(untitled) (JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2020)
Tujuan penelitian untuk mendapatkan jawaban mengapa mutasi pada ASN Daerah di Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow dapat terjadi meskipun hal itu tidak memenuhi ketentuan Ketentuan Peraturan Pemerintah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.. Informan penelitian yaitu : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ketua Komisi Pemilihan Umum, dan Para Aparat Sipil Negara di Kantor Komisi Pemilihan Umum. Data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data Primer dan data Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori mutasi yang tidak ilmiah yang dikemukakan oleh Hasibuan (2013) masih amat relevan dengan masalah penelitian, terutama aspek â€œTidak didasarkan kepada norma/standar kriteria tertentuâ€ dan aspek dilakukan â€œberdasarkan spoil systemâ€. Dalam kasus mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, ditemukan pula bahwa selain 4 aspek dalam teori mutasi bukan ilmiah, ditemukan pula bahwa aspek Paternalistik Birokrasi juga merupakan hal yang amat mendeterminasi terjadinya mutasi.Dapat disimpulkan pula bahwa salah satu penyebab, terjadinya mutasi, distimulasi oleh nilai-nilai politik dalam lingkungan birokrasi yang belum dapat menerima perbedaan pandangan atau pilihan politik. Artinya bahwa Demokrasi masih dilihat sebagai sebuah cara untuk mencapai tujuan dan bukan sebagai ruang kebebasan berpolitik. Disarankan Teori Mutasi yang tidak ilmiah dapat ditambah dengan satu aspek lagi, yaitu aspek paternalistik birokrasi. Dengan ditemukannya aspek Paternalisitik Brikorasi, maka Teori Mutasi yang ilmiah harus diperkuat dengan menambahkan aspek integritas sebagai salah satu aspek penilaian. Kata Kunci : Mutasi, Aparatur Sipil Negara, Komisi Pemilihan Umum