KAJIAN HUKUM PELAYANAN KEPARIWISATAAN TERHADAP DESTINASI WISATA WATU PINAWETENGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 1 TAHUN 2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan pelayanan keparawisataan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 dan penerapannya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Dalam pembahasan telah diuraikan bagaimana pengaturan peraturan perundangan untuk pelayanan kepariwisataan yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana pelayanan kepariwisataan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan pariwisata daerah, kesejahteraan, dan produktifitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Juga pelayanan dilakukan melalui pengalokasian dana nonfisik dengan kegiatan meliputi: 1. Peningkata kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi pariwisata; 2. Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; dan 3. Dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk pusat informasi pariwisata. 2. Penerapan Peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya menghendaki adanya peran aktif pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, karena pemerintah memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan, pendanaan, dan sistem kontrol dalam pelaksanaan pelayanan destinasi wisata. Namun dalam impelementasinya pemerintah membutuhkan koordinasi antara pemerintah disetiap tingkatan. Selain itu dalam implementasinya di destinasi wisata Watu Pinawetengan dibutuhkan sinergitas atau kerjasama, dimana bukan hanya peran pemerintah, namun juga kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha destinasi wisata, wisatawan dan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Pelayanan Kepariwisataan, Watu Pinawetengan, dan Dana Alokasi Khusus.