PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI SULAWESI UTARA - TARUMINGKENG, FRANCO; ROMPAS, WELSON; RURU, JOORIE (JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2022)
Pengawasan pemerintah dalam penerapan upah minimum sangat penting untuk menjamin hak pekerja yang paling mendasar. Sesuai yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 Ayat (1) disebutkan bahwa tiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penerapan upah minimum provinsi (UMP) di Sulawesi Utara, terlihat masih ada indikasi masalah dalam hal ini pemberian upah dibawah standar minimum oleh perusahaan kepada pekerja. Penelian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan pemerintah dalam penerapan UMP di Suawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan dalam penelitian ini berdasarkan indikator menetapkan standar, mengadakan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan adalah Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan UMP di Sulawesi Utara belum menunjukan hasil yang sepenuhnya maksimal dikarenakan kurangnya personil pengaawas, kurangnya sarana transportasi dan kurangnya pemahaman perusahaan ataupun pekerja, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai hasil pengawasan yang lebih maksimal. Kata kunci: Pengawasan, Pemerintah, Upah Minimum Provinsi (UMP)