PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI TRANSMIGRASI DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perolehan hak milik atas tanah bagi Transmigrasi di Indonesia dan untuk mengetahui praktek penerapan perolehan hak milik tanah bagi Transmigrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia tentunya mengikuti sejumlah persyaratan dan prosedur administratif yang telah ditetapkan. Calon peserta transmigrasi harus memenuhi kriteria tertentu, seperti kelengkapan dokumen, kondisi kesehatan yang layak, memiliki keterampilan dasar, serta kesediaan untuk menetap di lokasi tujuan. Proses pelaksanaannya mencakup tahapan perencanaan wilayah, penyiapan lahan, seleksi peserta, penempatan, hingga pendampingan setelah pemindahan. Secara sistem, pengaturan mengenai perolehan hak bagi transmigran sudah tersedia, namun penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan dalam implementasinya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. 2. Pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran merupakan bagian penting dari kesuksesan program transmigrasi di Indonesia. Dalam praktiknya, setiap transmigran umumnya memperoleh dua jenis lahan, yaitu lahan pekarangan dan lahan usaha. Kedua bidang tanah ini dapat ditingkatkan status kepemilikannya menjadi hak milik setelah transmigran memenuhi sejumlah kewajiban, seperti menetap secara permanen, mengelola tanah secara produktif, dan tidak memindahtangankan lahan dalam kurun waktu tertentu. Proses ini telah diatur dalam berbagai ketentuan teknis oleh otoritas pertanahan. Meski demikian, implementasinya di lapangan kerap menghadapi kendala, terutama dalam aspek administratif yang menyebabkan keterlambatan atau ketidakpastian status hukum lahan bagi sebagian transmigran.

Kata Kunci : transmigran, tanah, hak milik