IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA (STUDI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)

Authors

  • MELKI GUSTAP HALEAN
  • FLORENCE DEISY JETTY LENGKONG
  • GUSTAAF BUDDY TAMPI

Abstract

Abstrak
Kabupaten kepulauan Talaud merupakan daerah perbatasan antar negara, sebagaimana daerah
perbatasan pada umumnya permasalahan yang dialami pada sisi pembangunan, ekonomi, sosial,
pendidikan serta badan yang mengelola wilayah perbatasan tidak hadir di daerah perbatasan.
Penelitian ini membahas tentang proses implementasi kewenangan pemerintah daerah pada
pengelolaan wilayah perbatasan antar negara. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang
merujuk sebagai daerah otonomi. Melalui penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan
pengumpulan data sekunder dan primer yang dilakukan pada kondisi alamiah, menggunakan teknik
analisis data Miles dan Humberman, Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil
penelitian menunjukan bahwa proses implementasi kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan
sangatlah kompleks, dikarenakan dalam proses implementasi kewenangan pengelolaan wilayah
perbatasan disana ada kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disisi lain
permasalahan yang ada pada proses implementasi pemerintah daerah tidak ada badan pengelola
perbatasan daerah, oleh sebab itu sangatlah penting untuk membentuk badan pengelola perbatasan
daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan
Kata Kunci: Implementasi, Kewenangan, Daerah Perbatasan.

Downloads

Published

2020-04-30

How to Cite

HALEAN, M. G., LENGKONG, F. D. J., & TAMPI, G. B. (2020). IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA (STUDI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD). JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 4(62). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/21231

Issue

Section

artikel