PERANAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MENEKAN TINGKAT KONSUMSI MIRAS DIKALANGAN REMAJA DESA RASI SATU KECAMATAN RATAHAN

Abstract

Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah tentang bagaimana peranan pemerintahan dalam menekan tingkat konsumsi miras dikalangan remaja desa rasi satu kecamatan ratahan. Penelitian ini menggunakan landasan teori kredibilitas sumber (Jalaludin Rakhmat). Metode penelitian adalah pendekatan metode kualitatif. Kesimpulan hasil dari penelitian  ini  adalah:  Peranan  komunikasi  pemerintah  dalam  upaya  menekan  tingkat konsumsi minuman keras di Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan, dapat disimpulkan dari hasil penelitian belum terlalu optimal, karena belum memanfaatkan secara keseluruhan pendekatan serta berbagai bentuk komunikasi. Kebijakan atau tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus minuman keras pada remaja belum tegas. Proses pemerintahan dalam menekan konsumi miras dikalangan remaja yang memanfaatkan media sosial mereka untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum. Bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah masih lebih banyak menggunakan pendekatan secara langsung. Perdes yang diberlakukan masih belum kuat untuk menekan tingkat konsumsi miras dikalangan remaja desa Rasi Satu. Saran atau masukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemerintah desa harus lebih berperan dalam menyampaikan informasi, memberikan wawasan  kepada  masyarakat  khususnya  remaja  akan  bahanya  mengkonsusmi  minuman keras. Pemerintah desa harus lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Pemerintah desa perlu memperkuat kebijakan serta harus lebih tegas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga dapat ditaati oleh masyarakat. Pemerintah desa perlu meningkatkan lagi kemampuan berkomunikasi dalam upaya menekan tingakat konsumsi miras dikalangan remaja. Pemberantasan miras ini harus melibatkan secara serius BPD yang dimana tempat berhimpunnya para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Peranan, Komunikasi Pemerintahan