KAJIAN YURIDIS KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DALAM MEMBANGUN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (SMELTER) DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (legal research) atau penelitian hukum doktriner, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Dalam metode pengumpulan data, yang akan diteliti adalah data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari tela’ah arsip atau studi pustaka yang ada pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemberian sanksi hukum bagi perusahaan pertambangan mineral logam yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) hanyalah Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin. Sanksi administratif diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Namun, dalam implementasinya pemberian sanksi administrasi tersebut tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: perusahaan, pertambangan, mineral, logam, pengolahan, pemurnian