IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN PEGAWAI PADA JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE - Limagap, Jasrul (ACTA DIURNA KOMUNIKASI, 2012)
ABSTRAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN PEGAWAI PADA JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE Oleh : JASRUL LIMAGAP 080811045 Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Skripsi Sarjana Strata Satu, bertolak dari hasil pengamatan awal bahwa implementasi kebijakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Kota Ternate terindikasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peranturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi kebijakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Ternate.dan mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi (penghambat atau pendukung) implementasi kebijakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penerapan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui intrumen wawancara dan kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden/informan pegawai Sekretariat Kota Ternate. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menerapkan teknik analisis deskriptif dan analisis tabel frekuensi (persentase). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Kota Ternate sebagian besar telah memenuhi kriteria kepatuhan, kelancaran dan keteraarahan dengan dampak (manfaat) positif bagi keberlangsungan dan peningkatan kinerja pemerintah Kota Ternate ke depan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahawa komunikasi, sumber daya, disposisi (skap aparat pelaksana kebijakan) dan struktur birokrasi pelaksana merupakan faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Kota Ternate, sementara ada beberapa indikator, seperti jumlah aparatur pelaksana dan finansial (anggaran) yang masih terbatas merupakan aspek yang dapat mengganggu atau sebagai penghambat pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan tersebut Dengan demikian, dapat disarankan perlu adanya rekruitmen pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang teknologi informasi (IT), dan upaya penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata, pajak dan retribusi daerah guna menanggulangi keterbatasan anggaran daerah.