KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN TOBELO UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA - habari, aldrin (ACTA DIURNA KOMUNIKASI, 2012)
ABSTRAK KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN TOBELO UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA OLEH Aldrin Habari 080811018 Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi Sarjana Strata Satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat ini didahului dengan pengamatan awal yang hasilnya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara terindikasi masihrendah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja organisasi Pemerintah Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan kuesioner yang disebarkan kepada 42 responden yang berasal dari unsur pemerintah Kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat pengguna layanan di Kantor Kecamatan Tobelo Utara. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menerapkan teknik analisis tabel frekuensi (analisis persentase). Hasil penelitian menunjukkan bahwaKinerja pemerintah kecamatan Tobelo Utara, yang terdiri dari enam dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas (daya tanggap), responsibilitas, akuntabilitas publik dan keadilan, ternyata yang paling rendah adalah dimensi keadilan, sementara yang paling tinggi rata-rata capaiannya adalah dimensi akuntabilitas publik. Masih rendahnya capaian rata-rata dimensi keadilan ada kaitannya dengan nilai budaya paternalistik yang masih kental dalam masyarakat, di mana para pejabat dan orang mampu masih diperlakukan istimewa dibanding masyarakat biasa. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalahbahwasecara umum, pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Tobelo Utara cukup tinggi, namun belum optimal. Hal ini disebabkan karena Kecamatan ini baru dimekarkan sekitar enam tahun lalu (masih umur bayi) sehingga masih banyak keterbatasan, baik dari segi sumebr daya aparatur, sarana/prasarana, peralatan kerja maupun fasilitas pelaynan publik. Disarankan agar pemerintah perlu menjalankan program pemberdayaan dan pembinaan aparatur melalui pembentukan dan pengefektivan rapat koordinasi Badan Kerukunan Ummat (BKU). Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah, Kecamatan.