Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Manado

Abstract

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu fungsi yang dimiliki lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya terletak pada kebijakan-kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Sehubungan dengan fungsi pengawasan, maka DPRD harus mampu membuat legalitas yang kuat untuk dijadikan dasar bagi setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dilaksanakan di  kantor DPRD Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan empat informan kunci yakni Ketua DPRD Kota Manado, seorang Wakil Ketua DPRD, dan dua anggota dewan periode 2014-2019 dengan pendekatan purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan pada kebijakan Walikota Manado. Data sekunder yang digunakan dalam bentuk sumber yang tertulis, buku, jurnal dan peraturan perundangan. Penelitian ini berpendapat bahwa meskipun belum sempurna, DPRD Kota Manado telah berusaha melaksanakan fungsi pengawasan karena terdapat beberapa factor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankannya.