IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA - MONTOALI, VALENTIN; OGOTAN, MARTHA; LONDA, VERY (JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2018)
Surat izin usaha perikanan merupakan salah satu layanan yang diberikan Kementrian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahan swasta nasional) yang ingin mengajukan permohonan perizinan kegiatan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan laut lepas, yang meliputi izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan. Setiap masyarakat (perorangan/ koperasi/ perusahan swasta nasional) yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan. Oleh karena itu Bupati/Walikota berwenang menerbitkan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penerbitan surat izin usaha perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian beberapa hal yang bisa disarankan adalah kepada kepala dinas dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalakan tugas dan tanggungjawab dalam proses penerbitan surat izin usaha perikanan, sehingga proses penerbitan surat izin usaha perikanan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Surat Izin, Usaha Perikanan