan pilihan politiknya dan ikut berpartisipasi di dalam Pilkada. Walau terkadang kepentingan masyarakat dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih, yang memprioritaskan kebutuhan individunya dari pada melakukan pencoblosan. Hal ini juga disebabkan keberhasilan elemen politik termasuk KPUD untuk melakukan pendidikan politik masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh PM salah satu masyarakat, “KPU sudah cukup professional dalam bekerja, walaupun masih ada kekuarangannya, tetapi kalau menyangkut sosialisasi kepada masyarakat, sudah cukup baik.”

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis di dalam bab-bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat Kabupaten Sitaro di dalam Pilkada tahun 2013, sebagai berikut Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pentas politik lokal pemilihan Kepala Daerah Kecamatan Siau Barat Selatan cukup tinggi dari angka kuantitas pemilih yaitu 95%. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sitaro didukung oleh berbagai hal yakni, antusiasme yang tinggi menyebabkan pemikiran kritis tentang pelaksanaan dan minat untuk berpartisipasi cukup tinggi,Peran media massa sangat strategis dalam mendorong pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilihan umum kepala daerah sehingga informasi berjalan cukup lancar dan menjadi salah satu sarana sosialisasi politik.Kinerja KPUD di tingkat Pilkada Kabupaten Sitaro yang cukup maksimal dalam melakukan kampanye agressif dalam mendorong minat individu pemilih. Berbagai bentuk kampanye tentang pelaksanaan Pilkada baik melalui media cetak dan selebaran, maupun spanduk yang dilaksanakan oleh KPUD cukup terasa maksimal. Hal ini juga menciptakan pengetahuan ataupun kejelasan masyarakat akan tujuan dan misi dari pelaksanaan Pilkada dalam menentukan Kepemimpinan daerah.

Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka penulis yang melakukan penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang berkaitan erat dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada di Kabupaten Sitaro. Adapun beberapa rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut adanya sebuah identifikasi masyarakat yang lebih jauh dan mendalam, untuk melihat dan observasi mendalam mengenai seberapa jauh motif pendidikan dan ekonomi mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dan membuat pilihan politiknya. Hal ini juga berguna untuk melihat fenomena berkembangnya Golongan Putih (Golput) di tengah berlangsungnya berbagai bentuk Pilkada Langsung di daerah-daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, dan Bisri A. Zaini., 2006.Pilkada Langsung Problem dan Prospek.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bintan R. Saragih, 1987. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Budiarjo, Miriam., 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Gabriel, A. Almond dan Sidney Verba., 1984.Budaya Politik: Tingkah LakuPolitik dan Demokrasi di Lima Negara: terjemahan Sahat Simamora.Jakarta: Bina Aksara, Co.

Gaffar, Affan., 2006. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan., 1990. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, L.J.  2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Roskakarya, Bandung

Rush, Michael dan Althoff, Philip., 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Samuel Huntington, Joan Nelson,  1990. Partisipasi politik di Negara berkembang, Rineka Cipta, Jakarta,

Surandim Achmad,  2007. Tesis .Perilaku Pemilih Masyarakat Pedesaan dalam Pilkada di Kabupaten Pati.

Surbakti, Ramlan., 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.SVD, Bernard Raho.,2007. Teori Sosiologi Modern.Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Sukmadinata dan Syaodih, Nana. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja  Rosdakarya, 2006

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentangPemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Jakarta:Sekretariat Negara.Upe, Ambo., 2008. Sosiologi Politik Kontemporer. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

[1] Merupakan skripsi penulis

[2] Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado